MEDIALITERASI.ID |MEDAN – Aktivis hak asasi manusia (HAM) dan pegiat toleransi, Fredi Marbun, menyoroti sikap pimpinan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang dinilainya kurang memberi perhatian pada perjuangan jemaat di berbagai daerah untuk memperoleh izin pendirian gereja.
Menurut Fredi, di saat banyak jemaat HKBP masih berjuang agar dapat beribadah dengan damai dan mendirikan rumah ibadah secara resmi, jajaran pimpinan tertinggi HKBP justru terlihat lebih fokus pada isu lain, termasuk persoalan seputar PT Toba Pulp Lestari (TPL).
“Ini sangat memprihatinkan. Jemaat HKBP sedang menghadapi tantangan berat untuk memperoleh izin mendirikan gereja, tetapi para pemimpinnya justru sibuk berbicara tentang PT TPL,” ujar Fredi dalam keterangan tertulisnya di Medan, Sabtu (11/10/2025).
Ia menegaskan bahwa tugas utama seorang pemimpin rohani adalah memperjuangkan hak-hak umatnya untuk beribadah dan melayani Tuhan tanpa hambatan, bukan mencampuri urusan korporasi yang sarat dengan kepentingan ekonomi maupun politik.
“Ephorus HKBP seharusnya menjadi suara kenabian bagi jemaatnya, bukan bagian dari permainan bisnis atau politik. Umat menunggu kepemimpinan yang berpihak pada penderitaan jemaat, bukan pada kepentingan duniawi,” tegasnya.
Selain itu, Fredi juga mendesak agar pimpinan HKBP lebih transparan dalam pengelolaan aset gereja dan dana sentralisasi yang dikumpulkan dari jemaat di seluruh Indonesia.
“Banyak aset HKBP yang tidak diketahui secara pasti oleh jemaat. Mereka berhak tahu berapa nilai dan pendapatan dari aset-aset tersebut serta kemana peruntukannya, karena jemaat adalah bagian dari tubuh gereja itu sendiri,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan pengelolaan dana hasil sentralisasi pergerejaan yang selama ini belum pernah dijelaskan secara terbuka.
“Berapa jumlah setoran sentralisasi setiap tahunnya dan digunakan untuk apa? Ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada jemaat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan organisasi,” tambahnya.
Fredi menilai, masih banyak gereja HKBP di pelosok yang berdiri dalam kondisi tidak layak, bahkan ada yang masih berupa bangunan semi permanen. Menurutnya, kondisi ini semestinya menjadi perhatian utama pimpinan HKBP.
“Alih-alih sibuk tampil di forum politik dan ekonomi, seharusnya Ephorus dan pimpinan pusat fokus memperhatikan gereja-gereja kecil yang tertinggal dan jemaat yang berjuang dengan keterbatasan,” katanya.
Lebih lanjut, Fredi menyinggung sikap pimpinan HKBP yang vokal berbicara tentang hak asasi manusia (HAM) dalam konteks PT TPL, namun dinilai kurang peka terhadap pelanggaran kebebasan beribadah yang dialami jemaatnya sendiri.
“Kalau benar memperjuangkan HAM di tengah masyarakat Batak, mengapa tidak memperjuangkan hak jemaat HKBP yang menjadi korban intoleransi dan radikalisme di berbagai daerah?” ujarnya.
Fredi berharap agar HKBP kembali kepada roh pelayanan sejati sesuai panggilan gereja, yaitu melayani, bukan dilayani.
“Kami berharap Ephorus HKBP dan seluruh pimpinan pusat meneladani Kristus dalam kesederhanaan, keberanian, dan kejujuran — bukan terseret urusan bisnis, politik, atau relasi kuasa yang menjauhkan gereja dari misinya yang kudus,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak HKBP belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan dan kritik yang disampaikan oleh Fredi Marbun. (Tim RZ)
