MEDIALITERASI.ID | NABIRE – Massa melakukan aksi unjuk rasa terkait kasus penyiksaan terhadap warga sipil di Puncak pada tanggal, 03 Februari 2024, yang dilakukan oleh masyarakat setempat di pasar Karang Tumaritis Nabire, Papua Tengah yang tergabung dalam Front Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua (FRPHAMP) dengan tema : PAPUA DARURAT MILITER DEMI KELANCARAN INVESTASI, dibubarkan secara paksa oleh Polri dan satuan Brimob, Jumat, (5/4/2024).
Menurut informasi Elias Douw wartawan wagadei.id yang turut meliput aksi demonstrasi di pasar Karang Tumaritis mengatakan, aksi orasi dilakukan di empat lokasi, tepatnya di depan RSUD Siriwini, Kampus Uswim Kalibobo, Pasar Karang Tumaritis dan di depan Hotel Jepara II. Orasi yang dilakukan oleh massa yang menamakan diri sebagai Front Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua (FRPHAMP) sempat bersitegang dan saling melakukan aksi saling mendorong dengan pihak aparat keamanan.
Sebelumnya pada pukul 08.50 WP pihak aparat keamanan menggunakan gas air mata untuk berupaya melakukan pembubaran massa sebanyak lima kali. Douw menambahkan, dirinya juga dilarang melakukan peliputan oleh sosok lelaki berpakaian preman yang diduga dari aparat kepolisian.
Douw mengaku dirinya juga sempat ditanyakan dari media apa oleh aparat keamanan dan diperingatkan untuk menyuruhnya pulang,
“Beberapa polisi datang menanyakan Douw, ko dari pers kah atau media mana. Elias Douw jawab, saya pers dari wagadei.id,” katanya.
Tidak lama kemudian Elias Douw menuturkan beberapa polisi memanggil dan mengejarnya menggunakan rotan.
“Mereka teriak weee… anak kecil di sini ko mau bikin apa, pulang ke rumah,” katanya menirukan perkataan Polisi.
Kemudian 08.17 menit aparat kepolisian mengejar massa aksi di sekitaran Karang Barat dan bubarkan di bagian kanan arah laut dan massa aksi FRPHAMP bubar. Pungkasnya.
Dalam kesempatan yang berbeda, Kapolres Nabire AKBP Wahyudi Satriyo Bintoro, SH., S.IK., M.Si. menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.
“Mari bersama-sama dapat menjaga stabilitas Kamtibmas dengan menghindari informasi dan berita yang tidak jelas sumbernya (Hoax), isu sara serta Politik tidak sehat yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa saat pelaksanaan Pemilu 2024,”
Apabila ada hal-hal yg menjadi keberatan selama proses Pemilu agar dapat melaporkan kepada pihak yg berwenang sesuai permasalahan yang dialami sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku disertai dengan data dan fakta,”ucap Kapolres dalam Rilis tertulis ke awak media.
AKBP Wahyudi menegaskan Jika ada Aksi Spontanitas maupun unjuk rasa agar tetap berpedoman pada regulasi sesuai aturan hukum yang berlaku..
“Silahkan sampaikan aspirasi secara sejuk dan damai, tidak ada ujaran kebencian dan provokatif yg dapat mengganggu Stabilitas Kamtibmas. Selain itu kami juga menghimbau selama menyampaikan Aspirasi agar tidak membawa barang/benda yang dapat berpotensi membahayakan masyarakat seperti membawa Sajam baik itu pisau, parang maupun panah.
Wahyudi Satriyo Bintoro, SH., S.IK., M.Si. menegaskan Apabila ada masyarakat yang melanggar aturan hukum yang berlaku, pihaknya maka akan melaksanakan tindakan tegas terukur sesuai SOP dan Aturan hukum yang berlaku. [Mogouda Yeimo]
