Babinsa Dampingi Pembagian BLT DD Tahap IX

Tim Gabungan BNN, Polri, dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 1,16 Ton Ketamine di Perairan Sumut TANJUNG BALAI ASAHAN – Tim gabungan yang terdiri atas Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Direktorat Polair, Polda Sumatera Utara, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis ketamine seberat 1,16 ton yang diangkut menggunakan kapal tanker berbendera Mongolia. Penindakan dilakukan di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, pada Selasa (20/10), setelah tim melakukan pemantauan intensif terhadap pergerakan kapal yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika internasional. Operasi ini berawal dari hasil pemantauan Automatic Identification System (AIS) yang mendeteksi pergerakan mencurigakan kapal tanker MT. GLOBAL 168 sejak 14 hingga 18 Oktober 2026. Kapal tersebut terpantau melintasi Selat Malaka bagian tengah, melakukan manuver memutar (looping pattern), serta berlabuh di kawasan Laut Andaman. Pola tersebut diduga mengindikasikan aktivitas menunggu instruksi muatan atau praktik Ship-to-Ship (STS). Selain itu, tim juga menemukan adanya ketidaksesuaian identitas AIS. Nomor Maritime Mobile Service Identity (MMSI

Benjamin Thomas Sigar, Leluhur Prabowo Jakarta – Nama Benjamin Thomas Sigar kembali menjadi perhatian publik setelah diketahui sebagai kakek buyut Presiden Prabowo Subianto dari garis ibu. Di balik hubungan genealogis tersebut, Benjamin merupakan tokoh Minahasa abad ke-19 yang tercatat dalam sejumlah arsip kolonial Belanda sebagai pejabat pemerintahan lokal dan perwira pasukan bantuan Hindia Belanda. Sejumlah sumber sejarah menyebut Benjamin Thomas Sigar lahir di Langowan, Minahasa, sekitar tahun 1790 dengan nama Tawalijn atau Tawalin Sigar. Ia kemudian dibaptis menjadi Kristen Protestan pada 1841 oleh misionaris Jerman Johann Gottlieb Schwarz dan menggunakan nama Benjamin Thomas Sigar. Dalam literatur kolonial, Benjamin dikenal pernah menjabat sebagai Hukum Besar atau kepala distrik Langowan. Namanya juga tercantum dalam Almanak van Nederlandsch-Indië sebagai pejabat pemerintahan Hindia Belanda di Minahasa. Sebelum menjadi pejabat sipil, Benjamin diketahui memimpin Pasukan Tulungan (Hulptroepen), yakni pasukan bantuan yang direkrut pemerintah Hindia Belanda dari wilayah Minahasa untuk membantu operasi militer selama Perang Jawa 1825–1830. Keterlibatan Benjamin dalam Perang Jawa menjadi bagian paling banyak diperbincangkan. Berbagai tulisan populer dan tradisi lisan keluarga menyebut ia ikut dalam operasi yang berujung pada penangkapan Pangeran Diponegoro pada 1830. Namun, hingga kini belum ditemukan arsip primer pemerintah Hindia Belanda yang secara eksplisit menyebut Benjamin Thomas Sigar sebagai tokoh yang menangkap Diponegoro. Dokumen resmi mengenai penangkapan Diponegoro di Magelang maupun laporan Jenderal Hendrik Merkus de Kock tidak mencantumkan nama Benjamin sebagai pelaku penangkapan secara langsung. Karena itu, sejumlah sejarawan menilai klaim tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui penelitian arsip kolonial Belanda maupun dokumen militer yang belum banyak dikaji. Selain kiprahnya di bidang militer, Benjamin juga dikenal sebagai salah satu elite lokal Minahasa yang berperan dalam transisi pemerintahan tradisional menuju sistem administrasi kolonial.

Data Berbicara, Apa arti Londo Ireng?...

Lamine Yamal Berdoa setelah Mengalahkan Argentina Setelah peluit panjang dibunyikan, keributan sempat pecah di antara pemain kedua tim kesebelasan, namun, winger Spanyol Lamine Yamal memilih tidak terlibat dalam insiden tersebut. Di tengah suasana panas, Yamal justru menepi dan berlutut untuk memanjatkan doa dan rasa syukur. Ia melakukan hal itu tak lama setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 atas Argentina dan meraih gelar juara dunia. Momen tersebut pun menjadi sorotan di media sosial. Banyak warganet memuji sikap Yamal yang memilih menenangkan diri dan bersyukur daripada terlibat dalam keributan pascapertandingan. #sport #football #lamine #yamal

Pemerintah Belanda akhirnya mengakui dan meminta maaf atas perlakuan yang dianggap tidak adil terhadap ribuan tentara Maluku yang pernah bertugas di pasukan kolonial Belanda, yaitu Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Sebelum Indonesia merdeka, banyak orang Maluku menjadi tentara KNIL dan bertugas membantu pemerintahan kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka Belanda membawa sekitar 12.500 tentara Maluku beserta keluarganya ke Belanda pada tahun 1951. Mereka diberi kesan bahwa kepindahan itu hanya sementara sampai situasi politik membaik. Sesampainya di Belanda, para tentara tersebut justru diberhentikan dari dinas militer. Mereka kehilangan pekerjaan, dilarang bekerja dalam beberapa periode, dan ditempatkan di kamp-kamp penampungan sementara, termasuk kamp bekas perang Westerbork. Banyak keluarga eks tentara KNIL Maluku merasa diperlakukan secara tidak manusiawi dan ditinggalkan setelah sebelumnya setia kepada Belanda. Permintaan maaf resmi Pemerintahan Belanda disampaikan Pada 21 Juni 2026, melalui Perdana Menteri Belanda, Rob Jetten. Ia menyebut perlakuan pemerintah saat itu sebagai tindakan yang "kejam dan tidak terhormat". Permintaan maaf tersebut disampaikan saat peresmian monumen nasional di Rotterdam. Permintaan maaf ini merupakan pengakuan bahwa pemerintah Belanda telah memperlakukan para mantan tentara Maluku dan keluarganya secara tidak adil setelah mereka membantu Belanda pada masa kolonial. Langkah tersebut juga merupakan upaya rekonsiliasi dan penghormatan terhadap komunitas Maluku di Belanda yang selama puluhan tahun menuntut pengakuan atas penderitaan mereka.

Fachrul Razi Tolak Draf Revisi UUPA, Sebut Berpotensi Pangkas Kewenangan Otonomi Khusus Aceh BANDA ACEH – Pendiri International Institute for Aceh Studies sekaligus mantan anggota DPD RI periode 2014–2024, Dr. H. Fachrul Razi, M.I.P., M.Si., M.H., M.I.Kom., menolak draf revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang saat ini sedang dibahas. Menurutnya, sejumlah substansi dalam draf tersebut berpotensi mengurangi kewenangan otonomi khusus yang selama ini dimiliki Aceh. Fachrul menilai revisi UUPA seharusnya memperkuat implementasi Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan Aceh, bukan justru menarik kembali kewenangan strategis ke Pemerintah Pusat. Ia mengkritik kebijakan yang dinilai membatasi ruang Aceh dalam mengelola sumber daya alam (SDA). Menurutnya, pengelolaan SDA merupakan bagian penting dari semangat otonomi khusus yang diperjuangkan dalam proses perdamaian Aceh. "Revisi UUPA seharusnya mengembalikan prinsip-prinsip MoU Helsinki sebagai fondasi utama, bukan mempersempit kewenangan Aceh dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya," ujar Fachrul dalam keterangan yang disampaikan melalui infografis. Selain itu, ia mengingatkan bahwa pengurangan hak ekonomi dan kewenangan daerah dapat memunculkan ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi mengganggu stabilitas hubungan antara Aceh dan Jakarta yang selama ini dibangun melalui proses perdamaian. Dalam penolakannya, Fachrul juga menyoroti tiga hal yang disebutnya sebagai "kebohongan politik baru" terhadap Aceh dalam draf revisi UUPA. Pertama, ia menilai terdapat ilusi otonomi khusus, di mana kekhususan Aceh hanya dipertahankan pada aspek simbolik, sementara kewenangan fiskal dan pengelolaan sumber daya alam justru semakin dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Kedua, ia menyoroti adanya kecenderungan menuju hipersentralisasi (hyper-centralism) yang dianggap bertentangan dengan semangat otonomi asimetris yang selama ini menjadi kekhususan Aceh. Menurutnya, revisi tersebut berpotensi membuat kebijaka. @lidig.aceh @terasliterasiaceh

Daftar tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah! KKejagung resmi tetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing sebagai tersangka baru di kasus tersebut. “Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, saudara GHS, dan berdasarkan dua alat bukti yang ada, maka tim penyidik menetapkan saudara GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka dalam perkara dimaksud,” kata Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, kepada wartawan di Kejagung, Jakarta, Kamis (18/6/2026).