MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyebut alasan mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden adalah syarat pendidikannya yang dinilai tidak sesuai dengan aturan di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026), didampingi Gibran.
“Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa negara dan rakyat Indonesia,” kata Prabowo Subianto.
Prabowo: Sistem Pendidikan Luar Negeri Berbeda
Prabowo menjelaskan, Gibran menempuh pendidikan di luar negeri. Sebagaimana diketahui, syarat pendidikan Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 sempat dipermasalahkan.
“Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, namun kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia,” kata Prabowo yang berbicara di samping Gibran.
“Di sisi lain berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita,” kata Prabowo.
Latar Belakang: Putusan MK dan MA
Sebagaimana diketahui, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai syarat pendidikan Gibran di Pilpres 2024 dan soal surat keterangan (suket) Gibran.
Pada 5 Oktober 2026, MK mengetok putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang tidak menerima gugatan dari Denny Indrayana dkk. Namun, dalam pertimbangan putusannya, MK mengatakan tidak menemukan ijazah SMA Gibran.
Sementara itu, MA mengetok putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026, yang membatalkan surat keterangan atau suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Kursi Wapres Kosong, MPR Punya 60 Hari
Kursi Wakil Presiden RI kosong mulai hari ini, setelah Gibran mengajukan surat pengunduran diri ke MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi jabatan Wapres yang ditinggalkan Gibran.
“Sejak hari ini, maka jabatan wakil presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut,” ujar Ketua MPR Ahmad Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Muzani mengatakan, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi jabatan Wapres tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Berita ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka dan pernyataan Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis (12/11/2026). MEDIALITERASI.ID masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak terkait.(Saiful Amri)
