MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari dunia politik nasional. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026).
Redaksi menegaskan, hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Sekretariat Wakil Presiden, maupun Istana Kepresidenan yang menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut telah resmi diajukan dan diterima secara konstitusional. Berita ini masih bersumber pada keterangan pihak-pihak yang dikutip media lain.
Informasi tersebut dibenarkan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi. Kabar pengunduran diri Gibran mencuat setelah sebelumnya ia melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Mengutip pemberitaan Inilah.com, Budi Arie membenarkan informasi tersebut melalui pesan singkat pada Rabu (11/11/2026). Jawabannya singkat, yakni “Betul”, saat dikonfirmasi mengenai kabar pengunduran diri Gibran.
MEDIALITERASI.ID belum dapat memverifikasi secara independen pesan singkat tersebut dan belum memperoleh konfirmasi langsung dari Budi Arie Setiadi.
Pertemuan 2,5 Jam di Istana
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan keinginannya mundur di tengah dinamika politik dan persoalan hukum yang berkembang terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Meski demikian, Prabowo disebut memberikan sejumlah masukan kepada Gibran, termasuk menyarankan agar ia tetap menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Gibran sebelumnya juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memintanya untuk tetap berjuang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan dokumen pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Pernyataan mengenai isi pertemuan tersebut masih bersumber pada keterangan Mensesneg dan klaim Gibran yang dikutip media. Isi lengkap pertemuan tidak dapat diverifikasi secara independen oleh redaksi.
Di Tengah Usulan Hak Menyatakan Pendapat
Kabar pengunduran diri ini menjadi perhatian publik, terutama di tengah bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran di DPR RI.
Usulan HMP tersebut merupakan mekanisme politik di DPR yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pejabat negara. Hingga berita ini ditulis, proses HMP tersebut masih bergulir dan belum menghasilkan keputusan final yang berkekuatan hukum.
Belum Ada Kepastian Mekanisme Konstitusional
Hingga perkembangan berita ini ditulis, publik masih menantikan penjelasan resmi mengenai proses administrasi dan mekanisme konstitusional pengunduran diri tersebut, termasuk kepastian status jabatan Wakil Presiden.
Secara konstitusional, pengunduran diri Wakil Presiden tidak dapat hanya didasarkan pada kabar yang beredar. Mekanisme tersebut diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, yang melibatkan DPR RI dan MPR RI.
Oleh karena itu, MEDIALITERASI.ID mengimbau pembaca untuk tidak menyimpulkan bahwa Gibran telah resmi berhenti dari jabatannya sebelum ada pernyataan resmi dari lembaga negara yang berwenang.
MEDIALITERASI.ID membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Sekretariat Wakil Presiden, Istana Kepresidenan, Mensesneg Prasetyo Hadi, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam berita ini untuk memberikan klarifikasi.
Redaksi akan memperbarui berita ini apabila telah diperoleh keterangan resmi dari pihak yang berwenang.(Saiful Amri)
