MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan alasan penyidik memasukkan dugaan tindak pidana makar dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Yusril, penerapan pasal terkait dugaan makar tidak dilakukan sejak awal penanganan perkara, melainkan setelah penyidik Bareskrim Polri memperoleh alat bukti yang dinilai cukup dari hasil pemeriksaan saksi, tersangka, serta pendalaman perkara.
“Pada hari pertama dilakukan penahanan terhadap tiga orang, pasal yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi elektronik berdasarkan KUHP dan UU ITE,” kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Sebelumnya, Yusril juga sempat menyatakan bahwa perkara tersebut belum mengarah pada tindak pidana makar. Menurutnya, pada tahap awal penyidikan belum ditemukan alat bukti yang cukup untuk menerapkan pasal tersebut.
Namun, setelah penyidik melakukan pendalaman perkara, memeriksa saksi, tersangka, serta mengumpulkan alat bukti tambahan, konstruksi perkara kemudian berkembang dan ditemukan indikasi dugaan tindak pidana lain.
Yusril mengatakan, konstruksi perkara berkembang setelah penyidik melakukan pemeriksaan secara intensif dan mengumpulkan berbagai alat bukti.
“Penyelidikan berkembang terus. Saksi diperiksa, tersangka diperiksa, alat bukti dikumpulkan. Setelah itu baru dapat dipastikan ada indikasi tindak pidana makar,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tidak dapat dilakukan berdasarkan opini publik atau pendapat yang berkembang di media sosial, melainkan harus berdasarkan bukti yang memenuhi ketentuan hukum.
“Hukum harus didasarkan pada bukti, bukan pendapat. Menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak seperti orang berbicara di media sosial,” kata Yusril.
Yusril menambahkan, penyidik harus berhati-hati agar setiap langkah hukum memiliki dasar yang kuat dan tidak mudah dibatalkan melalui mekanisme praperadilan.
Bareskrim Ungkap Dugaan Penyadapan Ilegal
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh publik. Penyidik menyebut dugaan penyadapan berlangsung sejak 2025 hingga 2026 dengan menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur hukum yang sah.
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menyampaikan, nomor telepon sejumlah pihak diduga dimasukkan ke dalam sistem penyadapan tanpa melalui mekanisme resmi dan tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan.
Dalam perkembangan penyidikan, polisi juga menduga adanya upaya penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak aktivitas tersebut. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026 dan ditindaklanjuti melalui proses penyidikan.
Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta menyita barang bukti elektronik berupa 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Empat Orang Jadi Tersangka
Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Tiga tersangka pertama adalah mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Selanjutnya penyidik menetapkan mantan Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareskrim Polri, Irjen Pol. Slamet Uliandi, sebagai tersangka keempat.
Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Ahrie Sonta Nasution merupakan perwira tinggi Polri yang pernah menjabat Sekretaris Pribadi Kapolri, sedangkan Eko Hadi Santoso menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Slamet Uliandi sebelumnya menjabat Kabag Monitoring Bareskrim Polri.
Menurut penyidik, Slamet Uliandi diduga memiliki peran dalam memberikan persetujuan terkait proses provisioning atau aktivasi penyadapan serta persetujuan penghapusan file hasil penyadapan. Namun, penyidik menyebut Slamet belum dilakukan penahanan karena kondisi kesehatan pascastroke.
Kuasa Hukum Ahrie Sonta Pastikan Kooperatif
Sementara itu, kuasa hukum Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Krisna Murti, menyatakan kliennya akan bersikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum.
Krisna menyampaikan bahwa Ahrie Sonta siap memberikan keterangan secara terbuka untuk membantu penyidik membuat perkara tersebut menjadi terang. Pernyataan itu disampaikan pada 7–8 November 2026.
Menurut Krisna, proses pemeriksaan terhadap kliennya berjalan sesuai prosedur hukum dan tidak terdapat intimidasi selama menjalani pemeriksaan.
Tim kuasa hukum juga menyatakan akan mempelajari setiap pasal yang disangkakan dan mengujinya berdasarkan fakta hukum serta alat bukti yang dimiliki penyidik.
Hingga saat ini, belum terdapat pernyataan terpisah dari kuasa hukum Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, maupun Slamet Uliandi terkait perkara tersebut.
Dijerat Pasal Berlapis
Atas dugaan perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Penyidik menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyadapan transmisi elektronik nonpublik dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.
Penyidikan perkara ini masih berlangsung. Bareskrim Polri menyatakan masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi, pendalaman alat bukti, serta meminta keterangan ahli untuk melengkapi proses hukum.
Hingga berita ini diturunkan, baru kuasa hukum Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Krisna Murti, yang menyampaikan tanggapan terkait proses hukum tersebut. Krisna menyatakan kliennya bersikap kooperatif dan menghormati proses penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri.
Sementara itu, belum terdapat pernyataan resmi secara terpisah dari kuasa hukum Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, maupun Irjen Pol. Slamet Uliandi terkait penetapan status tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tersebut. (EQ)
