MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Presenter sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad, kembali menjadi perbincangan publik di media sosial. Kali ini bukan karena kehadirannya secara langsung, melainkan karena sebuah pajangan bergambar dirinya yang menjadi sasaran aksi sejumlah orang di area publik.
Video tersebut kembali menjadi perhatian setelah diunggah akun Kabinet Rakyat dan viral di berbagai platform media sosial.
Dalam video itu, terlihat sebuah human standee atau pajangan karton setinggi manusia bergambar Raffi Ahmad dipasang di sebuah area publik. Di bagian dada pajangan tersebut terdapat tulisan “Kabinet Rakyat”.
Di samping standee, terpasang papan bertuliskan “Snack Gratis” dengan syarat pengunjung menyampaikan kritik.
Namun, alih-alih menyampaikan kritik secara verbal, sejumlah orang yang melintas justru terlihat menepuk, menampar, memukul, hingga mendorong pajangan tersebut sampai terjungkal dan terjatuh ke tanah.
VIRAL – Human standee bergambar Raffi Ahmad menjadi sasaran keisengan pengunjung hingga terjungkal di sebuah area publik. (Instagram)
Video Diduga Direkam Saat Car Free Day
Berdasarkan latar dalam video, kegiatan tersebut diduga direkam saat berlangsungnya kegiatan masyarakat seperti lari pagi atau _car free day_ (CFD). Tampak sejumlah warga berlalu-lalang di sekitar lokasi pemasangan standee.
Aksi tersebut dikemas dalam bentuk humor sekaligus sindiran terhadap Raffi Ahmad yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Redaksi menegaskan, aksi terhadap standee tersebut tidak serta-merta dapat dianggap mewakili sikap seluruh masyarakat terhadap Raffi Ahmad. Video tersebut hanya merekam aksi sejumlah individu di lokasi dan waktu tertentu.
Komentar Warganet Kaitkan dengan Dua Kontroversi
Di kolom komentar unggahan tersebut, aksi terhadap standee Raffi dikaitkan warganet dengan sejumlah kontroversi yang belakangan menyeret namanya.
Pertama, kehadirannya dalam aksi pada 29 Oktober 2026 yang memicu kritik dan tudingan dari sebagian warganet sebagai antek rezim.
Kedua, temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengannya.
Redaksi mencatat, kedua hal tersebut merupakan opini dan temuan dari pihak lain, bukan vonis. Kebenaran tudingan tersebut perlu diuji melalui klarifikasi dari pihak terkait.
Temuan ICW: Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar
Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan setelah ICW mengungkap temuan kontrak pengadaan jasa influencer dari dua kementerian dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
Kontrak tersebut tercatat berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025 hingga 2026.
Pengadaan itu mencakup penayangan video melalui kanal YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok @raffinagita1717, hingga jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.
ICW menilai temuan tersebut memunculkan sejumlah persoalan, mulai dari inkonsistensi kebijakan efisiensi anggaran, ketidakjelasan manfaat belanja influencer, hingga potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik.
“Temuan ini menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari inkonsistensi kebijakan efisiensi anggaran, ketidakjelasan manfaat belanja influencer, spesifikasi pengadaan yang dikhususkan untuk memenangkan Raffi Ahmad, hingga potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden,” tulis ICW dalam publikasinya, dikutip Senin (9/11/2026).
Sorotan Soal Afiliasi Perusahaan
ICW juga menyoroti hubungan kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia dengan Raffi Ahmad.
Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, sebanyak 99,1 persen saham perusahaan tersebut dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia.
Sementara itu, 0,9 persen saham lainnya dimiliki langsung oleh Raffi Ahmad yang juga menjabat sebagai komisaris.
Menurut ICW, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan konflik kepentingan karena perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat publik menerima kontrak pengadaan dari kementerian dalam periode pemerintahan yang sama.
Redaksi menegaskan, temuan ICW tersebut merupakan hasil kajian lembaga masyarakat sipil. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada putusan lembaga negara yang menyatakan adanya pelanggaran hukum dalam kontrak tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Raffi Ahmad maupun dari pihak RANS Entertainment terkait video standee yang viral maupun temuan ICW mengenai kontrak influencer tersebut.
MEDIALITERASI.ID membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Raffi Ahmad, pihak RANS Entertainment, Kemendikbudristek, dan KKP untuk memberikan klarifikasi.
Seluruh pihak yang disebut dalam berita ini harus dianggap tidak bersalah dan tidak dapat disimpulkan melakukan pelanggaran sebelum adanya klarifikasi resmi dan putusan dari lembaga yang berwenang.
MEDIALITERASI.ID akan terus memantau perkembangan isu ini dan menyampaikan klarifikasi apabila telah diterima dari pihak terkait.(Saiful Amri)
