Home / BERITA

Selasa, 10 November 2026 - 06:15 WIB

Resmi Dikukuhkan, KAPP Papua Tengah dan Enam Kabupaten Perkuat Ekonomi Pengusaha Adat Meepago

MEDIALITERASI.ID | NABIRE – Badan Pengurus Daerah (BPD) Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Tengah bersama kepengurusan KAPP di enam kabupaten wilayah adat Meepago resmi dikukuhkan dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Gedung Capee Surymanix, Nabire, Senin (9/11/2026).

Pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum KAPP Pusat, David Maikel Padwa, serta disaksikan Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Meepago. Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 10.00 WIT.

Enam kabupaten yang dikukuhkan kepengurusannya dalam kegiatan tersebut meliputi Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya.

Pengukuhan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mendorong peran pengusaha asli Papua dalam pembangunan ekonomi masyarakat adat, khususnya di wilayah adat Meepago, Provinsi Papua Tengah.

Jadwal Pengukuhan Sempat Ditunda

Ketua KAPP Provinsi Papua Tengah, Gisman Yanengga, menjelaskan bahwa pengukuhan awalnya dijadwalkan berlangsung pada 5 November 2026. Namun, agenda tersebut mengalami penundaan menyusul wafatnya Ketua Dewan Adat Papua, Mananwir Yan Pieter Yarangga, pada 2 November 2026.

Menurut Gisman, penundaan dilakukan sebagai bentuk penghormatan karena jadwal pemakaman almarhum bertepatan dengan rencana pelaksanaan pengukuhan.

Kegiatan kemudian dijadwalkan ulang pada 10 November 2026. Namun, karena Ketua Umum KAPP Pusat, David Maikel Padwa, memiliki agenda kembali ke Jayapura, pelaksanaan pengukuhan akhirnya dimajukan dan digelar pada Senin, 9 November 2026.

Baca Juga  Salma Aulia Penyabet Medali Emas di Luxemburg dan Portugal

Ketua Umum Tegaskan Legalitas Kepengurusan

Dalam sambutannya, Ketua Umum KAPP Pusat, David Maikel Padwa, menegaskan bahwa proses pengukuhan telah dilakukan sesuai mekanisme organisasi serta memiliki dasar legalitas melalui Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Ia mengatakan, legalitas tersebut menjadi dasar bagi seluruh jajaran pengurus untuk menjalankan roda organisasi secara sah, bertanggung jawab, dan sesuai aturan yang berlaku.

“Pengukuhan ini sah berdasarkan legalitas hukum AHU SK Kementerian Hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, keabsahan ini tidak dapat dibantah atau diklaim oleh pihak mana pun. Kami percaya kepengurusan ini dapat menjalankan tugas dengan normal dan amanah bagi masyarakat adat di wilayah Meepago,” ujar David Maikel Padwa.

Enam Kabupaten Resmi Miliki Kepengurusan KAPP

Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan pembacaan Surat Keputusan (SK) pengesahan dan pengukuhan kepengurusan KAPP Provinsi Papua Tengah serta enam kabupaten.

Adapun ketua yang dikukuhkan berdasarkan pembacaan SK, yakni:

  1. Ketua KAPP Provinsi Papua Tengah: Gisman Yanengga, S.H.
  2. Ketua KAPP Kabupaten Dogiyai: Merbin Pigai, S.Pd.
  3. Ketua KAPP Kabupaten Deiyai: Apeniel Mote, S.H.
  4. Ketua KAPP Kabupaten Paniai: Elihut Gobai.
  5. Ketua KAPP Kabupaten Puncak Jaya: Herlince Lood, Amd.Kes.
  6. Ketua KAPP Kabupaten Intan Jaya: Domina Mayani.
Baca Juga  Akibat Komding Paksakan Pencabutan, Kompetisi U-13 Di Prediksi Bakal Sepi

Kepengurusan KAPP Kabupaten Nabire juga turut dikukuhkan dalam kegiatan tersebut.

KAPP Diminta Bangun Kemitraan dengan Pemerintah Daerah

Ketua Umum KAPP Pusat memberikan mandat kepada seluruh jajaran pengurus tingkat provinsi maupun kabupaten agar segera membangun kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah daerah di wilayah Meepago.

Kemitraan tersebut diharapkan mampu membuka peluang kerja sama dalam berbagai sektor pembangunan, memperluas akses usaha, serta meningkatkan kapasitas pengusaha asli Papua agar dapat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi daerah.

Sinergi antara KAPP dan pemerintah daerah dinilai penting untuk memperkuat posisi masyarakat adat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi di Tanah Papua.

Dengan telah dikukuhkannya kepengurusan KAPP Papua Tengah dan enam kabupaten, organisasi tersebut diharapkan menjadi wadah pemberdayaan, pengembangan, dan perjuangan pengusaha adat Papua, khususnya di wilayah Meepago.

KAPP juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. (Andru Rexx Sapau)

Share :

Baca Juga

BERITA

Yusril Jelaskan Alasan Dugaan Makar Muncul dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

ACEH

6 KG SABU DIMUSNAHKAN! Polres Aceh Timur: Ini Bukan Sekadar Tangkap, Ini Selamatkan Generasi Muda

EDUKASI

Kapolri Suyudi Jadikan Judol dan Pinjol Ilegal Prioritas: Blokir Situs Saja Tidak Cukup, Bandar dan Aliran Uangnya Harus Dibongkar

INTERNASIONAL

Dari P14 ke P4: Bedah Lap per Lap Comeback Gila Veda Ega Pratama di Moto3 Qatar 2026

ACEH

Tanpa Lamuri, Tidak Ada Aceh Darussalam: Kerajaan 600 Tahun yang Dilupakan

EDUKASI

Viral di X, Postingan “Ada yang Ditangkap di Bandara Mau Kabur” Tembus 380K Views, Faktanya Hanya Kabar Burung

HUKUM

Fachrul Razi: Tragedi Tiro Bukan Soal Bendera, Tapi Soal Nyawa dan Perdamaian Helsinki

ACEH

Beda Keterangan TNI dan Warga soal Tiro, Bupati Pidie: Usut Menyeluruh dan Transparan