Oleh: Saiful Amri | Editor: Tim MEDIALITERASI.ID
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menetapkan pemberantasan judi online (judol) dan penipuan digital sebagai salah satu prioritas dalam Program Quick Wins 100 Hari Pertama kepemimpinannya. Banda Aceh, Senin 10 November 2026
Komitmen itu diperkuat dalam pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Mabes Polri, Selasa (27/10/2026), untuk memperkuat sinergi pemberantasan judi online lintas negara, penipuan digital, dan kejahatan di ruang digital.
Langkah Kapolri itu mendapat dukungan dari DPR RI dan sejumlah tokoh masyarakat. Namun, dukungan itu disertai satu catatan kritis: pemblokiran situs saja tidak cukup. Penindakan harus menyasar bandar, operator, afiliator, promotor, rekening penampung, dan aliran uangnya.
Jika tidak, hari ini satu situs diblokir, besok muncul puluhan alamat baru.
1. APA YANG SUDAH DIKATAKAN KAPOLRI?
Berdasarkan keterangan resmi Polri dan Komdigi, inilah yang benar-benar disampaikan Kapolri Suyudi:
a. Judol masuk Quick Wins 100 Hari
Dalam paparan visi dan misi di hadapan Komisi III DPR RI pada 1 Oktober 2026, Kapolri Suyudi menetapkan pemberantasan judi daring dan penipuan digital sebagai bagian dari Program Quick Wins 100 Hari Pertama. Program ini melengkapi komitmen utama memberantas narkoba.
Tahapannya:
– Hari 1-30: Pemetaan kondisi internal dan situasi lapangan
– Hari 31-60: Pengujian langkah-langkah perbaikan
– Hari 61-100: Evaluasi menyeluruh hasil penindakan
Sasarannya: “Putus rantai, tangkap bandar, sita aset.”
b. Pertemuan dengan Menkomdigi, 27 Oktober 2026
Kapolri menerima audiensi Menkomdigi Meutya Hafid di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).
Dalam pertemuan itu, keduanya membahas penguatan kolaborasi dalam menjaga keamanan ruang digital, termasuk penanganan penipuan daring, judi online, penyebaran hoaks, hingga berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat.
“Kejahatan-kejahatan di ruang digital ini bisa kita eliminasi. Bisa kita lakukan upaya-upaya yang cepat. Karena ini terus terang sangat mengganggu dan sangat meresahkan masyarakat,” tegas Kapolri Suyudi.
Menkomdigi Meutya mengapresiasi langkah cepat Polri yang belum genap sebulan menjabat sudah menangani satu markas judi online yang jaringannya tidak hanya lokal, tapi juga lintas negara.
“Kami mengapresiasi Pak Kapolri yang belum genap satu bulan, namun sudah terjadi penanganan terhadap salah satu markas judi online yang jaringannya tidak hanya lokal, tetapi juga lintas negara,” ujar Meutya.
Keduanya juga memperkuat Nota Kesepahaman (MoU) Komdigi-Polri yang diteken pada April 2026.
c. Data Komdigi: Skalanya Sangat Besar
Komdigi mencatat, untuk periode 20 Oktober 2024 hingga 11 September 2026, sudah ditangani 5,15 juta konten negatif. Dari jumlah itu, sebanyak 4,03 juta konten berkaitan dengan perjudian.
Artinya, judi online bukan lagi kejahatan kecil. Ini industri ilegal berskala masif.
2. MENGAPA JUDOL DAN PINJOL ILEGAL BEGITU MERUSAK?
Judi Online:
Judi online sudah terlalu lama menjadi masalah sosial. Dampaknya bukan hanya uang habis, tapi:
– Banyak keluarga kehilangan tabungan
– Rumah tangga berantakan, perceraian meningkat
– Anak-anak ikut terdampak secara psikologis dan ekonomi
– Pemain terjerat utang karena terus mengejar kekalahan (chasing losses)
– Muncul kejahatan turunan: pencurian, penipuan, hingga bunuh diri karena utang judol
Pinjol Ilegal:
Masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi justru dijadikan sasaran. Modusnya:
– Awalnya ditawari pinjaman cepat, tanpa agunan, cair dalam hitungan menit
– Kemudian menghadapi bunga dan biaya tidak transparan
– Penagihan dengan ancaman, intimidasi, penyebaran data pribadi ke kontak korban
– Penyalahgunaan data pribadi untuk teror
Data Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK menunjukkan, pada Triwulan I 2026 (1 Januari – 31 Maret 2026) saja, sudah dihentikan 951 entitas pinjol ilegal serta 2 penawaran investasi bodong.
Itu baru 3 bulan. Artinya, setiap hari ada puluhan pinjol ilegal baru yang muncul.
3. DUKUNGAN DARI DPR DAN TOKOH MASYARAKAT
Langkah Kapolri ini mendapat dukungan dari berbagai pihak:
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, Sabtu (7/11/2026):
• “Kami di Komisi III DPR RI mendukung penuh Polri memberantas judi online dan pinjaman online.”
• “Penegakan tidak boleh hanya pada pemblokiran, Polri harus mengusut tuntas hingga ke akar, dari rekening penampung, bandar hingga backing dari dua bisnis kotor tersebut.”
Dede juga mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan situs judi online dan pinjol ilegal.
Ketua Umum Pasukan Prabowo (PASPROBO), Saiful Chaniago, Kamis (5/11/2026):
- “Pinjol ilegal dan judol adalah dua penyakit sosial yang telah menghancurkan jutaan keluarga Indonesia. Saya mendukung 100 persen langkah Kapolri untuk memblokir, memburu, dan menutup total jaringan pinjol dan judol. Ini musuh rakyat.”
- “Langkah Jenderal Suyudi sudah sangat komprehensif. Blokir situsnya, bekukan rekeningnya, tangkap bandarnya, sikat backing-nya.”
4. ANALISIS MEDIALITERASI.ID: 5 CATATAN KRITIS AGAR TIDAK HANYA JADI PENGUMUMAN
Ini Analisis dan tuntutan publik, “bukan pernyataan Kapolri. Kami susun dari 5 poin dalam naskah awal penulis, agar menjadi bahan evaluasi bagi Polri, Komdigi, dan OJK.”
1. JANGAN CUMA BLOKIR SITUSNYA
Hari ini satu situs diblokir, besok muncul puluhan alamat baru.
Jaringan judi online bisa berganti domain, menggunakan rekening berbeda, memanfaatkan promosi media sosial, bahkan beroperasi lintas negara.
Karena itu, penindakan harus menyasar bandar, operator, afiliator, promotor, rekening penampung, dan aliran uangnya.
2. PINJOL ILEGAL HARUS DIBERSIHKAN SAMPAI KE AKARNYA
Jangan hanya menutup aplikasi.
Cari siapa pemilik dan pengendalinya, bagaimana data masyarakat diperoleh, siapa yang melakukan penagihan dengan intimidasi, serta ke mana uang hasil praktik ilegal tersebut mengalir.
Masyarakat jangan terus-menerus menjadi korban, sementara jaringan di belakangnya bebas berganti nama dan beroperasi kembali.
3. JANGAN SAMPAI PINJAMAN LEGAL IKUT DIHAPUS
Ini penting, Wak. Pinjaman daring yang terdaftar dan berizin OJK berbeda dengan pinjol ilegal. Layanan pendanaan resmi tetap memiliki aturan dan pengawasan.
Per November 2026, OJK mencatat sekitar 94 penyelenggara fintech lending berizin. Masyarakat bisa mengeceknya di http://ojk.go.id atau hubungi Kontak OJK 157 / WhatsApp 081-157-157-157.
Jadi, yang harus diberantas adalah praktik ilegal dan pelanggaran hukum, bukan menutup semua akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital.
Ciri pinjol ilegal yang mudah dikenali:
– Tidak terdaftar di OJK
– Ditawarkan lewat WhatsApp / SMS pribadi
– Minta akses kontak, galeri, SMS
– Bunga tidak transparan
– Penagihan dengan teror
Pinjol legal:
– Terdaftar dan berizin OJK
– Tidak menawarkan lewat chat pribadi
– Hanya minta akses kamera, mikrofon, lokasi (CAMILAN)
– Bunga transparan, debt collector bersertifikasi AFPI
4. BERANTAS JUGA ALIRAN UANGNYA
Jangan sampai situsnya diblokir, tetapi rekening penampung tetap aktif.
Jangan sampai aplikasinya ditutup, tetapi bandar dan operatornya tetap bisa menjalankan bisnis melalui jaringan baru.
Kalau ingin benar-benar bersih, penegakan hukum harus menyentuh seluruh ekosistem kejahatan digital tersebut: rekening, aset, kripto, hingga jaringan pencucian uang.
5. PUBLIK BERHAK MELIHAT HASILNYA
Masyarakat tidak cukup hanya diberi janji.
Publikasikan secara berkala:
– Berapa jaringan yang dibongkar?
– Berapa bandar yang ditangkap?
– Berapa rekening yang dibekukan?
– Berapa aset yang disita?
– Bagaimana perlindungan terhadap korban?
– Berapa situs yang diblokir Komdigi dan berapa yang muncul lagi?
Jangan sampai pemberantasan judi online hanya ramai ketika diumumkan, tetapi masyarakat masih menemukan promosi judi di kolom komentar, pesan pribadi, dan berbagai platform digital.
APA YANG BISA DILAKUKAN MASYARAKAT SEKARANG?
Jika menemukan promosi judol:
1. Jangan klik tautannya
2. Screenshot dan laporkan via Aduan Konten Komdigi (aduankonten.id)
3. Gunakan tombol Report di Instagram, Facebook, TikTok, X – pilih kategori Penipuan/Perjudian
4. Laporkan ke Polri via 110 atau kantor polisi terdekat
Jika diteror pinjol ilegal:
1. Jangan bayar dengan pinjaman baru untuk menutup pinjaman lama
2. Simpan bukti teror: screenshot chat, rekaman telepon, nomor penagih
3. Laporkan ke OJK via Kontak 157 atau WhatsApp 081-157-157-157
4. Laporkan ke Polri jika ada ancaman, penyebaran data pribadi, dan pemerasan
5. Blokir nomor penagih dan amankan akun media sosial
Jika sudah kecanduan judol:
1. Akui dan ceritakan ke keluarga terdekat
2. Blokir semua aplikasi dan rekening yang dipakai judol
3. Minta keluarga memegang kendali keuangan sementara
4. Cari bantuan konseling / layanan rehabilitasi kecanduan judi
PENUTUP: PERTANYAAN UNTUK KITA SEMUA
Persoalannya sekarang bukan sekadar siapa yang mendukung atau menolak.
Pertanyaannya adalah: Apakah negara benar-benar mampu memutus bisnis yang selama ini merugikan masyarakat?
Kalau Kapolri meminta dukungan rakyat, masyarakat tentu berhak meminta bukti keseriusan pemerintah.
JANGAN CUMA BLOKIR LAYAR, BONGKAR JARINGANNYA. JANGAN CUMA TANGKAP PEMAIN KECIL, KEJAR BANDAR DAN PENGENDALI UANGNYA!
Dan sekarang kami kembalikan kepada pembaca:
SETUJU ATAU TIDAK jika seluruh jaringan judi online dan pinjol ilegal diberantas sampai ke akar-akarnya?
Dan apakah kalian siap mengawal agar kebijakan ini benar-benar dijalankan, bukan hanya menjadi janji?
Tulis di kolom komentar. Karena pemberantasan ini tidak akan berhasil jika hanya Polri yang bekerja, tapi masyarakat diam saja.
Sumber:
– Keterangan resmi Polri, Divisi Humas Polri, 27 Oktober 2026
– Keterangan Menkomdigi Meutya Hafid, 27 Oktober 2026
– Paparan Kapolri di Komisi III DPR RI, 1 Oktober 2026 – Program Quick Wins 100 Hari
– Keterangan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro, 7 November 2026
– Keterangan Ketua Umum PASPROBO Saiful Chaniago, 5 November 2026
– Data Komdigi: 5,15 juta konten negatif, 4,03 juta konten judi (20 Okt 2024 – 11 Sep 2026)
– Data Satgas PASTI OJK: 951 pinjol ilegal dihentikan Triwulan I 2026, 94 pinjol berizin OJK per 2026
Hak Jawab: MEDIALITERASI.ID membuka ruang hak jawab bagi Polri, Komdigi, OJK, dan pihak-pihak yang disebutkan dalam berita ini. Silakan kirim ke redaksi.
