Demo tolak MBG marak setelah Kejagung tangkap 3 petinggi BGN. Analis: Program ini jadi medium politik harian untuk jaga basis suara 2029
MEDIALITERASI.ID | JAKARTA — Gelombang penolakan program Makan Bergizi Gratis terus menguat. Sejumlah aksi demo digelar mahasiswa hingga kelompok perempuan, puncaknya setelah Kejaksaan Agung meringkus petinggi Badan Gizi Nasional dalam kasus dugaan korupsi.
Meski diterpa skandal, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto memilih melanjutkan MBG. Keputusan itu memicu pertanyaan: apa alasan MBG tetap dipertahankan di tengah tekanan publik?
Kronologi: Dari Segel Kantor BGN ke Penangkapan Pejabat
Aksi penolakan MBG mencuat beberapa waktu terakhir. Aliansi masyarakat sipil bahkan menggeruduk dan “menyegel” kantor BGN dengan tuntutan penghentian program.
Aksi itu terjadi tak lama setelah Kejagung menetapkan dan menahan 3 petinggi BGN: Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung. Mereka diduga terlibat korupsi dalam tata kelola MBG.
Evaluasi Datang Terlambat?
Ketua CISDI Diah Satyani Saminarsih menilai revisi taktik dan implementasi MBG yang kini dilakukan pemerintah “lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali”.
Namun ia menyoroti keterlambatan respons. “Andai BGN atau pemerintah mendengarkan masukan banyak pihak sejak awal, kerusakannya tak akan separah ini,” katanya.
Diah juga meragukan efektivitas pembaruan kebijakan. “Sekarang mungkin karena ada tuduhan korupsi dan lain sebagainya, jadi menunjukkan usaha-usaha yang baik. Saya hanya berharap ini tidak terlambat. Sentimen negatif sudah amat sangat kuat sehingga susah memperbaiki,” ujarnya.
Menurutnya, serangkaian pembaruan MBG pada prinsipnya belum menyentuh akar masalah program.
Alasan Politik di Balik Pertahanan MBG
Di tengah desakan penghentian, pemerintah tetap kukuh melanjutkan MBG. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menyebut keputusan itu punya kalkulasi politik.
“Kalau MBG ini tidak berlanjut, dia enggak punya medium untuk menjaga potensi suara,” jelas Bawono.[Prabowo]
Ia menekankan MBG punya karakter unik dibanding kebijakan populis lain: sifatnya harian. “Bicara kebijakan populis memang ada banyak. Tapi yang muncul setiap hari, yang daily, itu cuma MBG. Jadi potensi suara untuk 2029 itu terjaga,” katanya.
Pertaruhan Kepercayaan Publik
Kasus korupsi di tubuh BGN dan demo penolakan menempatkan MBG di persimpangan. Satu sisi, program ini jadi instrumen politik elektoral. Sisi lain, kepercayaan publik tergerus akibat skandal dan implementasi yang dinilai telat dibenahi.
Ke depan, tantangan pemerintah bukan hanya menuntaskan kasus hukum, tapi juga membuktikan MBG bisa berjalan bersih, tepat sasaran, dan menjawab kritik substansi yang disuarakan masyarakat sipil. (AYD)
