Rekomendasi DPRK Jadi Instrumen Evaluasi Pembangunan Aceh Timur
MEDIALITERASI.ID | ACEH TIMUR — Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., menghadiri rapat paripurna DPRK Aceh Timur dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Timur Tahun Anggaran 2025. Rapat ini berlangsung di Gedung DPRK Aceh Timur, Senin 8 Juni 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Al-Farlaky menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRK Aceh Timur yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membahas serta mengevaluasi dokumen LKPJ yang disampaikan pemerintah daerah.
“Penyerahan rekomendasi DPRK hari ini merupakan sinergi yang harmonis serta komitmen check and balance antara legislatif dan eksekutif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Bupati.
Menurutnya, berbagai catatan strategis, koreksi, saran, dan masukan yang tertuang dalam rekomendasi DPRK merupakan potret objektif terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur selama Tahun Anggaran 2025.
Bupati menegaskan, capaian positif yang telah diraih akan terus dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara berbagai kekurangan, kendala administratif, maupun target pembangunan yang belum tercapai secara maksimal akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah ke depan.
Melalui forum tersebut, Bupati juga menginstruksikan Sekretaris Daerah dan seluruh kepala perangkat daerah agar segera menindaklanjuti setiap rekomendasi DPRK.
“Kita tidak boleh sekadar memenuhi target administratif, tetapi harus memastikan setiap rupiah APBK benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam rapat paripurna itu, Bupati Al-Farlaky juga memberikan tanggapan secara lugas terhadap berbagai pandangan, kritik, dan saran yang disampaikan anggota DPRK Aceh Timur.
Ia menilai seluruh masukan tersebut merupakan bagian penting dari proses pengawasan yang konstruktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, berbagai saran dan kritik yang berkembang dalam pembahasan LKPJ akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam menata arah pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.
Mantan Anggota DPRA ini, juga menekankan bahwa kemitraan yang kokoh antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan DPRK merupakan modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, baik di sektor pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, maupun pengentasan kemiskinan.
“Kami seluruh elemen untuk terus menjaga semangat kebersamaan, persatuan, dan kolaborasi demi mewujudkan pembangunan Aceh Timur yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Politisi Muda Partai Aceh ini.(AYD)
