Medialiterasi.id | Washington,D.C. – Jutaan warga Amerika Serikat menggelar aksi demonstrasi serentak di berbagai negara bagian pada Sabtu (28/3/2026) waktu setempat. Aksi bertajuk No Kings tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap kepemimpinan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, serta kebijakan militernya terhadap Iran.
Di ibu kota Washington, puluhan ribu massa memadati kawasan taman pusat kota. Mereka menyuarakan penolakan terhadap perang yang dilancarkan Amerika Serikat ke Iran, sekaligus mengkritik kebijakan imigrasi pemerintah yang dinilai represif.
Aksi ini tidak hanya berlangsung di Washington, tetapi juga terjadi secara serentak di seluruh negara bagian Amerika Serikat bahkan hingga ke sejumlah negara lain. Demonstrasi tersebut disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah modern Amerika Serikat.
Para demonstran membawa berbagai slogan, di antaranya “No Kings”, sebagai simbol penolakan terhadap gaya kepemimpinan yang dianggap mengarah pada otoritarianisme.
Selain isu perang Iran, massa juga menyoroti operasi penertiban imigran secara besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Kebijakan tersebut dinilai melanggar nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Senator independen Bernie Sanders turut menyatakan dukungannya terhadap aksi tersebut. Dalam pernyataannya di media sosial X, ia menegaskan bahwa rakyat Amerika tidak akan menerima praktik otoritarianisme maupun oligarki.
“Kami tidak akan menerima otoritarianisme. Kami juga tidak akan menerima oligarki, dan kami tidak akan menerima presiden yang merusak Konstitusi setiap hari,” tulisnya.
Sejumlah demonstran juga mendesak agar Presiden Donald Trump dimakzulkan, menyusul kebijakan militernya yang dinilai kontroversial dan memicu konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Sebagaimana diketahui, konflik antara Amerika Serikat dan Iran memanas sejak akhir Februari 2026 setelah serangan militer gabungan yang memicu perang di kawasan tersebut.
Aksi No Kings ini menjadi refleksi meningkatnya tekanan domestik terhadap pemerintahan Trump, terutama terkait kebijakan luar negeri dan isu demokrasi di dalam negeri. (EQ)
