MEDIALITERASI.ID | BIREUN – Ketua Fraksi PAS, Demokrat, dan PAN, Tgk. Razali Nurdin, menyesalkan kebijakan Bupati Bireuen yang tidak mengusulkan pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat korban banjir yang kehilangan tempat tinggal.
Menurut Tgk. Razali, kondisi ini sangat memprihatinkan, apalagi menjelang bulan suci Ramadan. Hingga saat ini, banyak korban banjir masih bertahan di tenda pengungsian dengan kondisi terbatas dan jauh dari layak huni.
“Ramadan adalah bulan ibadah dan ketenangan. Sangat disayangkan jika masyarakat korban banjir harus menjalani hari-hari mereka di tenda pengungsian tanpa kepastian tempat tinggal yang lebih manusiawi,” ujarnya.
Fraksi PAS, Demokrat, dan PAN menilai alangkah bijaknya jika Bupati mengusulkan pembangunan Huntara dan hunian tetap (Huntap) secara bersamaan. Dengan begitu, masyarakat terdampak dapat menempati Huntara yang lebih layak dan aman sembari menunggu kesiapan Huntap.
Huntara tidak hanya berfungsi sebagai tempat berteduh sementara, tetapi juga berperan penting dalam pemulihan psikologis dan kesehatan mental korban bencana. Hunian layak akan memberikan rasa aman, kenyamanan, dan martabat, terutama bagi anak-anak, lansia, dan perempuan.
Di sisi lain, Fraksi PAS, Demokrat, dan PAN tetap memberikan apresiasi atas kinerja Bupati dan jajaran Pemkab Bireuen dalam menangani bencana banjir. Upaya tanggap darurat dan penanganan awal dinilai cukup baik.
Meski demikian, Tgk. Razali menegaskan bahwa keputusan untuk tidak mengusulkan pembangunan Huntara merupakan kekeliruan fatal yang perlu segera dievaluasi. Ia mendesak Bupati meninjau ulang kebijakan tersebut dan mengambil langkah konkret demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat terdampak.
“Oleh karena itu, kami mendesak Bupati Bireuen untuk segera mengusulkan pembangunan Huntara,” tutup Tgk. Razali Nurdin. (*)
