MEDIALITERASI.ID | TIOM, LANNY JAYA – Situasi di Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, kembali memanas. Rabu sore, 15 Oktober 2025, sekitar pukul 16.00 WIT, bentrokan antar kelompok warga dilaporkan pecah di Distrik Mokoni dan Distrik Niname. Konflik ini diduga dipicu oleh persoalan pergantian jabatan bendahara kampung serta polemik pencairan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat, persoalan bermula dari pergantian bendahara kampung di sembilan kampung wilayah Distrik Mokoni, di mana enam di antaranya mengalami pergantian berdasarkan kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung setempat. Setelah penunjukan bendahara baru, dijadwalkan pencairan DD pada Kamis, 9 Oktober 2025. Namun, terjadi perbedaan pendapat antara bendahara lama dan baru yang berlangsung hingga Senin, 13 Oktober 2025, tanpa kesepakatan.
Pada Selasa, 14 Oktober 2025, kedua pihak akhirnya bertemu dan sepakat melanjutkan proses pencairan DD untuk delapan kampung, sementara satu kampung Bigipura disepakati untuk menunda pencairan hingga solusi ditemukan.
Namun, keesokan harinya muncul isu yang menyebutkan bahwa Kampung Bigipura tetap melakukan pencairan DD, padahal faktanya belum. Isu tersebut diduga disebarkan oleh oknum yang memiliki kapasitas sebagai anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya. Informasi yang tidak benar ini memicu kemarahan sebagian warga hingga terjadi bentrokan antara kelompok dari Distrik Mokoni dan Distrik Niname yang menyerang rombongan bendahara baru dari Kampung Bigipura.
Akibat peristiwa itu, dilaporkan sejumlah warga mengalami luka-luka, sementara aparat keamanan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai korban dan pihak yang terlibat. Warga serta tokoh masyarakat mendesak agar oknum penyebar isu provokatif segera dimintai pertanggungjawaban karena tindakannya menimbulkan kerugian dan keresahan di tengah masyarakat.
Sementara itu, ketegangan juga meluas ke wilayah Tiom, ibu kota Kabupaten Lanny Jaya, di mana sejumlah fasilitas publik seperti gedung sekolah, jalan utama, kantor bupati, dan Bank Papua Cabang Tiom dilaporkan dipalang oleh sekelompok warga. Aksi ini disebut masih berkaitan dengan polemik jabatan kepala desa dan proses pencairan Dana Desa.
Seorang warga Tiom berinisial DY menyayangkan aksi pemalangan tersebut.
“Keputusan kepala daerah tentang jabatan kepala desa sudah final dan tidak bisa diubah, kecuali ada SK baru. Kalau merasa dirugikan, sebaiknya temui Bupati atau BPMK, jangan menghalangi aktivitas umum,” ujarnya melalui pesan di grup komunitas Lanny Jaya.
DY menjelaskan bahwa kepala desa lama dan bendaharanya masih memiliki dasar hukum untuk melakukan pencairan DD bulan Oktober. Ia menilai tindakan pemalangan fasilitas publik tidak tepat dan justru merugikan masyarakat.
“Aksi seperti ini tidak terpuji dan tidak terdidik,” tambahnya.
Selain persoalan jabatan, isu politik lokal dan budaya “Wake’Menang” yang menonjolkan loyalitas kelompok pemenang juga disebut menjadi salah satu pemicu konflik sosial di wilayah tersebut. Ungkapan seperti “Jabatan Kepala Kampung Bukan Ahli Waris!” sering muncul dalam perdebatan antarpendukung. Isu dugaan penyalahgunaan dana desa dan ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada turut memperkeruh suasana, meski belum ada bukti hukum yang menguatkan tudingan tersebut.
Seorang warga lain yang enggan disebut namanya menyerukan agar aparat segera menangkap aktor provokator di balik aksi pemalangan dan bentrokan. Ia juga meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya.
Hingga Kamis pagi, situasi di beberapa titik di Tiom dan Distrik Mokoni masih dijaga aparat keamanan. Polisi dan TNI diharapkan segera menenangkan situasi serta memfasilitasi dialog antara pihak-pihak terkait untuk mencegah meluasnya konflik. (**)
