MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan bersama pimpinan fraksi partai politik di ruang rapat pimpinan DPR, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Pertemuan ini membahas langkah transformasi lembaga legislatif sekaligus merespons gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah dalam sepekan terakhir.
Dalam keterangan resminya, Puan menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh di tubuh DPR. “Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota maupun komisi DPR,” ujarnya.
Puan menambahkan, DPR harus terbuka terhadap kritik publik dan menjadikannya bahan evaluasi. “Prinsipnya, DPR akan terus berbenah. Aspirasi masyarakat adalah masukan yang membangun. Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR,” kata Puan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, serta para ketua fraksi. Sebelumnya, DPR telah mengundang perwakilan 16 organisasi mahasiswa pada Rabu (3/9/2025) untuk berdialog terkait situasi bangsa pascademonstrasi besar 25–31 Agustus 2025.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam kesempatan itu menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas berbagai kekeliruan maupun kekurangan DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. “Permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan menyeluruh. Semua itu akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tegas Dasco.
Menurut Dasco, pimpinan DPR telah berkomitmen mengambil langkah nyata, termasuk mengevaluasi gaji serta tunjangan anggota, hingga menunda berbagai perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, DPR juga mendukung pembentukan tim investigasi terkait dugaan makar dan mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
“Tuntutan pengurangan pajak juga sudah disampaikan kepada pemerintah dan akan dibahas lebih lanjut di DPR,” tambahnya.
Langkah yang ditempuh pimpinan DPR dipandang sebagai sinyal perubahan menuju lembaga legislatif yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. Meski demikian, publik kini menanti realisasi konkret dari janji reformasi tersebut. Konsistensi para wakil rakyat akan menjadi penentu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR ke depan. (EQ)
