Medialiterasi.id | ACEH UTARA – Ridwansyah (50) sempat di angkat menjadi anggota PPK Kecamatan Matang Kuli selama 3 Bulan, namun pria kelahiran tahun 1974 diberhentikan lantaran Komisi Independen Pemilihan (KIP) menduga Ridwansyah sebagai Salah pengurus Partai Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh (SIRA).
Tuduhan yang tunjukkan KIP Aceh Utara terhadap Ridwansyah telah melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilu dimana Ridwansyah dinyatakan sebagai pengurus partai tidaklah terbukti, hal itu telah terbantahkan dengan dua kali persidangan dimana putusan pengadilan PTUN Banda Aceh pada Kamis, 09 November 2024 yang lalu, telah memutuskan PPK Kecamatan Matang Kuli ini tidak terlibat dalam Partai Politik manapun.
Hal senada juga disampaikan oleh PTTUN Medan pada Rabu, tanggal 13 Maret 2024.
Sebelumnya Ridwansyah telah menggugat KIP Aceh Utara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh karena telah mengeluarkan keputusan memberhentikan dirinya sebagai anggota PPK Kecamatan Matangkuli dengan register perkara nomor 13/g/2023/ptun.bna tanggal 9 november 2023.
Ridwansyah sangat bersyukur atas keluarnya putusan banding yang diajukan KIP Aceh Utara ke PTTUN Medan. Dimana dalam putusan tersebut kembali menguatkan putusan sebelumnya, Ujar Ridwansyah kepada media ini pada Kamis Sore (21/032024).
“ini membuktikan bahwa KIP Aceh Utara telah melakukan tindakannya diluar prosedural yang berlaku, dan telah sewenang-wenang memberhentikan saya secara sepihak dan telah berbuat zalim”, Sebut Ridwansyah.
Ridwansyah menilai tuduhan yang dilakukan KIP Aceh Utara terhadap dirinya tidak berdasar. Pasalnya KIP Aceh Utara telah menuduh dirinya telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dengan menuding Ridwansyah sebagai salah satu pengurus partai
Ridwansyah dengan tegas mengatakan tuduhan terhadap dirinya itu tidak benar, karena selama ini dirinya mengaku menjabat sebagai Ketua Tuha Peut/ Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mana mungkin seorang Ketua BPD bisa menjabat sebagai pengurus Partai.
“hari ini telah kita buktikan dengan dua kali persidangan dan hasil persidangan membuktikan bahwa saya tidak bersalah”, sebut Ridwansyah.
Ridwansyah juga mengatakan dirinya merasa terzalimi atas tindakan sewenang – wenang yang dilakukan KIP Aceh Utara terhadapnya.
“hari ini saya menuntut keadilan karena saya sudah didzalimi oleh pihak KIP Aceh Utara”, Ucap Ridwansyah.
Untuk diketahui seperti di laman web Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Banda Aceh, Dari hasil Putusan PTTUN Medan pada tanggal 13 Maret 2024 lalu, kembali menguatkan tuntutan Ridwansyah, dimana Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada ke- dua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Menyatakan batal Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 tahun 2023 tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas nama Ridwansyah tanggal 3 Februari 2023;
Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 tahun 2023 tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas nama Ridwansyah tanggal 3 Februari 2023; Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilu Tahun 2024;
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). [end@]
