Oleh :
T.M. Jamil
Associate Profesor
Pengamat Politik, USK, Banda Aceh
Tidak bisa dipungkiri, masih begitu banyak masyarakat di Negeri yang kita cintai ini yang masih belum memahami perpaduan Politik dan Islam. Sebenarnya hal ini bisa terjadi karena metodenya keliru, seperti diakui sendiri oleh banyak budayawan terkemuka tanah air bahwa metode mereka, secara kategoris, dapat digambarkan sebagai membenturkan kalangan Islam dengan nasionalis, politik pembelahan berdasarkan garis identitas.
Metode tersebut menurut hitungan politis, mengasumsikan jumlah pendukung mereka yaitu kelompok nasionalis Islam ditambah dengan yang non-Muslim termasuk lain-lain akan mengungguli jumlah kelompok Islam tanpa identitas nasionalis. Jadi ini hanya hitungan-hitungan kursi dan suara saja di mana benturan dan adu domba adalah metode untuk memperkuat dukungan politik.
Hanya saja, metode ini bermasalah dalam beberapa hal. Pertama, Karena yang dibenturkan adalah simbol Islam, sementara meskipun orang bodoh se dungu apa pun tidak akan percaya bahwa semua orang Islam adalah radikal, teroris dan penjual agama.
Fakta menunjukkan bahwa isu tersebut tidak laku di Indonesia, karena Indonesia termasuk negara paling damai dan toleran dalam isu agama dibanding India, Pakistan dan Timur Tengah. Jadi pemojokan dengan simbol Islam yang melibatkan di dalamnya semua orang Islam tentu saja membangkitkan kemarahan kalangan Islam.
Apalagi secara ekonomi dan perdagangan kelompok Islam yang mayoritas dan pribumi secara umum berada dalam marjinalisasi dan subordinasi pada kelompok korporasi yang dikuasai non-Muslim dan Islam phobia.
Fakta sosiologis memperkuat asumsi publik bahwa tuduhan-tuduhan yang memojokkan simbol Islam secara keseluruhan tersebut adalah bagian dari usaha melanggengkan dominasi dan marjinalisasi terhadap ummat Islam dan pribumi.
Kedua, istilah atau banner yang selalu digunakan dalam benturan tersebut seperti penjual agama dan agamanya orang asing atau impor, sangat tidak cerdas dan tidak akan pernah efektif. Karena tuduhan itu bisa digunakan bolak balik oleh yang menuduh dan tertuduh.
Yang berkuasa menuduh lawannya penjual agama, yang dituduh juga bisa menggunakan banner tersebut dengan mengatakan kelompok yang didukung penguasa juga menjual agama dengan cara memberi stempel agama untuk mendukung penjajahan, eksploitasi asing atas pribumi dan diskriminasi dalam ekonomi.
Kalau dikatakan bahwa mereka pengusung agama impor maka mereka juga miliki alasan yang jauh lebih meyakinkan untuk membalas tuduhan tersebut. Terutama karena Islam sudah larut dalam kebudayaan nasional, dan kedua justru gerakan kemerdekaan dan kebangkitan nasional di Indonesia dipelopori oleh kalangan Islam.
Jadi tuduhan seperti itu hanyalah kesia-siaan yang mempertahankan kemunduran dalam kehidupan kehidupan nasional serta mengantarkan pada potensi disintegrasi yang justru katanya ingin dipertahankan.
Ketiga, kalangan pendukung kekuasaan selalu menghindari substansi masalah yang membuat Indonesia alami kemunduran dan mengalami ancaman kedaulatan serta integritas wilayahnya.
Pihak pendukung pemerintah selalu menyasar pada orang dan kredibilitasnya, selalu mengarahkan reaksinya, bukan responsnya, pada lawannya secara personal dan bukan pada substansi yang menjadi konsen publik. Apa pun masalah, selalu diarahkan pada SBY dan Soeharto.
Padahal substansi yang dibicarakan adalah soal kemerdekaan dan kedaulatan, soal martabat dan nasib rakyat. Soal-soal ini sudah menjadi konsen perjuangan Diponegoro dan pahlawan Nusantara sebelum Soeharto dan SBY lahir. Jadi publik akan selalu bertanya-tanya di mana logikanya metode irasional seperti ini digunakan.
Palestina sudah berjuang bertahun tahun untuk kemerdekaan dan kedaulatannya menghadapi agresi Israel, jauh sebelum Soeharto dan SBY lahir. Apalagi tidak ada jejak bahwa perjuangan mereka memerlukan dukungan dan bergantung pada figur atau bangsa lain. Karena perjuangan seperti itu adalah fitrah kebangsaan.
Ketika Iran revolusi dan memperjuangkan kedaulatan serta martabatnya, tidak ada hubungan dengan dukungan SBY atau Soeharto. Jadi tuduhan seperti ini, mengacaukan logika antara enerji natural organik dengan enerji politik artifisial kekuasaan.
Banyak lagi alasan yang bisa dilanjutkan dan ditambahkan di sini, tetapi saya cukupkan dulu sampai di sini nanti dilanjutkan bila perlu, terutama untuk membahas soal bagaimana memahami politik dalam penyesatan relasi simbol dan makna dalam dinamika dialektika untuk penguatan kebangsaan dan kepentingan nasional. Semoga …!!!
