Home / OPINI

Senin, 19 Juni 2023 - 08:11 WIB

SUKSESNYA PROSES DEMOKRASI, KETIKA NEGARA MEMBIARKAN RAKYAT MENENTUKAN CALON PEMIMPINNYA

Oleh :
T.M. Jamil
Associate Profesor
Social Sciencetist, USK, Banda Aceh.

BANYAK SEKALI keluhan dan kritik terhadap praktik demokrasi di Indonesia, di antaranya politik uang, politik dinasti, mahar politik, dan yang paling mutakhir penyalahgunaan media sosial dalam bentuk hoax dan ujaran kebencian untuk orang atau individu yang tak disukai. Otokritik dan mengkritisi berbagai penyimpangan demokrasi tentu merupakan hal yang positif sebagai sebuah langkah untuk membenahinya agar demokrasi kita berjalan sehat dan berbuah kemajuan dan kemakmuran bagi perkembangan sebuah bangsa.

Meskipun demikian, kita juga harus mampu melihat hal-hal positif dari demokrasi kita, agar kita dapat mensyukuri dan mengoptimalkan kebaikannya. Pragmatisme politik di Indonesia paling banyak mendapat hujatan. Koalisi lintas partai yang tidak garis lurus dari pusat, provinsi, sampai kabupaten atau kota, dipandang sebagai anomali praktik demokrasi bila merujuk pada teori atau pengalaman negara-negara Barat. Yang lebih menyedihkan lagi ketika pihak-pihak tertentu tak menginginkan koalisi parpol itu kuat selalu berusaha untuk menggagalkan. Anehnya, jika ini gagal untuk dilakukan acapkali individu pun dijegal atau dikriminalisasikan. Sungguh sikap seperti ini secara langsung ingin mematikan proses demokrasi yang sedang berjalan. Mestinya negara dan penguasa harus lebih cerdas. Bagi saya pribadi, justru masyarakat sudah sangat cerdas dan bijak dalam soal ini.

Baca Juga  GAGASAN MOHAMMAD HATTA SERTA FILOSOFI PEMBANGUNAN PEDESAAN

Sementara, bagi Indonesia yang sangat besar dengan keragaman agama, suku, dan etnik, di tengah ketimpangan sosial dan ekonomi, ditambah derasnya arus populisme yang dipicu oleh masifnya penggunaan media sosial, pragmatisme seperti ini bisa menjadi peredam yang sangat efektif dari energi sentrifugal yang bisa mengakibatkan retaknya NKRI. Langkah terbaik, agar proses demokrasi dapat berjalan, negara dan penguasa harus membiarkan rakyat sendiri yang menentukan pengganti atau calon pemimpinnya. Berhentilah untuk “cawe-cawe” jika ingin bangsa ini tetap dalam persatuan dan kebersamaan.

Koalisi lintas partai seperti ini disamping menggerus berbagai bentuk fanatisme yang bertumpu pada berbagai semangat primordialisme, dalam waktu yang bersamaan menumbuhkan toleransi dan moderasi di kalangan aktivis partai. Kemampuan negosiasi dan kerjasama tumbuh secara alamiah. Hal ini bisa menjadi energi sentripetal yang akan mengokohkan NKRI.

Sebagai contoh, Calon tunggal kepala daerah merupakan contoh lain yang banyak dikeluhkan. Seolah-olah, jika tidak ada kontestasi terbuka dan seimbang, menandakan demokrasi telah mati. Padahal, masalah ini bisa dilihat sebagai salah satu bentuk musyawarah mufakat yang secara teori politik dikenal dengan sebutan “konsosiasional” atau “consociational” yang sejak lama sudah dipraktikan di negara Swiss.

Disinilah barangkali salah satu rahasia, kenapa pilkada serentak sebagai arena kontestasi politik yang berlangsung lebih dari seratus tempat berlangsung aman. Sementara di banyak negara dunia ketiga lainnya, pemilu seringkali melahirkan huru-hara yang menelan korban harta dan jiwa. Ini menandakan masyarakat kita sudah semakin cerdas. Kita juga berharap pengelola negara ini jauh lebih cerdas dan bijak lagi dibandingkan dengan hebatnya masyarakat dalam menerima kekalahan dan bersyukur dalam menyambut kemenangan.

Baca Juga  MASIH MUNGKINKAH KITA BERHARAP MENDAPATKAN "CALEG" YANG JUJUR DAN ISTIQAMAH?

Hal ini sebenarnya hanya beberapa contoh praktik demokrasi di Indonesia yang harus disyukuri. Bila kita jeli melihatnya, sebenarnya banyak praktik demokrasi kita yang bila dilihat sepintas sebagai penyimpangan atau anomali, akan tetapi bila dikaji secara mendalam bisa jadi merupakan kearifan lokal yang memperkaya demokrasi itu sendiri.

Dalam hal kemajuan demokrasi di Indonesia, tampaknya pengamat luar lebih jeli melihatnya. Mungkin saja karena secara tidak langsung, mereka membandingkan dengan praktik demokrasi di negara mereka, atau negara-negara lain yang menjadi pembandingnya.

Sementara kita sendiri, cenderung menggunakan teori sebagai standar ideal, atau membandingkan dengan kelebihan praktik demokrasi di negara lain, dan dalam waktu bersamaan menutup mata terhadap kekurangannya. Berpikir positif terhadap diri sendiri dan mensyukuri terhadap apa yang sudah kita capai menjadi sangat penting memasuki dan menjalani tahun politik 2024 ini. Insya Allah, proses demokrasi dan pemilu dapat berjalan dengan baik. Aamin Ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 17 Juni 2023

Share :

Baca Juga

OPINI

Ketika Keramaian Bukan Jaminan Kebenaran

OPINI

Belajar dari Malikussaleh: Mengapa Peradaban Besar Sulit Kita Warisi?

BERANDA

Dikritisi Tajam: 8 Langkah Kontroversial Gianni Infantino yang Dinilai Jauhkan FIFA dari Semangat Sportivitas

OPINI

Jejak Budaya Lhokseumawe dari Masa ke Masa

BERANDA

“Fifanic” Viral, Kasparov dan Mourinho Kecam FIFA Usai Gol Mesir Dianulir di Laga Kontra Argentina

BERANDA

Dua Putra Aceh di Balik Radio Rimba Raya yang Melawan Propaganda Belanda

EDUKASI

Insinyur Hebat Lahir dari Karakter yang Kuat.

EDUKASI

Minggu Pertama Sekolah: Jangan Terburu Mengejar Materi, Bangunlah Fondasi Belajar yang Akan Bertahan Setahun