Medialiterasi.id | Aceh Timur — Sejak 2018, masyarakat Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, sudah melewati tiga fase kepemimpinan bupati dan tiga periode camat. Namun satu hal yang tak berubah: jalan rusak yang setiap hari mereka lewati.
Keluhan yang sama terus muncul dari 2023, kembali disuarakan pada 2025, hingga 2026 kondisi jalan itu masih menjadi persoalan utama warga.
“Jalan yang Sama, Lubang yang Sama”
Ketua DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Aceh Timur, Nana Supriatna atau Nana Thama, menyoroti persoalan ini. Ia menyebut pergantian kepemimpinan daerah maupun kecamatan belum memberi dampak nyata bagi masyarakat Idi Tunong.
“Kalau kita lihat perjalanan sejak 2018, sudah beberapa fase pemerintahan daerah berganti, di tingkat kecamatan juga sudah tiga periode camat. Tetapi masyarakat Idi Tunong masih berbicara tentang jalan yang sama, lubang yang sama, bahkan persoalan kecelakaan akibat kondisi jalan juga masih terjadi,” ujar Nana, Jumat (4/9/2026).
Menurutnya, persoalan ini bukan hal baru. Keluhan warga sudah disampaikan dan diberitakan berulang kali.
“Artinya, ini bukan persoalan tidak diketahui. Sudah disampaikan, sudah diberitakan, sudah menjadi keluhan masyarakat bertahun-tahun. Lalu apa yang sebenarnya kurang?” kritiknya.
Stop Jadikan Warga Penerima Janji
Nana menilai pemerintah harus berhenti menjadikan masyarakat sebagai penerima janji pembangunan tanpa kepastian.
“Jangan sampai Idi Tunong hanya menjadi tempat obral janji penguasa. Setiap berganti pemerintahan, masyarakat mendengar harapan baru. Setiap berganti camat, persoalan kembali disampaikan. Tetapi kalau jalan tetap seperti ini, masyarakat tentu bertanya, kapan janjinya menjadi kenyataan?” tegasnya.
Ia juga mengingatkan aspek keselamatan. Jalan rusak bukan hanya membuat perjalanan tidak nyaman, tetapi rawan kecelakaan.
“Jangan tunggu sampai semakin banyak korban baru kemudian jalan ini dianggap penting. Keselamatan masyarakat tidak boleh menunggu momentum politik,” ujarnya.
Warga Hanya Minta Jalan Layak
Nana menegaskan, tuntutan warga Idi Tunong sangat sederhana.
“Masyarakat tidak meminta jalan tol. Mereka hanya ingin jalan yang layak, aman dan bisa digunakan tanpa harus setiap hari menghindari lubang,” katanya.
“Tiga fase pemerintahan daerah, tiga periode camat, tetapi kalau jalan tetap rusak, apa yang sebenarnya berubah bagi masyarakat Idi Tunong?” tanyanya.
Kini warga menunggu apakah kepemimpinan baru di 2026 akan membawa perubahan. Bagi masyarakat, pejabat boleh berganti, tetapi penderitaan karena jalan rusak jangan sampai tetap sama.
“Masyarakat sudah terlalu lama mendengar janji. Sekarang mereka menunggu bukti,” pungkas Nana. (*)
