MEDIALITERASI.ID | ACEH TIMUR – Ribuan warga korban banjir di Kabupaten Aceh Timur menggelar aksi besar-besaran dengan mendatangi Pendopo Bupati, menuntut percepatan penyaluran bantuan dan transparansi data penerima. Aksi ini menjadi puncak kekecewaan setelah lebih dari lima bulan sejak banjir November 2025, bantuan dinilai belum merata.
Massa yang didominasi kaum ibu tersebut bergerak dari Masjid Agung Darussalihin menuju pendopo. Dalam aksi itu, warga juga menyerahkan petisi berisi enam tuntutan kepada pemerintah daerah dan pusat pada Jum’at (3/4/2026)
Adapun enam tuntutan tersebut meliputi:
- Mendesak Pemerintah Pusat segera menuntaskan seluruh persoalan penanganan korban banjir di Aceh, khususnya Aceh Timur.
- Meminta Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk BNPB, BPBD Aceh Timur, Kementerian Sosial RI, serta Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, memberikan hak seluruh korban tanpa diskriminasi.
- Menagih komitmen pemerintah dalam penanganan bencana agar seluruh korban mendapatkan haknya secara adil dan merata.
- Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan yang dinilai masih simpang siur.
- Meminta pemerintah daerah memperjuangkan nasib seluruh korban banjir hingga tuntas dan berkeadilan.
- Menuntut publikasi data korban banjir secara terbuka kepada masyarakat.
Perwakilan warga, Hendrika Saputra, A.Md, menyebut kondisi masyarakat semakin terdesak akibat belum cairnya bantuan.
“Data sudah ada, lebih dari 41 ribu kepala keluarga terdampak. Kami meminta bantuan segera dicairkan karena masyarakat sudah sangat menderita,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan persoalan pendataan yang dinilai tidak konsisten. Warga, kata dia, harus berulang kali menyerahkan dokumen, namun kerap dinyatakan tidak tercatat.
Dalam orasi aksi, Ketua Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Pascabanjir, Masri, mengungkap adanya dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.
Menurutnya, di sejumlah wilayah terdampak parah justru terdapat warga yang belum menerima bantuan, sementara di wilayah lain yang terdampak relatif ringan tercatat lebih banyak penerima.
Data lapangan yang dihimpun menunjukkan, di Kecamatan Pante Bidari terdapat desa yang terdampak berat namun minim penerima bantuan. Sementara di Kecamatan Madat, dari sekitar 600 kepala keluarga yang diajukan di Gampong Lueng Sa, hanya sebagian kecil yang dinyatakan lolos verifikasi.
Ia menilai kondisi tersebut perlu segera dievaluasi agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan di tengah masyarakat.
Menanggapi tuntutan warga, Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al Farlaky, menyatakan bahwa proses pendataan dan penyaluran bantuan telah dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, data korban dihimpun melalui BPBD dan diverifikasi secara berjenjang hingga ke BNPB dan Kementerian Sosial RI.
“Dari sekitar 25.000 data yang diusulkan, bantuan tahap pertama telah disalurkan kepada 7.600 kepala keluarga. Data tersebut telah melalui proses verifikasi dan sinkronisasi, termasuk pencocokan Nomor Induk Kependudukan,” ujarnya.
Sementara itu, pihak Dinas Sosial Aceh Timur menyatakan proses validasi data masih berlangsung untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga membuka kemungkinan evaluasi lanjutan terhadap data penerima berdasarkan temuan di lapangan.
Warga mendesak dilakukan verifikasi ulang secara terbuka (uji petik) dengan melibatkan perwakilan masyarakat. Mereka juga menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan tidak segera ditindaklanjuti.
Sejumlah warga menilai keterlambatan dan ketidaktepatan penyaluran bantuan berpotensi memicu ketegangan sosial di tingkat desa apabila tidak segera diselesaikan secara transparan dan adil.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah konkret agar bantuan dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran, sehingga beban masyarakat terdampak banjir dapat segera berkurang. (EQ)
