MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2026 di Kantor Badan Penghubung Jambi, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (29/5/2026). Forum yang dilaksanakan secara hybrid, baik luring maupun daring, itu menetapkan arah strategis organisasi serta program kerja nasional untuk satu periode kepengurusan ke depan.
Rakernas dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPN PERMAHI, Azhar Sidiq S., didampingi Sekretaris Jenderal DPN PERMAHI, M. Afghan Ababil. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 35 peserta yang terdiri atas 20 peserta luring dan 15 peserta daring, melibatkan jajaran pengurus DPN PERMAHI serta perwakilan Koordinator Wilayah (Korwil) PERMAHI dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam forum tersebut, seluruh rancangan program kerja dari 14 bidang kepengurusan DPN PERMAHI beserta lembaga otonom dipaparkan, dibahas, dan disepakati sebagai pedoman pelaksanaan organisasi selama periode kepengurusan berjalan.
Adapun fokus program kerja DPN PERMAHI Tahun 2026 meliputi penguatan internal organisasi, standardisasi kurikulum kaderisasi, pengembangan kajian hukum ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta konsolidasi mahasiswa hukum di berbagai daerah.
Selain membahas program kerja, Rakernas juga menetapkan sejumlah agenda strategis organisasi dalam waktu dekat. Agenda tersebut meliputi rencana audiensi dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Juni atau Juli 2026, pertemuan dengan Ketua IKA PERMAHI Padang pada pekan mendatang, serta pengiriman surat audiensi dan penjajakan kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga mulai Juni 2026.
Ketua Umum DPN PERMAHI, Azhar Sidiq S., mengatakan Rakernas tidak hanya menjadi forum penyusunan program kerja, tetapi juga momentum untuk memperkuat soliditas organisasi dan mempertegas peran mahasiswa hukum dalam pembangunan hukum nasional.
“PERMAHI harus mampu menjadi wadah kaderisasi yang progresif, responsif terhadap isu hukum dan sosial kemasyarakatan, serta hadir memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan jaringan kelembagaan, peningkatan kualitas kajian hukum yang ilmiah dan konstruktif, serta pengabdian kepada masyarakat menjadi prioritas organisasi dalam menjalankan perannya sebagai wadah mahasiswa hukum di Indonesia.
Melalui Rakernas 2026, DPN Perumahan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat konsolidasi organisasi, memperluas jejaring kelembagaan, dan mendorong kontribusi nyata mahasiswa hukum dalam mendukung pembangunan nasional. (Rifky Sapa)
