Oleh :
TM. Jamil
Associate Profesor
Social Scienties, USK, Banda Aceh
DALAM pengamatan dan harapan saya pribadi, Siapa pun yang akan keluar sebagai pemenang Pilpres dan Pileg 2024 nanti bisa dipastikan perekonomian Indonesia bakal tetap bersifat nasionalis dan populis. Ini karena kedua ‘komoditas’ ini sangat manjur untuk menyenangkan hati rakyat. Soal realistis atau tidak, itu urusan nanti.
Kini dengan semangat menggebu, nasionalisme dan populisme dikibarkan oleh para politisi yang ikut bertanding dalam Pileg dan Pilpres 2024. Meski saling serang, janji mereka semua pada umumnya sama. Yaitu menurunkan biaya hidup sekaligus menaikkan pendapatan rakyat, dan membangun perekonomian yang mandiri dan modern serta mewujudkan keadilan sosial.
Suka atau tidak, meski tampak ideal, pembangunan ekonomi yang diidamkan banyak orang ini bisa berbiaya mahal. Ini karena bisa memaksa pemerintah memberi subsidi besar-besaran dan proteksi kepada kepada para produsen lokal. Akibatnya, banyak anggaran belanja pembangunan tergerus oleh subsidi, dan pendapatan negara makin tipis karena pemotongan pajak. Belum lagi korupsi yang merajalela tanpa solusi penyelesaiannya yang tepat. Masih tebang pilih. Musuh terus dikejar dan dicari kesalahan, sedangkan pendukungnya dibiarkan untuk terus berpesta pora tanpa tersentuh hukum.
Di masa Orba, hal ini menjebak Indonesia dalam ekonomi biaya tinggi. Ketika itu, pemerintah menutup akses bagi pendatang baru agar industri yang ada bisa tumbuh cepat. Pemerintah juga memberi hak monopoli dan oligopoli kepada sejumlah konglomerat agar mereka bisa menjadi raksasa bisnis yang bisa diandalkan sebagai garda terdepan seperti Mitsubishi, Mitsui, dan Itochu di Jepang.
Akibatnya harga menjadi mahal, karena masyarakat terpaksa membeli barang dari produsen yang itu-itu saja. Sebaliknya, para produsen memasang harga setinggi mungkin karena konsumen tak punya pilihan lain selain membeli dari produk mereka.
Runyamnya lagi, pemerintah juga mengarahkan kredit Bank-bank BUMN, yang ketika itu mendominasi bisnis perbankan, kepada para konglomerat papan atas. Ingat, pada 1998, kredit yang sarat dengan kepentingan politik ini macet total dan sangat parah. Indonesia dilanda krisis moneter terparah di Asia Timur, dan membuat rakyat mengamuk di jalanan…
Kasus semacam ini sekarang juga pernah terjadi di Amerika sejak Presiden Donald Trump melancarkan perang dagang melawan negara-negara pemasok alumunium dan baja ke negaranya. “America first,” kata Trump.
Hasilnya, industri di Amerika harus membeli alumunium dan baja dari pabrikan lokal meski mereka mematok harga lebih mahal ketimbang yang dari impor. Di era Orba, karena digerus oleh berbagai subsidi, pembangunan infrastruktur juga kerap tersendat-sendat, sehingga Indonesia ketinggalan jauh dari negara-negara tetangga.
Salah satu subsidi paling boros adalah untuk sektor energi, terutama bahan bakar dan listrik. Subsidi pertanian juga tak kalah berat karena nafsu besar untuk swasembada pangan. Kini, gara-gara buruknya infrastuktur, Indonesia menjadi seperti penampung industri berteknologi rendah, yang sudah mulai diabaikan di negara-negara maju.
Industri semacam ini bernilai tambah ekonomi minimum, sehingga sulit diandalkan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi. Untuk yang berteknologi lebih tinggi, pilihan dijatuhkan ke Singapura, Malaysia, dan Thailand. Tak memperpanjang kontrak eksploitasi ladang migas yang berada di tangan asing kini juga diandalkan sebagai bukti nasionalisme oleh pemerintah. Bila pemenang pilpres mendatang berniat melanjutkan aksi yang nasionalistik ini, tentu perlu memperhitungkan biaya dan manfaatnya.
Ingat, ladang-ladang migas tersebut sudah berpuluh tahun dieksploitasi sehingga membutuhkan teknologi dan keahlian lebih canggih, serta modal sangat besar agar produktivitasnya tak merosot. Kini kebijakan nasionalistik, yang tampaknya dilakukan tanpa perhitungan matang ini, terbukti telah membuat produksi migas nasional merosot. Saat ini hampir semua para Capres sangat jarang menyentuh dan bicara masalah ini … Mereka terlalu sibuk dengan soal dukungan dan mencari partai koalisi.
Kemerosotan ini, yang dibarengi dengan meningkatnya konsumsi, membuat impor migas berperan terbesar terhadap defisit neraca perdagangan secara keseluruhan. Sialnya lagi, tak satu pun pembangunan kilang migas telah terealisasi, membuat ketergantungan Indonesia pada BBM impor bakal kian tinggi. Lahannya bahkan belum tersedia meski dua raksasa migas dari Rusia dan Arab Saudi sudah 3 atau 5 tahun yang menyatakan siap sebagai penyandang dana. Bisa jadi, ada campur tangan masalah politik dalam hal ini mengingat ada Amerika yang anti Rusia, dan kecemasan dari menguatnya pengaruh “ajaran Wahabi” di Indonesia.
Bagaimanapun juga, sumber persoalan yang harus diperhatikan serius oleh siapapun pemenang Pilpres adalah ledakan penduduk yang bertambah 5 juta lebih per tahun. Artinya pemerintah harus sanggup untuk dapat memperluas lapangan kerja, memacu pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat dan merata, meningkatkan produksi pangan, dan mempercepat pembangunan infrastruktur secara lebih cermat agar tak menjadi beban ekonomi seperti LRT di Palembang, Proyek IKN di Kalimantan atau Bandara internasional Kertajati di Jabar. Di tengah melesatnya jumlah penduduk seperti sekarang, berjanji stop impor pangan memang gampang.
Namun, mengingat makin banyaknya sawah berubah fungsi dan meningkatnya konsumsi, tentu tak mudah merealisasikan janji yang meninabobokan itu. Apalagi kini banjir dan kekeringan kerap melanda Indonesia sehingga produksi pangan tak menentu. Semua hal yang dikemukakan itu, jelas membutuhkan investasi sangat besar oleh pemerintah maupun swasta. Maka, pilihan pemerintah mendatang adalah menaikkan penerimaan melalui pajak, yang bisa merongrong popularitasnya; atau berburu utang lagi dengan risiko menuai cercaan dari berbagai penjuru nusantara.
Cara lain adalah meningkatkan peran swasta, yang belakangan makin kehilangan minat. Pertumbuhan investasi tahun lalu, menurut kepala BKPM Thomas Lembong, mengecewakan. Turun dari di atas 10 persen menjadi hanya sekitar 4 persen. Tampaknya ada kekhawatiran di kalangan investor bahwa ekonomi akan memburuk akibat pembangunan yang sembrono. Mereka mengacu pada pembangunan infrastruktur secara masif dan tak transparan karena tanpa melalui proses tanpa tender terbuka. Diborongkan begitu saja kepada BUMN sehingga tak jelas berapa sesungguhnya biaya yang dibutuhkan.
Ini mengacu pada kenyataan bahwa, di tengah proses pembangunan yang sedang berjalan, berulang kali terjadi renegosiasi dengan pemerintah tentang perubahan rencana dan biaya. Maka tak aneh bila upaya pemerintah mencari dana segar dengan menjual proyek jalan tol yang sudah jadi mengalami kegagalan. Bagi para investor profesional, hal itu sama dengan membeli kucing dalam karung.Hal lain yang tampaknya membuat investor malas berkiprah di Indonesia adalah masih merajalelanya pungli dan korupsi yang menggurita.
Ini sangat membingungkan karena kesadaran, kalau tak mau membayar pungli bisnis bisa macet karena masalah perizinan dan selalu kalah tender. Sebaliknya, kalau membayar bisa kena OTT KPK. Nah, sekarang kita tunggu apa yang benar-benar akan dilakukan oleh Calon dan pemenang Pilpres mendatang. Benarkah mereka punya rumus jitu untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yang tak kunjung tuntas. Yang penting jangan sampai rakyat dihadapkan pada serangkaian janji kosong, harapan palsu dan kebohongan. Kesabaran mereka bisa habis, jika terus diperlakukan dengan cara-cara dan memberi harapan yang tak pasti. Berhentilah untuk menebar janji yang akan berakhir kekecewaan rakyat.
========
