MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Menteri Desa PDT Yandri Susanto didampingi oleh Wamen Riza Patria, menyampaikan klarifikasi atas ucapannya di kanal YouTube pada tanggal 01 Februari 2025 lalu, tentang adanya ‘LSM Abal-abal’ dan ‘Wartawan Bodrex’, yang telah mengganggu program pembangunan Desa.
Klarifikasi terkait pernyataannya tentang “LSM abal-abal” dan “wartawan bodrex” yang sempat menuai kontroversi. Dalam klarifikasi tersebut, Yandri menjelaskan bahwa pernyataannya bukanlah untuk menyerang atau merendahkan profesi wartawan, melainkan untuk mengingatkan agar tidak semua wartawan disamakan dengan oknum yang tidak profesional.
Sebelumnya, Yandri telah menyebutkan bahwa banyak kepala desa yang terganggu oleh LSM dan wartawan yang meminta uang, bahkan menyarankan polisi untuk menertibkan mereka. Namun, pernyataan tersebut dianggap dapat memperkeruh hubungan antara pemerintah dan jurnalis, serta berpotensi menghambat kerja jurnalistik yang sehat.
Dalam klarifikasi tersebut, Yandri juga meminta maaf kepada wartawan dan LSM yang merasa tersinggung dengan pernyataannya. Ia berharap bahwa klarifikasi tersebut dapat memperjelas maksudnya dan menghindari kesalahpahaman lebih lanjut.
Klarifikasi tersebut disampaikan oleh Yandri di Kantor Kementerian Desa PDT di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, pada hari Senin, 03 Februari 2025, di hadapan sejumlah Wartawan dan LSM serta media televisi.
“Saya mohon maaf kepada seluruh Wartawan dan LSM di manapun berada, atas ucapan saya pada saat sosialisasi dana desa, yang disiarkan melalui YouTube, saya tidak ada niat untuk melecehkan ataupun mendiskreditkan profesi Wartawan maupun LSM,” ujarnya.
Dia menjelaskan, ucapannya tersebut disampaikan karena adanya laporan dari para Kepala Desa, tentang adanya dugaan praktik pemerasan yang dilakukan oleh orang orang yang mengaku sebagai LSM dan Wartawan.
“Saya sudah berkeliling di 50 desa lebih dalam tiga bulan ini, dan dari para Kepala desa ini, saya mendapatkan informasi bahwa mereka merasa di peras oleh oknum Wartawan dan oknum LSM, namun pada saat sosialisasi tersebut, saya tidak mengucapkan kata “oknum”, sehingga membuat permasalahan ini terjadi, untuk itu sekali lagi saya mohon maaf, ” katanya.
Di sisi lain, Yandri juga mengajak kepada para Wartawan dan LSM, untuk berkolaborasi dalam pembangunan di desa – desa.
“Sekali lagi saya sampaikan, bahwa saya tidak pernah berniat merendahkan profesi Wartawan atau aktivis LSM, justru saya sangat mengapresiasi mereka yang bekerja dengan integritas dan profesionalisme,” ungkapnya.
Sementara itu ditempat yang sama, pihak Wartawan dan LSM yang dikoordinir oleh Ramses Sitorus mengatakan bahwa kritik dan kontrol sosial yang dilakukan oleh jurnalis dan aktivis LSM, merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati.
Di satu sisi, kami memahami maksud pernyataan pak Menteri tersebut, yang seharusnya menyoroti segelintir oknum Wartawan dan LSM, yang menyalahgunakan profesinya, dan karena itulah, guna menghindari kesalahpahaman serupa, maka kami hadir di sini mewakili ribuan Wartawan lainnya yang merasa tersakiti dengan ucapan bapak Menteri tersebut ” kata Ramses.
Koordinator Wartawan dan LSM Untuk Klarifikasi Ramses Sitorus
Usai klarifikasi dan keterangan pers tersebut, kepada media *KOMPASONE.com*, Ramses menyampaikan rasa terimakasihnya atas diterimanya perwakilan Wartawan dan LSM oleh Menteri Desa PDT Yandri Susanto bersama Wamen Riza Patria dan Sekjen Kementerian Taufik.
“Kita berharap kedepannya tidak terjadi lagi kesalahpahaman serupa dan semua pihak bisa lebih fokus pada tujuan bersama yakni membangun desa dan daerah tertinggal dengan lebih baik, dan dengan adanya klarifikasi ini diharapkan hubungan antara Pemerintah, Insan Pers dan LSM ke depannya akan tetap harmonis, guna bersama membangun desa tertinggal sebagaimana Visi dari Presiden Prabowo Subianto,” ujar Sitorus. [**]
