Oleh: Aji Aria Wiguna
Setiap kali indeks literasi dunia dirilis, nama Indonesia hampir selalu muncul di posisi yang mengkhawatirkan. Namun, yang lebih memprihatinkan bukan hanya rendahnya angka itu, melainkan cara kita menanggapinya.
Literasi sering kali diperlakukan sekadar proyek, dibicarakan secara elitis di ruang-ruang konferensi, dan dianggap sebagai urusan eksklusif dunia pendidikan formal.
Padahal, literasi adalah kunci membuka potensi individu dan kemajuan peradaban. Di tengah gemuruh pembangunan dan transformasi digital, maknanya justru terjebak dalam pusaran jargon, ramai di seminar, namun sunyi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi belum benar-benar hadir sebagai kesadaran sosial yang hidup di tengah masyarakat.
Dalam konteks abad ke-21, literasi tak hanya soal kemampuan membaca dan menulis. Ia mencakup literasi digital, finansial, lingkungan, hingga kesehatan, keterampilan dasar yang menentukan daya saing bangsa. Sayangnya, pemahaman sempit tentang literasi membuatnya gagal menjadi denyut nadi masyarakat.
Anggapan bahwa literasi hanya tanggung jawab sekolah dan perpustakaan adalah kekeliruan mendasar. Literasi sejatinya harus menjadi gerakan sosial lintas sektor, melibatkan dunia kerja, lembaga agama, instansi pemerintah dan swasta, komunitas budaya, bahkan unit terkecil seperti rumah tangga. Tanpa sinergi yang luas dan berkelanjutan, literasi hanya akan menjadi konsep kering, indah di atas kertas, tetapi tak berjejak di kehidupan nyata.
Dunia Kerja dan Budaya Inovasi
Pertama, dunia kerja perlu memandang literasi bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan fondasi inovasi dan produktivitas. Perusahaan hendaknya membangun budaya membaca, berpikir kritis, dan literasi data bagi karyawan. Tempat kerja harus menjadi ruang belajar berkelanjutan di mana setiap individu tumbuh melalui pengetahuan.
Lembaga Agama dan Literasi Nilai
Kedua, lembaga agama memegang peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai literasi. Melalui mimbar dan majelis, pesan tentang pentingnya mencari ilmu, memverifikasi informasi, serta menumbuhkan toleransi melalui pemahaman teks yang beragam dapat disampaikan secara konsisten. Dengan cara ini, literasi tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga menumbuhkan kedewasaan spiritual dan sosial.
Pemerintah, Swasta, dan Akses Pengetahuan
Ketiga, instansi pemerintah dan swasta wajib mengintegrasikan literasi ke dalam kebijakan publik dan layanan masyarakat. Literasi finansial, digital, dan kesehatan harus menjadi bagian dari program nasional agar setiap warga mampu memahami hak, kewajiban, serta informasi penting dalam kehidupannya. Gerakan Literasi Nasional yang telah digagas pemerintah seharusnya diperkuat di tingkat komunitas, bukan berhenti di tataran seremonial.
Rumah Tangga: Pabrik Peradaban
Terakhir, rumah tangga adalah benteng pertama literasi. Kebiasaan membaca, berdiskusi, dan berpikir kritis harus ditanamkan sejak dini melalui interaksi orang tua dan anak. Di sinilah peradaban lahir: bukan di gedung tinggi, tetapi di ruang keluarga yang sederhana, tempat buku menjadi sahabat dan dialog menjadi tradisi.
Jika seluruh sektor ini bergerak serentak, literasi akan bertransformasi dari sekadar program menjadi budaya yang hidup.
Gerakan literasi sejati tidak membutuhkan banyak slogan atau anggaran besar, melainkan komitmen kolektif untuk menegakkan pengetahuan sebagai fondasi bangsa. Sudahi pembicaraan literasi yang hanya indah dalam wacana. Saatnya menjadikannya darah segar yang mengalir di setiap urat nadi sosial, politik, dan ekonomi kita.
Bangsa besar tidak lahir dari gedung-gedung megah dan seminar mahal, melainkan dari masyarakat yang gemar membaca, berpikir, dan berdialog. Hanya dengan menjadikan literasi milik semua orang, kita dapat melangkah menuju peradaban yang benar-benar tercerahkan.
Bekasi, 15 Oktober 2025
