MEDIALITERASI.ID | JAKARTA – Sebuah kabar menarik mencuat dari lingkaran Istana. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan mendapatkan penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani langsung persoalan Papua. Tak sekadar tugas administratif, penugasan itu bahkan membuka kemungkinan Gibran untuk berkantor langsung di Papua.
Isyarat itu datang dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof Yusril Ihza Mahendra. Dalam peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, Selasa (8/7), Yusril mengatakan bahwa pemerintah sedang menyusun Keputusan Presiden (Kepres) yang akan mengatur secara khusus peran Wapres dalam percepatan pembangunan Papua — termasuk menyentuh isu-isu sensitif seperti pelanggaran HAM.
“Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” ujar Yusril di hadapan para pegiat dan pemantau HAM.
Papua selama ini menjadi salah satu wilayah dengan kompleksitas persoalan tertinggi di Indonesia: dari pembangunan yang timpang, pelanggaran HAM, konflik bersenjata, hingga ketidakpercayaan antara masyarakat lokal dan pemerintah pusat. Maka ketika seorang Wapres — yang notabene berasal dari generasi muda — disiapkan untuk turun langsung, publik pun menaruh perhatian lebih.
Penugasan Gibran disebut-sebut tak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih mendalam: kemanusiaan, hak sipil, dan rekonsiliasi. Pemerintah, menurut Yusril, ingin menunjukkan keseriusan dalam menangani Papua dengan pendekatan yang lebih menyeluruh.
“Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden,” ujarnya.
Langkah ini bisa jadi merupakan sinyal perubahan pendekatan. Dari kebijakan yang selama ini bersifat top-down, ke model yang lebih dialogis dan humanis.
Bersamaan dengan wacana penugasan Gibran, Presiden Prabowo juga dikabarkan menunjuk Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Sebuah langkah yang dinilai strategis oleh banyak pihak, mengingat Pigai adalah figur vokal dalam isu-isu Papua dan berasal dari daerah tersebut.
Bagi sebagian masyarakat Papua, keterlibatan figur seperti Pigai dan kehadiran langsung Wakil Presiden di tanah Papua menjadi secercah harapan. Sebuah harapan bahwa suara mereka akan lebih didengar, dan luka-luka lama akan benar-benar diperhatikan, bukan sekadar dicatat.
Melansir CNNIndonesia.com telah mencoba menghubungi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk meminta konfirmasi resmi terkait Kepres dan tugas khusus Wapres, namun hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban.
Jika benar Gibran akan berkantor di Papua, ini akan menjadi pertama kalinya seorang Wakil Presiden RI menjadikan wilayah paling timur Indonesia sebagai basis kerja. Sebuah langkah yang bisa menjadi simbol sekaligus ujian besar: apakah kehadiran simbol negara di Papua mampu mengubah pola komunikasi, memperbaiki rasa keadilan, dan meredakan gejolak yang telah berakar puluhan tahun?
Waktu akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, Papua bukan sekadar proyek pembangunan. Ia adalah cerita panjang bangsa ini tentang luka, harapan, dan peluang untuk menyembuhkan. (EQ)
