Oleh :
Dr. Drs. T.M. Jamil TA, M.Si
Pengamat Politik Ekonomi – USK – Banda Aceh
KATA orang bijak, sejarah kehidupan umat manusia selalu berulang. Begitulah Aksioma sejarah acap kali berulang terjadi di semua sisi kehidupan, tidak terkecuali juga di sektor ekonomi. Kejayaan dan kemakmuran yang pernah dialami satu negara pada masa lalu bisa terjadi lagi di masa sekarang atau yang akan datang. Demikian juga dengan krisis, suka tidak suka, bisa kembali datang menyapa. Sejarah seperti spiral, berputar kembali ke sisi yang sama dalam lingkungan yang berbeda. Bahkan pengulangan sejarah itu seperti memiliki ritme sendiri, berpola, terjadi di waktu tertentu; Krisis ekonomi 10 atau 20 tahunan.
Orang mungkin menyebutnya sebagai sebuah kebetulan atau bahkan sebagai sebuah kutukan, nasib sial, atau takdir buruk. Nyatanya ia terjadi pada 20 tahun sebelumnya, atau 20 tahun kemudian. Segala upaya pencegahan dilakukan agar krisis ekonomi yang pernah terjadi tidak terulang lagi. Namun karena situasi eksternal berubah, teknologi bertambah maju, pemain dan pengusaha berganti, dan kewaspadaan mengendur, krisis pun acap kali terjadi lagi.
Mengobatinya dengan resep lama tidak ampuh lantaran beda penyebab. Mantan Wapres RI Jusuf Kalla menyatakan krisis ekonomi 10 tahunan bisa terjadi seperti pernah dialami Indonesia pada 1998 dan 2008. Sekitar 20 tahun lalu, Indonesia dan Asia di luluhlantakkan oleh gelombang krisis mata uang. Krisis terjadi lagi 20 tahun kemudian dengan episentrum di AS yang berakar pada subprime mortgage bodong. Apakah setelah 20 tahun berlalu, ia akan hadir lagi? Apa tanda-tandanya jika krisis akan terjadi lagi? Kini peradaban ekonomi dunia sudah berubah, berbeda jauh dengan dulu sehingga berpotensi menimbulkan krisis.
Untuk itu yang biasa disapa JK dulu pernah meminta Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk siap siaga menghadapinya. Namun apakah cukup hanya dengan siap siaga? Tentu saja tidak. Harus ada langkah-langkah bijak untuk mengatasinya. Tidak boleh berdiam diri, apalagi menganggap itu hal biasa.
Peradaban ekonomi yang berubah yang dimaksud JK adalah negara liberal seperti AS menjadi proteksionis. Inggris memilih Brexit dan meninggalkan era liberal. Begitu juga dengan China, negara sosialis yang awalnya proteksionis kini mengubah ekonominya menjadi liberal. Bagaimana Indonesia menyikapi perubahan tersebut?
Di samping itu, saat ini ekonomi global sedang mengalami gejolak dengan adanya perang dagang antara AS dan China. Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif baru sebesar 10 persen terhadap barang-barang impor China senilai 300 miliar dolar AS mulai 1 September 2019. Tarif tersebut dikenakan terhadap sejumlah barang konsumsi. Kebijakan ini berdampak kepada ekonomi Indonesia dan berpotensi menimbulkan krisis.
Kebijakan pemerintah seperti apa untuk mengantisipasinya? Indonesia beruntung memiliki pasar yang besar. Konsumen di Tanah Air cukup besar untuk menggerakkan perekonomian sehingga tidak begitu tergantung kepada ekonomi luar negeri. Namun apakah tidak perlu ada perbaikan? Apakah puas hanya menjadi juara “tahan pukul?” Bagaimana dengan kebijakan proaktif mendorong kegiatan ekonomi produktif? Lalu, apa pendapat kita?
Saya pribadi melihat kondisi ini tidak bisa dibiarkan, karena akan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Dilihat dari indikator ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada tingkat yang tidak tinggi, tetapi juga tidak terlalu rendah. Artinya, secara riil masih tumbuh positif, walaupun hanya di kisaran 2-2,5 persen, yang merupakan hasil pertumbuhan ekonomi dikurangi tingkat inflasi.
Di lihat dari sisi konsumsi yang menjadi penopang PDB, tidak mengalami penurunan, walaupun tidak terlalu besar pertumbuhannya. Dari sisi keseimbangan eksternal, nilai tukar rupiah tidak terlalu fluktuatif dan tidak dipengaruhi oleh kondisi politik.
Namun dari sisi eksternal yang lain menyangkut pertumbuhan ekonomi dunia, mulai terjadi penurunan seperti koreksi yang dilakukan Bank Dunia dan Lembaga Moneter Internasional (IMF) terhadap prediksi pertumbuhan ekonomi global yang dibuat sebelumnya. Faktor eksternal yang lain adalah perang dagang antara AS dan China yang intensitasnya meningkat. Dengan terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia, apakah kinerja ekspor Indonesia akan terganggu?
Apakah impor bahan baku dari luar negeri juga akan terganggu yang pada gilirannya akan mengganggu ekspor yang berbahan baku impor? Selain itu, ketika Bank Sentral AS menurunkan suku bunga dan direspon oleh Bank Indonesia dengan menurunkan suku bunga juga, maka ada harapan investasi akan meningkat walaupun butuh waktu, namun seberapa banyak keberadaan likuiditas perbankan.
Jika likuiditas bank cukup banyak, maka tidak serta merta mereka menurunkan suku bunga. Hal ini berarti mekanisme tranmisi moneter tidak akan efektif walaupun BI menurunkan suku bunga acuan. Jika transmisi moneter berjalan cepat dan suku bunga kredit turun mengikuti penurunan suku bunga acuan maka ada harapan investasi, terutama di sektor riil dapat meningkat.
Pertumbuhan bisa didorong oleh investasi, selagi konsumsinya tumbuh tidak terlalu besar. Kekhawatirannya, jika pelemahan ekonomi dunia terus berjalan, ekspor akan menurun. Yang harus diperhatikan juga adalah neraca pembayaran. Apakah neraca transaksi berjalan, neraca perdagangan semakin membahayakan tidak?
Jika mengacu pada krisis tahun 1998, kebanyakan negara yang terkena krisis ekonomi adalah negara yang memiliki defisit transaksi berjalan lebih dari 3 persen PDB. Kalau kenaikan defisit semakin meningkat karena ekspor terganggu, maka probabilitas terjadinya krisis ekonomi Indonesia semakin besar. Semoga saja keadaan ini tidak terjadi di negeri kita tercinta. Semua itu sangat tergantung bagaimana pemimpin negeri ini bersikap dan bertindak, lebih-lebih lagi dalam menghadapi dan menyambut tahun politik 2024.
Banda Aceh, 15 Pebruari 2023
