MEDIALITERASI.ID | BANDA ACEH — Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan akademisi, aparat keamanan, peneliti, media, dan pemangku kepentingan lainnya menyoroti kompleksitas penanganan pengungsi Rohingya di Aceh, mulai dari celah kebijakan, risiko keamanan, hingga perlindungan kemanusiaan, khususnya terhadap perempuan dan kelompok rentan.
FGD tersebut merupakan bagian dari penelitian kolaboratif bertajuk Rohingyan Community Development: Assessing Policy and Protections Gaps, and Gendered Risk amidst Sovereignty Dilemma and Security Issues in Aceh Camps. Kegiatan berlangsung di Aula Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Jumat (30/1/2026).
Diskusi mengangkat tema Quo Vadis Masa Depan Komunitas Pengungsi Rohingya di Aceh: Keamanan Manusia, Risiko Kekerasan Gender, Dilema Kedaulatan, dan Eskalasi Kekerasan di Bangladesh dan Myanmar. Para peserta menilai isu pengungsi Rohingya tidak hanya berkaitan dengan aspek kemanusiaan, tetapi juga beririsan dengan stabilitas sosial, keamanan wilayah, serta kebijakan kedaulatan negara.
Dekan Fakultas Hukum USK, Prof. Ilyas, menegaskan bahwa penanganan pengungsi Rohingya membutuhkan pendekatan menyeluruh dan lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan aparat keamanan diperlukan agar kebijakan yang diambil tetap responsif terhadap kebutuhan kemanusiaan tanpa mengabaikan kepentingan kedaulatan negara.
Perwakilan International Center for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), Sophia, menekankan pentingnya penyelarasan regulasi nasional dengan standar hak asasi manusia internasional. Ia menyebut kebijakan penanganan pengungsi harus berbasis data ilmiah serta melibatkan partisipasi masyarakat lokal.
Dari sisi keamanan, perwakilan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) menyoroti tantangan pengawasan perbatasan laut serta potensi aktivitas ilegal di sekitar lokasi pengungsian. Komandan Kodim Aceh Utara, Letkol Inf. Jamal D. Arifin, menegaskan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Serambi Aceh, Ali Bukhari, menilai media memiliki peran penting dalam membangun narasi yang objektif dan berimbang terkait isu pengungsi. Ia menegaskan pemberitaan yang adil dan manusiawi diperlukan untuk mencegah munculnya stigma sosial di masyarakat.
Masukan teknis juga disampaikan peneliti Pusat Riset Ilmu Kepolisian (PRIK) serta perwakilan Pangkalan TNI AL (Lanal) Sabang, terutama terkait koordinasi logistik dan operasional lapangan. Mereka menekankan pentingnya peran lembaga maritim dalam mengantisipasi risiko keamanan akibat mobilitas pengungsi lintas perairan.
FGD ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain unsur Fakultas Hukum USK, media, lembaga keamanan, peneliti lintas lembaga, serta perwakilan institusi maritim dan pemerintah.
Hasil diskusi akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah, kementerian terkait, serta lembaga internasional. Tim peneliti juga berencana melanjutkan riset lanjutan yang berfokus pada penguatan kapasitas lokal dalam penanganan pengungsi.
Mitra peneliti lokal dari Universitas Malikussaleh, Hidayatsyah, menyatakan kolaborasi riset diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan pengungsi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan internasional.
FGD tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan koordinasi lintas sektor dalam merespons isu pengungsi Rohingya secara berkelanjutan, dengan menyeimbangkan aspek kemanusiaan, keamanan, dan kepentingan nasional. (JA)
