MEDIALITERASI.ID | MEDAN – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Utara melalui Badan Pimpinan Daerah (BPD) menggelar Forum Diskusi Terbuka dengan tema “Strategi dan Inovasi dalam Menjaga dan Meningkatkan Kembali Stabilitas Iklim Usaha Perhotelan di Sumatera Utara”, Jumat (20/6), di Grand Kanaya Hotel, Medan.
Dalam forum tersebut, Ketua PHRI Sumut, Denny S. Wardhana, menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi tidak hanya berdampak pada turunnya tingkat okupansi hotel dan pengurangan karyawan, tetapi juga berpengaruh terhadap pembelian bahan baku makanan yang selama ini melibatkan pelaku UMKM.
“Efisiensi bukan hanya berdampak pada okupansi dan pengurangan karyawan, tapi juga memengaruhi pembelian bahan makanan dari UMKM,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebelum adanya kebijakan efisiensi, tingkat okupansi hotel pada semester kedua biasanya mencapai 70 persen. Namun, setelah kebijakan diberlakukan, tingkat hunian menurun drastis hingga berada di bawah 50 persen, bahkan hanya sekitar 30 persen. Kondisi ini sangat memberatkan para pelaku usaha perhotelan, terutama karena sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) masih menjadi andalan utama di Kota Medan.
“Bukan bermaksud bermewah-mewahan, namun kenyataannya sektor perhotelan di Medan sangat bergantung pada kegiatan MICE,” ungkapnya.
Forum yang dihadiri oleh sekitar 150 peserta ini juga turut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan, Adryanta Putra Ginting, S.S., dan Kepala Tim Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan Instruktur Muda Disnaker Kota Medan, Arianto Imam Sitompul, ST., MT.
Denny menambahkan bahwa pihaknya juga memberikan bantuan kepada sekitar 200 tenaga kerja yang terdampak. Diharapkan para pekerja tersebut dapat dipanggil kembali atau mendapatkan solusi melalui pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK), yang disediakan secara gratis.
Sementara itu, Adryanta Putra Ginting dalam paparannya menyampaikan bahwa sektor perhotelan menjadi yang paling terdampak akibat kebijakan larangan pelaksanaan sosialisasi dan FGD (Forum Group Discussion) di hotel. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan okupansi dan kegiatan MICE.
“Untuk meningkatkan tingkat hunian, Dispar Medan telah menyelenggarakan berbagai event seperti Gelar Melayu Serumpun dan ke depan akan ada Car Free Night. Diharapkan kegiatan ini dapat menarik pengunjung dari dalam dan luar Kota Medan untuk menginap di hotel-hotel sekitar kawasan Kesawan,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa ke depan, pemerintah akan terus mengembangkan kegiatan pariwisata di berbagai lokasi seperti kawasan Kesawan dan Warenhuis, guna mendongkrak tingkat okupansi hotel. Diharapkan pada tahun mendatang, pelonggaran kebijakan dapat membuka kembali peluang kegiatan di hotel.
Sementara itu, Arianto Imam Sitompul dari Disnaker Kota Medan menjelaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi tenaga kerja terdampak PHK adalah keterbatasan keterampilan dan minimnya akses informasi lowongan kerja.
“Para karyawan yang dirumahkan atau terkena PHK dapat mengikuti pelatihan yang tersedia untuk menambah kompetensi. Selain itu, mereka juga bisa mengakses aplikasi atau website Siduta untuk memilih jenis pelatihan maupun melihat informasi lowongan kerja yang tersedia,” paparnya. (Tim)
