Oleh Aji Aria Wiguna
Pengamat Politik / Paralegal LBH Intan Penegak Keadilan
OPINI – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, bukan sekadar peristiwa hukum yang mengejutkan publik, tetapi juga refleksi serius tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dan dijaga.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ade Kuswara Kunang dalam sebuah operasi pada Desember 2025, terkait dugaan suap dan praktik ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah dan menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka setelah melalui proses pemeriksaan awal.
Meski proses hukum masih berjalan dan asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati, OTT ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di level daerah masih menjadi persoalan laten. Ia tidak berdiri sendiri, melainkan tumbuh dalam ekosistem kekuasaan yang lemah kontrol, miskin etika, dan sarat kompromi kepentingan.
OTT selalu menjadi penanda bahwa kekuasaan tidak bergerak di ruang hampa. Ia dikelilingi relasi politik, birokrasi, dan ekonomi yang jika tidak dikelola secara akuntabel, justru membuka jalan bagi penyimpangan. Dari titik inilah, setidaknya terdapat tiga pelajaran penting yang patut dicermati.
Sejarah politik menunjukkan bahwa kekuasaan kerap menghadirkan dukungan yang bersifat sementara. Selama jabatan berjalan normal, lingkaran kekuasaan tampak solid. Namun ketika krisis hukum datang, jaringan tersebut menyusut dengan sendirinya.
OTT terhadap Bupati Bekasi menjadi momentum ujian, bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi sistem pendukung kekuasaan di sekitarnya. Relasi yang dibangun atas dasar kepentingan jangka pendek akan mudah runtuh ketika berhadapan dengan tekanan hukum dan sorotan publik.
Pelajaran berikutnya menyangkut manajemen dukungan politik pasca kemenangan. Dalam banyak kasus, kepala daerah yang telah menjabat justru menjauh dari basis pendukung awalnya, sambil membuka ruang kompromi luas dengan kekuatan politik yang sebelumnya berseberangan.
Rekonsiliasi memang bagian dari demokrasi. Namun ketika rekonsiliasi kehilangan prinsip, ia berubah menjadi transaksi. Basis pendukung yang seharusnya berfungsi sebagai kontrol moral dan sosial justru tersisih, digantikan oleh lingkaran pragmatis yang minim keberanian untuk bersikap kritis.
Dalam situasi semacam ini, praktik penyimpangan termasuk dugaan ijon proyek dan suap, lebih mudah tumbuh, karena kekuasaan tidak lagi dikawal oleh nilai, melainkan oleh kepentingan.
Yang paling mendasar, jabatan publik adalah amanah rakyat, bukan sekadar hasil kontestasi politik. Amanah ini menuntut integritas, transparansi, dan keberanian menjaga jarak dari praktik transaksional.
OTT yang menjerat Bupati Bekasi menjadi peringatan keras bahwa kegagalan menjaga amanah publik akan berujung pada runtuhnya legitimasi kekuasaan. Ketika pemimpin lebih sibuk mengelola kepentingan di lingkaran dalam daripada memastikan pemerintahan yang bersih, maka pelanggaran hukum hanya tinggal menunggu waktu.
Lingkar kekuasaan yang dipenuhi pujian tanpa kritik justru berbahaya. Ia membutakan pemimpin dari realitas sosial dan menumpulkan kepekaan terhadap risiko hukum.
Kasus OTT Bupati Bekasi seharusnya dibaca sebagai pelajaran kolektif, bukan semata kegagalan personal. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak ditopang oleh integritas, kontrol internal yang sehat, dan etika politik yang jelas, pada akhirnya akan kehilangan arah.
Bagi para kepala daerah dan pemegang mandat publik lainnya, peristiwa ini menjadi pengingat penting: kekuasaan bukan soal siapa yang dirangkul, tetapi sejauh mana amanah rakyat dijaga. Tanpa itu, jabatan hanyalah singgasana rapuh yang mudah runtuh di hadapan hukum dan nurani publik.
Bekasi, Ahad 21 Desember 2025
