Oleh : Endang Kusmadi [Refleksi Cermin Pemimpin dan Penguasa].
Medialiterasi.id | OPINI – Acap kali penguasa sering merasa dirinya sebagai pemimpin atau justru sebaliknya, dimana pemimpin sering bertingkah seperti penguasa, dimana kebijakan yang di implementasikan sesuai dengan kebiasaan bukan pada peraturan. Sehingga sosok yang seharusnya sebagai pelayan publik yang bisa jadi pengayom masyarakat justru memiliki arogansi yang tinggi akibat jabatan yang diperoleh dari hasil pemilihan, sehingga melahirkan Overthinking berlebihan, dimana yang dipilih oleh rakyat merasa perwakilan dari Tuhan atau justru
kesombongannya melebihi Tuhan. Dimana Tuhan sendiri sudah meninggikan derajat Manusia dari makhluk lainnya namun justru sebutan kata – kata yang tidak beradab di suarakan dengan lantang.
Kekeliruan dalam memaknai kepemimpinan (Leadership) dengan Penguasa (Oligarki) sering kali terjadi dalam sebuah struktur (organisasi) kepemimpinan bahkan kesalah fahaman tersebut terjadi dari hulu hingga ke hilir pemerintahan, bahkan justru ketidak fahaman sistem pemerintahan Demokrasi terjadi hingga di setingkat Kepala Desa (Red. Geuchik ) dimana tingkat Struktural Pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat.
Memang tidak semua mereka yang dipilih oleh oleh rakyat atau masyarakat lupa dengan identitas dirinya sebagai Pelayan Publik, bahkan banyak juga yang patut kita berikan apresiasi atas kinerja dalam masa kepemimpinannya dan layak dikategorikan sebagai Pemimpi.
Banyak yang masih merasa, Pemimpin dan Penguasa adalah dua hal yang sama. Padahal keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas. Perbedaan dan persamaan Pemimpin dan Penguasa bisa dilihat dari kemampuan berpikir dalam menghasilan kebijakan untuk publik.
Sejatinya Pemimpin minimal sekali memiliki karakter yang Komunikatif, Transparansi, Adaptif dan Problem Solving. Sosok pemimpin perlu melakukan komunikasi yang baik atau beradab baik dilingkungan kepemimpinan apalagi kepada Masyarakat, bahkan adab dan sopan santun harus selalu di tampilkan selain dari budaya ketimuran, selain itu posisi adab juga memiliki setingkat lebih tinggi dari ilmu, atau kedua hal tersebut juga saling mengikat satu sama lain.
Pemimpin wajib melakukan transparasi dalam kepemimpinannya, berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat dan kepada pihak – pihak berwenang yang membutuhkan informasi.
Pemimpin juga harus Adaptif, mampu beradaptasi dalam forum atau tingkah laku interpersonal dalam menyikapi dinamika perubahan bukan berpaku kepada kebiasaan sehingga mengabaikan peraturan. Hal inilah yang lazim terjadi, sehingga benturan pemikiran dan perasaan atau lebih tepatnya benturan kebiasaan dan peraturan tidak bisa dihindari antara satu dengan lainnya. Sehingga salah satu akan merasa dirinya memiliki jabatan lebih tinggi dari jabatan yang lain merasa dilangkahi dan tidak dihargai atau justru sebaliknya dimana sikap dalam kepemimpinannya dipertanyakan, ketidakmampuan dalam memimpin atau justru terjerumus dalam praktik autokrasi dimana sistem pemerintahan, di mana kekuasaan absolut terkonsentrasi di tangan satu orang, yang keputusannya tidak tunduk pada batasan hukum eksternal maupun mekanisme kontrol rakyat yang diatur.
Hal tersebut tentu perlu diketahui agar tidak terkesan Kleptokrasi, dimana pemegang kekuasaan menggunakan posisinya untuk mencuri kekayaan negara atau korupsi sehingga melahirkan kebijakan – kebijakan sepihak tanpa memperdulikan double effect yang diterima oleh Rakyat.
Pemimpin memiliki teknik Problem Solving, Kemampuan menyelesaikan masalah, tentunya harus memiliki kecerdasan Emosional dan Spritual dalam menyelesaikan masalah dengan masyarakat dengan mengukur, mengkalkulasi dan mengambil keputusan yang tepat dengan alasan yang logis, karena tanpa memiliki kecerdasan justru tidak akan memiliki pendirian, sehingga bukan hanya membingungkan diri sendiri, namun kebijakan yang di ambil akan membingungkan masyarakat lainnya.
Kuta Makmur, Sabtu, 7 Oktober 2023.
