Aceh Utara — Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara resmi menyatakan ketidakmampuan dalam menangani darurat bencana banjir yang melanda wilayah tersebut sejak 26 November 2025. Melalui surat bernomor 400/1832/2025 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, SE, MM atau yang akrab disapa Ayah Wa, meminta bantuan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan bencana yang dampaknya disebut melebihi bencana Gempa dan Tsunami Aceh 2004.
Dalam laporan resminya, Bupati H. Ismail A. Jalil menjelaskan bahwa daya rusak banjir kali ini meliputi seluruh wilayah Aceh Utara, baik pesisir maupun pedalaman, yang terdiri dari 27 kecamatan dan 852 gampong. Kerusakan dinilai melampaui bencana besar sebelumnya karena banjir menghantam area permukiman, fasilitas publik, pertanian, hingga infrastruktur vital.
Hingga hari ke-8, Pemkab Aceh Utara melaporkan 121 korban meninggal dunia dan 118 warga hilang. Bencana ini juga mengakibatkan kerusakan luas pada rumah penduduk, sekolah, tanggul sungai, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Banyak gampong terisolir akibat tingginya genangan air serta akses yang tertutup material lumpur dan kayu.
Laporan tersebut menegaskan bahwa sebagian masyarakat masih bertahan di lokasi-lokasi terisolir karena sulit dijangkau kendaraan darat. Selain itu, sejumlah jalan, pohon, dan tiang listrik roboh sehingga memperparah kondisi lapangan.
Dalam surat yang ditandatangani di Lhoksukon pada 2 Desember 2025 itu, Bupati H. Ismail A. Jalil menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah tidak mampu menangani kebutuhan darurat akibat besarnya skala kerusakan.
“Kami menyatakan ketidakmampuan upaya penanganan darurat bencana dan memohon kepada Bapak Presiden agar kiranya membantu penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara,” tulis Bupati H. Ismail A. Jalil dalam surat resminya.
Permohonan bantuan tersebut menjadi langkah penting mengingat skala bencana yang terus meningkat dan keterbatasan sumber daya daerah untuk melakukan evakuasi, membuka akses jalan, hingga memenuhi kebutuhan pengungsi.
Surat permohonan bantuan itu juga ditembuskan kepada sejumlah pejabat tinggi negara:
- Ketua DPR RI
- Ketua DPD RI
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Menteri Sosial
- Kepala BNPB
- Gubernur Aceh
- Ketua DPRA
- Ketua DPRK Lhoksukon
Pemkab Aceh Utara berharap pemerintah pusat segera menurunkan dukungan logistik, personel, alat berat, dan sarana evakuasi untuk mempercepat penyelamatan warga serta pemulihan wilayah terdampak. (EQ)
