MEDIALITERASI.ID | BANDA ACEH – Polemik penggambaran sejarah Laksamana Keumalahayati atau Malahayati dalam film Pasukan 1000 Janda mendapat perhatian dari Yayasan Cakra Donya Atjeh (CDA). CDA meminta pihak produksi mengkaji ulang sejumlah adegan yang dinilai belum memiliki landasan sejarah yang kuat.
Ketua Umum Yayasan Cakra Donya Atjeh, Mujahiddin, S.H., M.Si., mengatakan perjuangan Laksamana Malahayati merupakan bagian penting dari sejarah maritim dan pertahanan Kesultanan Aceh Darussalam yang harus disampaikan secara hati-hati.
Menurut CDA, salah satu adegan yang menjadi sorotan adalah penggambaran Malahayati merobek bagian berwarna biru dari bendera Belanda hingga menyisakan warna merah dan putih. CDA menilai adegan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi tertentu terkait hubungan historis antara tindakan Malahayati dan simbol Bendera Merah Putih, sehingga perlu didukung sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami menghargai kebebasan berkarya dan kreativitas para sineas. Namun, jangan sampai sejarah perjuangan Laksamana Malahayati dibangun melalui narasi yang berbeda dari fakta historis,” ujar Mujahiddin.
Ia meminta pihak produksi membuka ruang dialog dengan Pemerintah Aceh, Wali Nanggroe Aceh, sejarawan, budayawan, serta pemangku adat sebelum film dipublikasikan secara luas.
Sekretaris Jenderal Yayasan CDA, Irwan Syahputra (Syech Wan), juga meminta pihak produksi menjelaskan sumber sejarah yang digunakan dalam penyusunan cerita.
“Ketika tokoh sejarah dan identitas suatu bangsa diangkat ke layar lebar, ada tanggung jawab moral dan intelektual yang harus dihormati,” katanya.
Sutradara: Film Bukan Biografi Sejarah
Menanggapi berbagai kritik terhadap film tersebut, sutradara Pasukan 1000 Janda, Archie Hekagery, menjelaskan bahwa film tersebut tidak dibuat sebagai biografi sejarah, melainkan karya fiksi fantasi aksi yang terinspirasi dari fragmen sejarah Aceh pada akhir abad ke-16.
Dilansir dari Serambinews.com, Archie mengatakan pendekatan fiksi dipilih agar kisah tokoh sejarah Indonesia dapat disampaikan melalui budaya populer yang lebih dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, film memiliki ruang interpretasi artistik yang berbeda dengan pembelajaran sejarah melalui buku atau ruang pendidikan.
Archie menyebut proses pengembangan cerita tetap dilakukan melalui riset sejarah. Beberapa referensi yang digunakan antara lain buku Malahayati Srikandi dari Aceh karya Solichin Salam, Tarich Aceh dan Nusantara karya H.M. Zainuddin, serta sejumlah tulisan dan jurnal mengenai Malahayati.
Ia juga mengaku mempelajari catatan pelayaran John Davis yang berkaitan dengan periode sejarah tersebut. Riset tersebut dilakukan sejak 2024, termasuk kunjungan langsung ke Aceh untuk memahami latar sejarah dan budaya yang berkaitan dengan cerita.
Archie menjelaskan, film tersebut sejak awal telah diberi keterangan bahwa cerita merupakan karya fiksi sejarah yang terinspirasi dari fragmen sejarah Aceh. Menurutnya, keterangan tersebut diberikan agar penonton memahami adanya unsur dramatisasi dan interpretasi artistik dalam film.
Perbedaan Fakta Sejarah dan Fiksi
Archie mengakui bahwa menggambarkan kehidupan masyarakat Aceh pada akhir abad ke-16 memiliki tantangan tersendiri, terutama karena keterbatasan dokumentasi visual dari masa tersebut.
Ia mengatakan tim produksi tetap berupaya menghadirkan unsur budaya Aceh melalui penggunaan logat, pakaian, rumah, dan properti yang mendekati latar cerita.
Terkait kritik dari sebagian masyarakat, Archie menyatakan menghormati berbagai pandangan dan berharap penonton dapat memahami pendekatan film setelah menyaksikan karya tersebut secara utuh.
Film Pasukan 1000 Janda dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 12 November 2026. Archie berharap film tersebut dapat mendorong masyarakat untuk mengenal lebih jauh sosok Laksamana Malahayati dan sejarah Aceh.
Hingga kini, perbedaan pandangan antara Yayasan Cakra Donya Atjeh dan pihak produksi lebih berkaitan dengan batas antara fakta sejarah dan interpretasi artistik dalam karya film, terutama ketika mengangkat tokoh sejarah yang memiliki nilai penting bagi masyarakat Aceh. (EQ)
