OPINI – Oleh: Teuku Muhammad Jamil (Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh)
MEDIALITERASI.ID | BANDA ACEH – Ketika wacana kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kembali menguat, saya terkesima sekaligus bertanya: mungkinkah bangsa ini sungguh-sungguh kembali kepada ruh konstitusi, ketika kritik kerap dipandang sebagai ancaman dan suara rakyat tak selalu menjadi kompas kekuasaan?
Konstitusi bukan jimat politik yang cukup disebut untuk membenarkan kekuasaan. Ia adalah kontrak moral dan hukum yang membatasi kekuasaan, melindungi hak warga negara, serta memastikan bahwa kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat.
Mengubah konstitusi tanpa membenahi watak kekuasaan ibarat mengganti peta, tetapi tetap memilih jalan yang salah. Pada akhirnya, kita juga akan tersesat dalam kebingungan.
Persoalan Bukan di Teks, Tapi Watak Kekuasaan
Persoalan terbesar bangsa ini bukan semata-mata pada pasal-pasal konstitusi, melainkan pada keberanian untuk tunduk pada nilai-nilai konstitusional itu sendiri.
Apa artinya berbicara tentang kedaulatan rakyat jika kritik dicurigai, perbedaan dianggap pembangkangan, dan kebijakan lebih sibuk menjaga kepentingan elite daripada menjawab penderitaan rakyat?
Saya tidak ingin pesimistis. Di tengah keraguan, doa tetap saya panjatkan: semoga para pemimpin segera terjaga dari tidur panjangnya, sebelum kekuasaan membuat mereka lupa bahwa jabatan hanyalah amanah, bukan hak untuk merasa selalu benar.
Diam Bukan Berarti Setuju
Sejarah mengajarkan, kekuasaan dapat bertahan dengan instrumen politik, tetapi akan kehilangan legitimasi ketika menjauh dari keadilan.
Rakyat mungkin diam, tetapi diam bukan berarti setuju. Mereka mungkin bersabar, tetapi kesabaran bukanlah tanda bahwa penderitaan telah selesai.
Harapan saya sederhana: kembalilah kepada konstitusi, bukan hanya pada teksnya, melainkan pada jiwanya. Dengarkan kritik, tegakkan hukum tanpa tebang pilih, dan tempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kekuasaan.
Sebab, bangsa yang besar bukan bangsa yang pemimpinnya tak pernah dikritik, melainkan bangsa yang pemimpinnya berani dikoreksi dan bersedia memperbaiki diri.
Semoga tulisan singkat ini menjadi renungan untuk kita semua.
Salam Persahabatan,
T.M. Jamil: (Ilmuwan Politik, Akademisi dan Guru Ilmu Sosial pada Sekolah Pascasarjana USK, Aceh)
