MEDIALITERASI.ID | OPINI — Ketika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengepung kehidupan rakyat, pemerintah boleh menganjurkan masyarakat memakai masker. Namun, ada satu hal yang harus diingat oleh para penguasa: masker dapat melindungi pernapasan rakyat, tetapi tidak dapat menutupi kegagalan pemerintah.
Jangan sampai masker menjadi simbol ironi kekuasaan: rakyat disuruh melindungi paru-parunya sendiri, sementara negara gagal melindungi hak mereka atas lingkungan yang sehat dan udara yang layak dihirup.
Dalam perspektif politik dan tata kelola pemerintahan, bencana bukan sekadar persoalan alam. Ia juga merupakan ujian terhadap kapasitas negara, kualitas kebijakan publik, efektivitas penegakan hukum, dan tanggung jawab politik pemegang kekuasaan.
Jika karhutla terus berulang, pertanyaan mendasarnya bukan hanya siapa yang membakar hutan, melainkan juga mengapa pencegahan gagal, pengawasan lemah, penegakan hukum tidak memberikan efek jera, dan kerusakan ekologis terus mengancam kehidupan masyarakat.
Rakyat tidak membutuhkan penguasa yang hanya pandai mengeluarkan imbauan. Rakyat membutuhkan negara yang mampu mencegah bencana, menindak pelaku, memulihkan lingkungan, dan menjamin keselamatan warganya. Sebab, pemerintahan tidak diukur dari banyaknya pernyataan pejabat di hadapan kamera, melainkan dari kemampuannya menyelesaikan persoalan nyata yang mengancam kehidupan rakyat.
Camkanlah: jangan meminta rakyat memakai masker untuk menghadapi asap, sementara penguasa memakai topeng untuk menyembunyikan kegagalannya.
Masker mungkin mengurangi paparan asap. Namun, tidak ada masker yang mampu menyaring kebohongan, membersihkan kelalaian, atau menghapus tanggung jawab politik.
Dan ketika negara tidak berdaya melindungi rakyatnya, yang sedang terbakar bukan hanya hutan dan lahan, melainkan juga kepercayaan publik terhadap kekuasaan.
Sebab, kekuasaan tanpa kemampuan melindungi rakyat hanyalah jabatan tanpa makna.
Salam Takzim, TM. Jamil
