Tudingan pendanaan demo muncul di tengah rangkaian aksi mahasiswa 10-22 Juni di berbagai kota
MEDIALITERASI.ID | GORONTALO — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal adanya demonstran yang dibayar kembali memanaskan perdebatan publik. Pernyataan itu mengemuka di tengah rentetan aksi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah kota Indonesia sejak 10 Juni hingga 22 Juni 2026.
Dalam pidatonya pada Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XII di Gorontalo, Rabu, 24 Juni 2026, Prabowo menyebut ada demonstran yang menerima bayaran Rp200.000.
“Saya tahu siapa yang membiayai. Mereka orang yang tidak menyukai saya,” kata Prabowo dalam pidato tersebut.
Presiden tidak menyebut secara spesifik kelompok mahasiswa. Namun, rangkaian unjuk rasa yang berlangsung dua pekan terakhir memang diikuti oleh mahasiswa di berbagai daerah.
Menanggapi hal itu, Guru Besar Departemen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Amalinda Savirani, menilai upaya pelemahan terhadap gerakan mahasiswa kerap dilakukan dengan berbagai cara.
Menurut Amalinda, gerakan mahasiswa memiliki legitimasi yang sangat kuat. Kondisi itu justru membuatnya mudah dimanfaatkan atau disusupi.
“Karena kuat legitimasinya, gerakan mahasiswa menjadi sangat mudah juga untuk dimanfaatkan atau disusupi. Itu termasuk yang dibayar-bayar itu,” ujar Amalinda.
Ia menjelaskan, ketika ada oknum yang menerima uang, narasi yang muncul kemudian mendelegitimasi keseluruhan gerakan.
“Yang tanpa sadar malah jadi delegitimasi gerakan mahasiswa itu sendiri. Saat ketahuan ada yang terima uang, muncul omongan ‘enggak ada mahasiswa sekarang, karena dibayar juga bisa’. Digembosi dengan cara itu,” kata Amalinda.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan rinci dari Istana terkait pihak yang dimaksud Presiden sebagai pendana aksi tersebut. (AYD)
