Oleh : J.M SAIFUL, SE, MM (Mahasiswa Program Doktor Pendidikan IPS Sekolah Pascasarjana, USK, Aceh)
MEDIALITERASI.ID | OPINI — Tulisan opini berjudul “Menagih Tanggung Jawab Rektor: Kampus Aceh sebagai Mesin Pencetak Pengangguran Bertitel” (Serambi Indonesia, 11/05/2026) patut diapresiasi karena berani mengangkat kegelisahan publik mengenai masa depan lulusan perguruan tinggi di Aceh. Persoalan meningkatnya pengangguran sarjana memang nyata dan tidak boleh diabaikan. Kampus tidak boleh hidup dalam menara gading sambil menutup mata terhadap realitas sosial para alumninya.
Namun di tengah keberanian tersebut, terdapat sejumlah generalisasi yang perlu dibaca secara lebih jernih agar kritik terhadap pendidikan tinggi Aceh tidak berubah menjadi simplifikasi yang justru menyesatkan arah diskusi publik.
Pertama, tidak tepat jika seluruh persoalan pengangguran sarjana dibebankan kepada kampus dan rektor semata. Pengangguran di Aceh adalah persoalan struktural yang jauh lebih kompleks. Lemahnya industrialisasi daerah, minimnya investasi swasta, ketergantungan ekonomi pada sektor pemerintah, terbatasnya lapangan kerja produktif, hingga budaya berburu ASN merupakan faktor besar yang tidak bisa dihapus hanya dengan pergantian kurikulum kampus.
Bahkan banyak lulusan terbaik dari Aceh yang akhirnya bekerja dan berhasil di luar daerah maupun luar negeri. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar kualitas individu lulusan, tetapi juga keterbatasan ekosistem ekonomi lokal yang belum mampu menyerap sumber daya manusia terdidik secara optimal.
Kedua, narasi bahwa kampus Aceh telah berubah menjadi “pabrik ijazah” terasa terlalu menyapu rata. Kritik semacam ini memang kuat secara retorika, tetapi lemah jika dijadikan gambaran umum seluruh perguruan tinggi Aceh. Di tengah berbagai keterbatasan, banyak dosen dan peneliti Aceh tetap bekerja serius menghasilkan riset, pengabdian masyarakat, publikasi internasional, dan inovasi akademik yang tidak sedikit memberi kontribusi nyata.
Universitas Syiah Kuala misalnya, tetap memiliki banyak akademisi yang aktif dalam forum nasional maupun internasional. Pengakuan terhadap sejumlah dosen Aceh dalam daftar ilmuwan berpengaruh dunia bukanlah sekadar kebanggaan personal, melainkan bukti bahwa kualitas akademik tetap tumbuh di tengah tantangan yang ada.
Karena itu, tidak adil jika seluruh capaian tersebut dihapus hanya karena persoalan pengangguran belum terselesaikan. Perguruan tinggi memang harus dievaluasi, tetapi evaluasi juga harus proporsional dan berbasis pemetaan masalah yang utuh.
Selain generalisasi, terdapat pula kecenderungan lain yang menarik dicermati dalam artikel tersebut, yakni bagaimana arah argumentasi perlahan mengerucut pada satu figur calon rektor tertentu. Pada bagian awal, tulisan tampak berbicara mengenai krisis pendidikan tinggi Aceh secara umum. Namun semakin ke akhir, solusi yang dibangun mulai diarahkan pada kebutuhan akan sosok akademisi dengan pengakuan global dan reputasi internasional.
Tentu tidak ada yang salah dengan mengapresiasi akademisi berprestasi. Pengakuan internasional merupakan capaian penting yang patut dihormati. Namun publik juga perlu menyadari bahwa kepemimpinan universitas tidak dapat disederhanakan hanya pada ukuran reputasi akademik individual semata.
Universitas besar dibangun bukan hanya oleh kecemerlangan intelektual personal, tetapi juga oleh kemampuan mengelola organisasi, membangun harmoni internal, memahami kultur sosial kampus, menjaga stabilitas kelembagaan, serta menghadirkan visi yang dapat diterima seluruh elemen akademik. Dalam konteks perguruan tinggi Islam, dimensi moral, keteladanan, dan kemampuan membangun kepercayaan sosial bahkan sering kali sama pentingnya dengan reputasi global.
Karena itu, arah opini publik sebaiknya tidak digiring pada kesimpulan seolah hanya ada satu figur yang mampu menyelamatkan masa depan kampus Aceh. USK, UIN, UTU, Unimal, Unsam maupun kampus-kampus lain di Aceh memiliki banyak akademisi berkualitas dengan kelebihan masing-masing. Ada yang kuat dalam kepemimpinan struktural, ada yang unggul dalam pengembangan kelembagaan, ada pula yang menonjol dalam prestasi akademik internasional.
Justru kematangan institusi pendidikan tinggi terlihat ketika proses regenerasi dan seleksi kepemimpinan berlangsung secara sehat tanpa kultus individu yang berlebihan. Kampus tidak boleh bergantung pada mitos “tokoh penyelamat”, sebab universitas yang sehat dibangun melalui sistem, budaya akademik, dan kerja kolektif yang berkelanjutan.
Selain itu, publik juga perlu berhati-hati agar kritik terhadap kampus tidak berubah menjadi pesimisme kolektif terhadap pendidikan tinggi Aceh. Sebab jika narasi yang terus dibangun hanyalah kegagalan dan keterpurukan, maka yang lahir bukan semangat perbaikan, melainkan rasa inferior yang justru berbahaya bagi generasi muda Aceh sendiri.
Yang dibutuhkan Aceh hari ini bukan saling menegasikan, melainkan keberanian membangun evaluasi yang jujur sekaligus konstruktif. Kampus memang harus berbenah, memperkuat koneksi dengan dunia kerja, memperbarui kurikulum, dan membuka ruang inovasi yang lebih luas. Tetapi kritik juga perlu disampaikan dengan kehati-hatian intelektual agar tidak jatuh menjadi stigma yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.
Pada akhirnya, perguruan tinggi Aceh memang belum sempurna. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Namun menyebut kampus sekadar “mesin pencetak pengangguran bertitel” juga tidak sepenuhnya adil. Di balik berbagai kekurangan itu, tetap ada ribuan dosen, mahasiswa, dan alumni yang terus bekerja menjaga harapan agar pendidikan tinggi Aceh tidak kehilangan masa depannya.(*)
