Oleh :
Irwan Syahputra (Syech Wan) sekjend SEKBER Relawan Mualem-DekFadh
OPINI – Kemenangan politik pada hakikatnya bukan garis akhir, melainkan awal dari tanggung jawab moral kekuasaan. Pemerintahan yang lahir dari proses demokrasi idealnya tumbuh dari rasa terima kasih, keterbukaan, dan kemampuan merangkul seluruh elemen pendukung. Namun, ketika mulai muncul suara kekecewaan dari relawan pasca kemenangan politik, situasi ini patut dibaca sebagai peringatan dini terhadap kualitas relasi antara kekuasaan dan basis sosialnya.
Relawan selama ini menjadi salah satu fondasi penting dalam dinamika politik Indonesia. Mereka bekerja tanpa struktur formal, tanpa imbalan material yang pasti, dan sering bergerak hanya berbekal kepercayaan serta harapan terhadap perubahan. Karena itu, ketika muncul fenomena “menang rasa kalah”, persoalan ini tidak bisa dilihat sebagai sekadar dinamika internal pendukung, melainkan sebagai indikator kesehatan etika politik pemerintahan baru.
Sejarah politik menunjukkan bahwa relawan sering menjadi kelompok paling awal bergerak dalam kontestasi, namun juga paling cepat dilupakan setelah kemenangan diraih. Padahal, relawan memiliki fungsi strategis sebagai penghubung sosial antara elite politik dan masyarakat. Ketika hubungan ini melemah, yang terancam bukan hanya soliditas dukungan politik, tetapi juga legitimasi sosial pemerintahan.
Situasi menjadi semakin sensitif ketika muncul persepsi adanya akses kekuasaan yang eksklusif. Baik persepsi tersebut benar maupun tidak, dampaknya tetap sama, yaitu menurunnya kepercayaan publik. Pemerintahan yang kuat tidak dibangun dari lingkar kekuasaan tertutup, tetapi dari transparansi, komunikasi terbuka, dan partisipasi yang luas.
Secara etika, pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga hubungan dengan seluruh elemen pendukung tanpa harus terjebak pada politik balas jasa. Pengakuan terhadap kontribusi perjuangan, ruang dialog yang sehat, dan komunikasi yang setara merupakan bentuk penghargaan politik yang jauh lebih berkelanjutan dibanding distribusi kekuasaan yang bersifat transaksional.
Jika jarak antara kekuasaan dan basis relawan terus melebar, risiko jangka panjangnya bukan hanya fragmentasi politik di tingkat akar rumput, tetapi juga menurunnya partisipasi politik masyarakat. Dalam kondisi tertentu, situasi ini bahkan dapat memicu konflik sosial horizontal dan memperlemah stabilitas politik daerah.
Lebih dari itu, mengabaikan relawan berarti melemahkan sistem deteksi dini persoalan masyarakat. Relawan sering menjadi kanal pertama yang menangkap aspirasi, keluhan, dan perubahan dinamika sosial di lapangan. Kehilangan fungsi ini berarti pemerintah berisiko kehilangan sensitivitas terhadap realitas masyarakat yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, kualitas kekuasaan tidak hanya diukur dari kemenangan dalam kontestasi politik, tetapi dari kemampuan merawat kepercayaan sosial setelah kemenangan tersebut. Ketika relawan mulai merasa “menang rasa kalah”, yang perlu dievaluasi bukan loyalitas relawan, melainkan cara kekuasaan mengelola kemenangan dan menjaga etika kepemimpinan.
Dalam demokrasi modern, kemenangan politik yang tidak diikuti dengan perawatan relasi sosial hanya akan menghasilkan kekuasaan yang kuat secara formal, tetapi rapuh secara moral.
Aceh, 18 Februari 2026
