MEDIALITERASI.ID | LAMPUNG – Sejumlah warga Desa Sidorahayu, Kecamatan Waway Karya, Lampung Timur, mengeluhkan tidak pernah menerima bantuan sosial pemerintah, meski telah puluhan tahun tinggal dan berdomisili di desa tersebut. Keluhan itu terungkap saat awak media melakukan kontrol sosial pada Selasa, 25 November 2025.
Program bantuan seperti PKH, BPNT, Bansos, BLT Dana Desa, bantuan beras, hingga program kesra, dinilai warga tidak pernah menyentuh mereka. Padahal pemerintah pusat sejak era Presiden Joko Widodo hingga Presiden Prabowo Subianto terus menggelontorkan anggaran besar untuk menurunkan angka kemiskinan dan membantu masyarakat kurang mampu.
Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dirinya sudah 16 tahun tinggal di Sidorahayu, namun tidak pernah menerima satu pun bentuk bantuan.
“Saya sudah 16 tahun tinggal di desa ini, tapi tidak pernah merasakan satu pun bantuan dari pemerintah desa maupun pusat. Kadang saya cemburu melihat tetangga yang ekonominya lebih mampu justru sering dapat bantuan. Apalagi kalau keluarganya pamong, mereka yang diutamakan,” ujarnya.
Warga lainnya berharap pemerintah pusat dan daerah turun tangan untuk memastikan data penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Kami sangat berharap Presiden Prabowo Subianto melihat kondisi kami. Tolong tindak pamong yang tidak memperhatikan warga yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai program ini hanya jadi ajang untuk kepentingan keluarga aparat desa,” tegasnya.
Warga menilai distribusi PKH dan BPNT di Desa Sidorahayu tidak tepat sasaran, sehingga banyak warga miskin yang tidak terdata, sementara keluarga yang lebih mampu justru menjadi penerima rutin.
Melihat kondisi tersebut, awak media yang tergabung dalam TIM PWDPI menyatakan akan terus mengawal dugaan ketidaktepatan sasaran bantuan di desa tersebut.
“Kami mendesak pemerintah desa, Dinas Sosial, camat, dan Bupati Lampung Timur untuk segera menindaklanjuti keluhan warga kurang mampu. Bantuan harus tepat sasaran sesuai mandat pemerintah pusat,” ujar perwakilan tim.
Masyarakat berharap pemerintah Desa Sidorahayu memperbaiki pendataan, meningkatkan pengawasan terhadap perangkat bawahannya, serta memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran bantuan sosial. (Tim PWDPI)
