MEDIALITERASI.ID | BANDA ACEH – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh, Akmil Husen, SE, M.Si, memaparkan kondisi ketenagakerjaan di Aceh dalam pertemuan bersama Tim Komisi IX DPR RI di Ruang Potensi Daerah I Setda Aceh, Senin (6/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Akmil menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Aceh untuk menekan angka pengangguran, di antaranya melalui program pelatihan dan pemagangan kerja bagi tenaga kerja lokal.
“Berbagai pelatihan dan pemagangan telah kami laksanakan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Aceh, agar mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional,” ujar Akmil.
Selain itu, Akmil juga menyampaikan usulan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Spesifikasi Khusus di Aceh. Usulan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Gubernur Aceh dan Menteri Ketenagakerjaan RI di Banda Aceh pada 25 September 2025 lalu. Ia berharap dukungan Komisi IX DPR RI untuk merealisasikan program tersebut.
Sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2021, Pemerintah Aceh juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh No. 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui BPJS Ketenagakerjaan di Aceh, serta Instruksi Gubernur (Ingub) Aceh No. 02/INSTR/2024 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh.
“Regulasi ini tidak hanya sekadar tindak lanjut Inpres No. 2 Tahun 2021, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan Pemerintah Aceh terhadap para pekerja,” tegas Akmil.
Rombongan Komisi IX DPR RI yang dipimpin oleh drg. Putih Sari hadir bersama 11 anggota dewan lainnya. Mereka disambut langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, serta dihadiri oleh unsur Forkopimda Aceh dan sejumlah kepala SKPA.
Turut hadir pula Bupati Aceh Barat, Bupati Aceh Tengah, dan Bupati Aceh Selatan, yang menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pembangunan Rumah Sakit Regional di wilayah masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Komisi IX DPR RI sendiri memiliki lingkup tugas di bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial, serta Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi agenda baru di masa sidang kali ini.
Dalam kunjungan tersebut, tim DPR RI juga didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut dan Aceh, BPJS Kesehatan, Badan Gizi Nasional, BPVP Banda Aceh, dan BP3MI Aceh. Masing-masing lembaga turut memaparkan kondisi terkini sektor ketenagakerjaan, kesehatan, dan sosial di Aceh sesuai dengan kewenangannya. (EQ)
