MEDIALITERASI.ID | MEDAN – Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara (PERMAK Sumut) menggelar aksi demonstrasi secara estafet di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) dan Kantor Gubernur Sumut, Selasa (16/9/2025).
Dalam aksinya, demonstran mendesak Kejati Sumut segera mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan Smart Board dan meubilair senilai Rp100 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
Ketua Umum PERMAK Sumut, Asril Hasibuan, menyebut mantan Pj. Bupati Langkat yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimy, sebagai aktor utama dalam perubahan anggaran sehingga proyek tersebut masuk dalam APBD Perubahan 2024.
“Kami minta Kejati Sumut jangan tebang pilih. Periksa semua pihak tanpa terkecuali, termasuk Faisal Hasrimy. Perubahan anggaran hingga proyek Smart Board dan meubilair muncul bukan kebetulan, ada aktor yang mendorongnya,” teriak Asril melalui pengeras suara di depan gerbang Kejati Sumut, Jalan AH Nasution, Medan.
Sementara Koordinator Aksi, Yunus Dalimunthe, menambahkan anggaran Rp100 miliar tersebut dipaksakan masuk di penghujung tahun dengan pembagian Rp50 miliar untuk Smart Board dan Rp50 miliar untuk meubilair. Ia juga menuding proses tender penuh rekayasa.
“Serah terima barang dilakukan secara tergesa hanya dalam hitungan hari. Ini bukan lagi korupsi biasa, tapi skenario yang disusun rapi demi keuntungan pribadi dan kepentingan politik,” kata Yunus.
Desakan Massa
Massa aksi mendesak Kejati Sumut untuk:
1. Memeriksa pimpinan dan Badan Anggaran DPRD Langkat yang diduga menerima “uang ketok”.
2. Memeriksa pejabat Disdik Langkat, termasuk Sekretaris Disdik Robert Hendra Ginting dan Kabid SD Fajar.
3. Menangkap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan rekayasa tender.
Di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, massa juga meminta Gubernur Bobby Nasution mengevaluasi dan mencopot Faisal Hasrimy dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan Sumut.
Apresiasi Penasihat Hukum
Sementara itu, penasihat hukum mantan Kadisdik Langkat, Dr. Saiful Abdi Siregar, Jonson David Sibarani, mengapresiasi langkah Kejari Langkat yang melakukan penggeledahan di kantor Disdik pekan lalu. Ia menilai upaya tersebut dapat membongkar siapa aktor sesungguhnya di balik proyek fantastis ini.
“Publik seolah digiring bahwa klien kami adalah otak proyek Smart Board. Padahal, ketika pengadaan direncanakan dan direalisasikan, beliau sudah tidak aktif karena terjerat perkara lain. Bahkan, sejak awal menolak proyek ini karena nilainya terlalu besar dan tidak wajar,” kata Jonson.
Ia menambahkan, kliennya sempat mendapat tekanan dari pihak berkuasa agar proyek tetap dijalankan. Bahkan, menurutnya, terdapat sejumlah dokumen dengan tanda tangan Saiful Abdi yang dipalsukan.
“Anggaran tiba-tiba muncul di APBD Perubahan 2024, proses tender direkayasa, dan serah terima barang dilakukan hanya dalam beberapa hari. Ini semua sangat tidak masuk akal,” tegas Jonson.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh konfirmasi resmi dari Faisal Hasrimy, Pemerintah Provinsi Sumut, maupun Kejati Sumut terkait tuntutan yang disampaikan PERMAK Sumut. (Tim RZ)
