Medialiterasi.id | PANIAI – Toko Pemuda Paniai Abet Mote (28) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai untuk menonaktifkan seluruh PPD yang melanggar kode etik pemilihan Umum legislatif maupun pemilihan presiden anggota PPD Distrik Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, Selasa (5/3/2024)
Anti Kedok Oligarki Tn, Abet Mote menilai beberapa anggota PPD yang berada di distrik Paniai tidak dapat mempertanggung jawabkan hasil rekapitulasi suara yang diperoleh dari para calon legislative (caleg) dan partai politiknya.
Menurut Mote, berdasarkan pasal 7 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara pemilihan umum, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai panitia pemilihan distrik PPD, terdapat kelalaian dan kesengajaan tidak menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 di tingkat kabupaten Paniai.
Mote menilai bahwa Kebijakan Komisioner KPU Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah sangat berbeda dari pemilihan sebelumnya.
“Pemilihan legislatif sebelum lebih baik dari pemilihan legislatif tahun ini”, ucapnya.
Lebih lanjut, Paniai juga menilai panitia penyelenggara KPU maupun PPD terlalu melakukan intervensi dengan kepentingan tertentu yang akhirnya menyebabkan pilihan masyarakat tidak lagi sesuai dengan pilihan ya masing -masing.
“jadi berantakan di jalan, mungkin sandiwara melainkan nyata bahaya, sebab di Papua adalah sistem noken mengakibatkan kepentingan PPD dengan KPU Paniai Papua Tengah”, ujarnya kembali.
Abet Mote sangat mendukung atas lembaga Bawaslu kabupaten Paniai dapat memberikan saran maupun teguran dalam persidangan pleno Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah, belum adanya pembuktian alat dukungan baik salinan maupun formulir C1 dan lain-lain yang menunjuk sebagai barang bukti menjadi dasar di diplenokan KPU Paniai.
Oleh karena itu Abet Mote berharap Ketua KPU Provinsi Papua Tengah merekomendasikan kepada lembaga Bawaslu Kabupaten Paniai untuk menghitung suara kepada masyarakat paniai supaya tidak terkesan mementingkan kepentingan pribadi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.
“maka segera di berhentikan sementara ke 5 (Lima) Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah”, tutupnya. [Mogouda Yeimo]
