ANALISIS POLITIK AKHIR PEKAN
KITA semakin bingung ketika mencoba mengamati Tensi politik di negeri ini yang tak kunjung reda. Bahkan situasinya semakin tidak menentu. Publik masih bertanya-tanya; apa yang bakal terjadi jelang detik-detik, saat, maupun pasca KPU mengumumkan hasil penghitungan suara pilpres pada akhir Maret 2024 nanti, dengan mengacu pada kehebohan saat ini. Pengumuman KPU itu sepertinya tak akan mengakhiri panasnya dinamika politik-pilpres. Dalam prediksi saya, Paslon 01 dan Paslon 03 mengaku bakal menolak hasil penghitungan suara oleh KPU, di mana banyak kalangan meyakini bahwa KPU akan memutuskan Paslon 02 yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 – 2029.
Sebenarnya penolakan itu tidak bermasalah jika didudukkan dalam kerangka akan mengajukan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Masalahnya, Paslon O1 dan O3 diperkirakan tidak akan mengajukan gugatan ke MK. Mereka tidak percaya terhadap MK lahlgi. Karena atas pelanggaran-pelanggaran lembaga MK yang terjadi selama ini. Ketimbang mempersoalkan hasil pilpres melalui prosedur hukum, oposisi lebih memilih melakukan protes di jalanan. Melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kebenaran, dalihnya. Boleh jadi people power yang didengung-dengungkan selama ini tak terwujud, tapi gelombang protes secara besar-besar dari pendukung Anies dan Ganjar diyakini bakal terjadi.
Jika cara ini akhirnya dilakukan, apakah aksi massa itu sebatas melayangkan protes? Ataukah oposisi yang ingin membuat kekacauan? Semoga saja tidak … Wallahu ‘Aklam. Sekalipun demikian, bagi kubu paslon 01 dan paslon 03 penolakan hasil pilpres bukan karena mereka hanya “siap menang, tak siap kalah”. Tapi semata-mata karena kecurangan demi kecurangan terjadi secara masif. Oposisi tampak begitu yakin bahwa Anies – Muhaimin-lah yang mendapatkan suara mayoritas pemilih di lapangan, bukan sebagaimana yang dipublikasi dalam sistem informasi penghitungan suara (Situng) KPU atau Hasil Quick Count.
Sebagian kalangan meyakini penolakan ini semakin memperjelas bahwa situasi politik pasca pengumuman hasil pilpres nanti bakal kurang terkendali dan bersahabat. Tapi aparat keamanan sudah mengantisipasi. Agar gelombang protes bisa terkendali, puluhan ribu personel polisi dan militer dikabarkan bakal dikerahkan untuk menjaga kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Apakah pengerahan aparat secara besar-besaran cukup efektif kendalikan situasi politik? Atau, justru malah bisa menimbulkan masalah baru? Biarlah sejarah bangsa yang akan mencatatnya…
Pasalnya, semakin banyak jumlah personil dikerahkan, boleh jadi dianggap represif. Bukan tak mungkin pula kehadiran ribuan aparat keamanan justru dinilai hanya ancaman. Ini masalah politik, dan bukan masalah ‘main-main’. Ada yang menilai, menyerahkan penyelesaian politik kepada institusi aparat keamanan bisa jadi bukan penyelesaian yang diharapkan, malah bisa merupakan pengulangan kesalahan besar seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Kalau benar demikian, tanpa menegasikan peran aparat keamanan, boleh jadi kita perlu menempuh cara lain yang lebih persuasif. Selain meredam potensi konflik, dalam pemahaman saya hendaknya, Ketiga Paslon dinilai perlu melakukan kesepakatan politik demi menjaga keutuhan NKRI.
Tapi bagaimana caranya agar para paslon mau duduk bersama? Prasyarat apa yang dibutuhkan? Sejak hari pemungutan suara usai, upaya rekonsiliasi telah disuarakan. Tapi hingga kini urung terwujud. Salah satu alasannya, ada yang menduga upaya rekonsiliasi yang dilakukan tokoh tertentu terkesan hanya memuluskan kemenangan petahana. Mungkinkah Anies, Prabowo dan Ganjar bisa melahirkan kesepakatan politik sebelum 28 Maret 2024? Bagaimana pula pendapat para pembaca Media ini?
Menurut pengamatan saya pribadi, Jika aksi massa yang dilakukan oposisi (dianggap kalah) sekadar untuk ‘memprotes ketidakadilan’ dan tuduhan kecurangan, maka demonstrasi besar-besaran sah-sah saja untuk dilakukan, asalkan dengan cara-cara yang santun dan beradab. Karena ini negara demokrasi, Di mana setiap individu dan kelompok dijamin oleh konstitusi dalam menyuarakan aspirasi dan pendapatnya. Namun memang, aksi massa nanti harus berjalan dengan damai, tertib, dan tidak boleh anarkis. Pihak oposisi tak mungkin ingin membuat kekacauan. Saya percaya itu. Karena risikonya terlalu besar. Mereka semua insan-insan terdidik, cerdas, dan beradab.
Saya yakin, Oposisi juga harus menjaga dan merawat Indonesia. Jadi membuat kekacauan adalah perbuatan biadab dan harus dihindari. Silahkan berdemonstrasi, Asalkan tidak membuat kekacauan dan keributan. Mari kita jaga dan rawat Indonesia. Jangan kotori Indonesia, dengan tindakan-tindakan yang bisa memecah belah bangsa. Indonesia untuk dijaga, dan Bukan untuk dirusak. Sedia payung sebelum hujan. Langkah antisipasi adalah langkah yang terbaik dan bijak. Jangan sampai kecolongan. Dan langkah pengerahan aparat secara besar-besaran merupakan salah satu cara efektif untuk menjaga keamanan dan ketertiban jika dilakukan dengan niat mulia untuk mendamaikan negeri yang kita cintai ini.
Karena massa yang besar harus dihadapi juga dengan jumlah aparat yang banyak agar lebih teratur dalam ranah budaya yang bersahabat. Aparat keamanan sifatnya harus passif. Jangan represif. Sifatnya menjaga dan mengamankan. Bukan untuk berhadap-hadapan dengan demonstran. Karena mereka itu warga negara kita juga yang menggunakan haknya untuk berdemokrasi. Agar semua paslon mau melakukan kesepakatan politik demi menjaga keutuhan NKRI, caranya mereka bertiga harus berjiwa besar. Yang menang jangan angkuh dan arogan.
Dan yang kalah harus rela dan ikhlas. Juga harus memiliki sikap sebagai negarawan yang sejati. Syaratnya yang menang harus merangkul yang kalah. Dan yang menang bisa saja melakukan loby untuk mengganti biaya kampanye pada yang kalah. Terlepas dari itu semua, mungkin Rekonsiliasi masih relatif sulit terjadi sebelum 28 Maret. Namun bisa saja, rekonsiliasi terjadi setelah 28 Maret. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Yang penting bagi kita semua adalah mari kita jaga Indonesia untuk lebih baik. Mari kita jaga persaudaraan, persatuan, dan kesatuan. Sebenarnya banyak pihak yang menduga bahwa kontestasi Pilpres 2024 akan melahirkan masalah yang bersambung mengacu dari dari fakta sebelumnya dan pasca-pencoblosan, dan hal itu biasa dalam Negara yang demokratis. Masalah sudah dimulai ketika Timses masing-masing Capres menolak lembaga survei yang menyatakan pasangan 01 dan O3 kalah berdasarkan hasil quick count dengan margin hingga 10-15 persen.
Sikap Prabowo yang mengklaim kemenangan di tengah pengumuman hasil quick count adalah parodi politik yang tidak lucu. Hal itu kembali diulang beberapa kali, termasuk ketika hasil hitung manual juga menunjukkan kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf di masa lalu. Jelas sikap seperti ini menjadi contoh buruk dalam sejarah demokrasi bangsa. Banyak pihak melihat bahwa Prabowo pasti tidak pernah bisa menerima dengan kekalahan ketiganya ketika bersaing dengan Jokowi.
Jika melihat dari jejak rekam politiknya, ia akan kembali melakukan tindakan tidak fair. Masih teringat bagaimana ia melakukan sikap pembangkangan dan tidak respek kepada BJ Habibie yang telah memecatnya dari Pangkostrad. Bahkan menurut beberapa pengamat saat itu ada rencana ia melakukan ‘kudeta’ atas sikap BJ Habibie itu. Sikap itu juga pernah akan dilakukan ketika menjabat sebagai kapten yang ingin melakukan sikap indisipliner melawan panglima TNI saat itu, LB Murdani. Wallahu Aklam.
Semua itu mari kita jadikan pelajaran agar ke depan Indonesia lebih bermartabat. Dengan jejak rekam seperti itu terlihat bahwa Prabowo sesungguhnya memiliki sikap kenegarawanan yang harus menjadi diskusi kita untuk kebaikan. Padahal bagi politikus senior, seharusnya seluruh upaya politik harus semakin mendewasakan tujuan politik, baik saat menang dalam kontestasi politik atau kalah. Bahkan kontestasi politik hanya instrumen untuk pengabdian bagi bangsa, dan bukan untuk tujuan pragmatis atau oportunis. Saat ini kita melihat bahwa kualitas demokrasi, terutama pada kelompok oposisi masih belum matang. Kualitas oposisi yang ‘keras kepala’ bahkan rela mengorbankan integritas bangsa adalah contoh elite bermental tak bijak.
Kita rindu sosok seperti Al Gore, meskipun kalah dalam persaingan presiden, yang bahkan ditengarai curang, rela memberikan selamat kepada rivalnya, George W. Bush. Ia kemudian hari mendapatkan hadiah nobel atas pembelaannya pada isu global seperti pemanasan global, deforestasi, dan proyek senjata pemusnah massal. Kini yang diperlukan bangsa ini adalah masyarakat terdidik yang bisa menenangkan publik yang galau pasca pilpres. Jika elite masih gila kuasa dan delusif, kelas menengah terdidik harus mengambil alih peran elite yang alpa itu untuk menyelamatkan bangsa dan memperbaiki kualitas demokrasi. Semoga masih ada elemen bangsa yang peduli tentang masalah yang rumit ini.
