MEDIALITERASI.ID | PANIAI – Menanggapi pernyataan sikap dari anggota DPD RI asal Papua, pasukan West Papua Army yang membawahi TPNPB, TNPB, dan TRWP menyatakan dukungannya terhadap desakan agar perundingan damai di Papua diawasi oleh pihak netral.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Senator Filep Wamafma mewakili para anggota DPD RI dari daerah pemilihan Papua, menyerukan agar pemerintah mengevaluasi pendekatan keamanan dalam menangani konflik Papua. Ia menekankan bahwa seluruh pemimpin Papua, baik dari DPD, DPR RI, DPR Provinsi, hingga DPRD se-Tanah Papua, perlu bersatu mendorong solusi damai melalui mekanisme perundingan yang diawasi oleh mediator netral dan independen.
“Perundingan adalah salah satu jalan yang perlu dibuka sebagai penyelesaian konflik. Bila Papua bisa merdeka secara ekonomi melalui pendekatan bilateral, mengapa negara justru berat dalam hal penentuan nasib sendiri?” ujarnya .
Menanggapi hal ini, Panglima Tertinggi West Papua Army, Jenderal Demianus Magai Yogi, menyatakan bahwa pihaknya pada prinsipnya mendukung penuh sikap DPD RI tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa yang paling penting adalah fokus mendorong perundingan sebagai jalan keluar dari penderitaan panjang rakyat Papua.
“Dorongan terhadap perundingan adalah kerinduan rakyat Papua. Ini bukan soal elite politik semata, tapi kehendak akar rumput,” ujar Yogi.
Yogi Tambahan Pemerintah Indonesia mau duduk satu meja perlu komunikasi dengan ULMWP Yang memfasilitasi TPNPB-OPM West Papua army
Kontak senjata yang terus berlangsung antara TNI dan pasukan OPM, menurutnya, telah menyebabkan puluhan ribu warga Papua mengungsi dan mengalami trauma berkepanjangan.
Senator Filep juga menegaskan bahwa konflik Papua membutuhkan respons yang terukur, terencana, dan komprehensif dari semua pihak, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Sebagai informasi, pada Rabu (14/5/2025) lalu, TNI melancarkan operasi militer di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Operasi yang dilakukan Satgas Habema itu menyasar sejumlah kampung seperti Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba.
Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi mengklaim bahwa operasi dilakukan secara profesional dan mengutamakan keselamatan warga sipil. Ia menyebut 18 anggota kelompok bersenjata OPM tewas dalam operasi tersebut. [Vull /Mogouda Yeimo]
