oleh M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik dan Kebangsaan)
Ketua DPR RI Puan Maharani yang menanggapi usulan pemakzulan Jokowi dengan pernyataan akan melihat urgensinya adalah bijaksana. Agar obyektif memang DPR harus mengagendakan segera waktu untuk menerima aspirasi dari rakyat Indonesia, khususnya yang disampaikan oleh kelompok “pemakzulan” Petisi 100. Surat pengajuan ulang untuk mengirimkan aspirasi sudah dikirimkan.
Salah satu urgensi yang patut diperhatikan adalah keadaan yang dilakukan Jokowi. Sebagai Presiden ia mampu menggalang dan mengkonsolidasikan banyak hal untuk menyukseskan dukungan Capres/Cawapres. Pernyataan bahwa ia akan bersikap netral tidak terbukti dalam kenyataan. Publik menilai pernyataannya itu omong kosong, omong kosong. Jokowi munafik.
Jokowi merekayasa MK melalui adik iparnya Anwar Usman yang menjabat Ketua MK untuk meloloskan putra Gibran sebagai Cawapres. Ini adalah kondisi produk. Anak haram Konstitusi. Gibran pun melakukan demonstrasi sebagai Cawapres pasangan Prabowo. Sanksi plintat-plintut Ketua MK membuka peluang untuk kondisi berkelanjutan.
Jokowi menyatakan akan cawe-cawe dan itu ia buktikan. Membuka ruang Istana sebagai “posko pemenangan”, memobilisasi Kepala Desa dan aparatur di daerah agar menyokong Prabowo-Gibran, penurunan baliho secara tidak adil, pertemuan khusus dengan partai pendukung Prabowo dan Ketum, serta Bansos sumber APBN juga diarahkan untuk mendukung Prabowo-Gibran. Jokowi telah melakukan penipuan kekuasaan.
Pilpres 2024 belum diprediksi akan berakhir, tetapi sudah mulai berakhir. Akan bermain pada otak atik jumlah suara. Kecurangan berkelanjutan Jokowi jelas membahayakan demokrasi, mempraktekkan prinsip menghalalkan segala cara, serta menginjakkan kaki dalam pemilu yang jujur dan adil. Jokowi menjadi biang keladi dari kehancuran Pemilu khususnya Pilpres. Jokowi adalah penjahat politik dan penghianat bangsa.
Pemilu tanpa Jokowi sangat mendesak jika ingin pemilu berjalan demokratis. Pemulihan asas kedaulatan rakyat dapat dimulai. Jokowi harus dimakzulkan sebelum Pemilu. Mendesak dan menciptakan kondisi agar Jokowi mundur adalah opsi terbaik. Konfigurasi kekuatan politik kepartaian dapat mendorong Jokowi mundur atau dimundurkan. Rakyat pasti mendukung.
Jika pemilu berjalan tanpa Jokowi atau Jokowi sudah dimakzulkan, maka iklim politik bergerak ke arah yang lebih sehat. Beberapa aspek yang berkontribusi terhadap terjadinya hal tersebut, yaitu :
Pertama, kontestan Pilpres tetap dapat berjuang “apa adanya” tidak ada pihak yang bisa secara licik memanfaatkan fasilitas negara. Korupsi dan penborosan terantisipasi. Jokowi sudah “mati” dan dinasti politik terhenti.
Kedua, partai politik dan Ketum yang tersandera dapat terbebas dari cengkeraman Jokowi. Bahkan sebaliknya dapat mulai mengungkap kejahatannya. Menyeret Jokowi ke meja hijau, memproses hukum agar ia dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.
Ketiga, TNI dan Polisi kembali pada tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak menjadi alat kepanjangan tangan dan kepentingan politik seorang Presiden. Melaksanakan asas jujur dan adil Pemilu lebih terjamin.
Rakyat sulit berharap pemilu akan jujur dan adil atau terbebas dari kondisi selama Jokowi menjadi Presiden. Ini karena ada putera tercinta yang harus dibantu kemenangannya serta keinginan untuk melanggengkan kekuasaan melalui tangan pelanjutnya.
Pilpres sudah pasti curang, makanya sangat mendesak untuk segera memakzulkan Jokowi.
Jokowi adalah malapetaka bagi rakyat, bangsa dan negara Indonesia.
Bandung, 20 Januari 2024
