MEDIALITERASI.ID | JAKARTA — Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan tiga pedoman utama yang harus dipegang seluruh satuan kerja (Satker) untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel dalam Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Tiga pedoman itu adalah komitmen, profesionalisme, dan integritas.
Pudji menyampaikan hal ini saat membuka Bimbingan Teknis ILASPP yang diikuti lebih dari 130 peserta dari 88 Satker pusat dan daerah, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta. “Ketiga hal ini akan menentukan kualitas, akuntabilitas, dan manfaat hasil kerja kita. Hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Inspektur Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menambahkan kegiatan ini bertujuan menyelaraskan pemahaman Satker agar seluruh output proyek sesuai kebijakan strategis kementerian. “Kita ingin memastikan setiap komponen proyek berkoordinasi baik dan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana,” tegasnya.
Senior Urban Specialist World Bank, Uri Raich, selaku mitra ILASPP, mengapresiasi komitmen Kementerian ATR/BPN. Ia menilai partisipasi aktif peserta penting untuk memastikan kerangka kinerja proyek tidak hanya sukses secara prosedural, tetapi juga menjadi fondasi kolaborasi berkelanjutan.
Bimbingan Teknis ILASPP berlangsung 20–21 Agustus 2025 dengan agenda pemaparan materi, diskusi teknis, dan praktik penyusunan rencana kerja. Kegiatan ini menghadirkan narasumber internal Kementerian ATR/BPN maupun pihak eksternal guna memberi gambaran menyeluruh terkait implementasi proyek strategis ini. (H. Ranto)
