MEDIALITERASI.ID | ACEH – Aliansi Pers Kawal Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Reha–Rekon) Pascabencana Banjir Provinsi Aceh mempersoalkan pernyataan juru bicara Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas Rehab Rekon), Amran, yang menyebut pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh telah rampung 100 persen. Menurut aliansi tersebut, klaim itu dinilai tidak sejalan dengan data dan kondisi faktual di lapangan.
Aliansi Pers mencatat, dari total 3.248 unit huntara yang dilaporkan telah selesai dibangun, hanya 2.559 kepala keluarga (KK) yang menerima Dana Tunggu Hunian (DTH). Sementara itu, jumlah keseluruhan KK terdampak banjir yang tercatat sebagai penerima manfaat mencapai 9.766 KK.
Wakil Ketua Bidang Investigasi Aliansi Pers, Mukhsin, menilai terdapat ketidaksesuaian antara laporan resmi pemerintah dengan realitas yang dialami masyarakat terdampak. Ia menyebut sejumlah persoalan masih ditemukan, mulai dari proses pendataan korban, penganggaran, hingga pemulihan ekonomi warga pascabencana.
“Di lapangan masih banyak indikasi yang tidak sejalan dengan laporan resmi, baik terkait pendataan korban, penyaluran bantuan, maupun upaya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak,” ujar Mukhsin.
Kondisi tersebut juga tercermin dari situasi di Desa Kuta Meuligo, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Pemerintah desa setempat mencatat sebanyak 157 kepala keluarga terdampak banjir, yang terjadi sejak pertengahan Januari hingga banjir dinyatakan surut pada sekitar 15 Januari 2026.
Murdani, S.Kom, Geuchik Desa Kuta Meuligo menjelaskan, usulan pembangunan huntara hanya diperuntukkan bagi warga dengan kategori rumah rusak berat dan hilang. Dari total 15 rumah rusak berat, baru sembilan unit yang diusulkan pada tahap pertama. Namun hingga kini, rumah-rumah tersebut belum diverifikasi langsung ke lokasi, sehingga bantuan belum dapat disalurkan.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa hunian sementara sebelumnya dijanjikan dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu. Namun hingga saat ini, pembangunan huntara tersebut belum rampung dan baru terpasang bagian lantai saja.
“Seharusnya bantuan sudah bisa disalurkan seperti yang dijanjikan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sebagai keuchik, saya jadi bingung harus berbuat apa untuk masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain hunian, persoalan lain yang mendesak adalah pemulihan sektor irigasi dan sawah yang terdampak banjir, serta sektor ekonomi warga yang hingga kini belum kembali normal.
“Saluran irigasi, terutama pada sektor pertanian, tersumbat serta mengalami kerusakan dan pendangkalan tanah yang harus segera dipindahkan dengan excavator dengan panjang mencapai hampir 7 kilometer.” ucapnya.
Menurutnya, keterlambatan bantuan disebabkan lemahnya penanganan dari pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai klaim pemulihan hampir 100 persen yang disampaikan di media tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Di Desa Kuta Meuligo, kondisi belum mencapai 50 persen normal,” katanya.
Terkait huntara, pemerintah desa menyebut informasi yang diterima berasal dari pemerintah daerah, yang menjanjikan pembangunan selesai dalam waktu lima hari. Namun, hingga lebih dari satu pekan, huntara tersebut belum siap dibangun.
Ia juga menyoroti persoalan perbedaan data korban banjir. Pemerintah desa mendata seluruh warga terdampak, termasuk KK gantung dalam satu rumah. Namun, saat verifikasi lapangan, sebagian data tersebut tidak diakomodasi.
“Dalam satu rumah ada dua KK, tapi saat verifikasi hanya satu KK yang diambil. Ini yang membuat kami di desa serba salah dalam pendataan,” jelasnya.
Meski demikian, ia menyebut masyarakat tidak mempermasalahkan keberadaan huntara selama ada kejelasan kelanjutan menuju hunian tetap (huntap) dan adanya kepastian waktu. Pemerintah desa, perangkat gampong, Babinsa, serta masyarakat menyatakan siap bekerja sama mendukung pemulihan pascabencana.
“Kami siap dari segala bidang, asalkan pemerintah pusat dan daerah memenuhi apa yang dijanjikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah kecamatan, pemerintah daerah, hingga bupati dan para relawan memberikan perhatian yang lebih serius kepada masyarakat terdampak banjir.
“Jangan kami dianaktirikan. Kami juga manusia biasa yang butuh perhatian. Semoga dampak banjir ini cepat pulih dan kondisi kembali normal sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Aliansi Pers juga menyoroti lambatnya pembangunan huntara di sejumlah kecamatan terdampak. Menurut Mukhsin, persentase huntara yang benar-benar siap dan layak ditempati oleh korban dengan kategori rumah rusak berat masih tergolong kecil.
“Klaim Satgas Rehab Rekon bahwa pembangunan huntara sudah rampung 100 persen tidak sesuai fakta dan berpotensi menyesatkan publik,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Aliansi Pers mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Mereka juga meminta Satgas Rehab Rekon bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat pembangunan huntara, terutama menjelang bulan suci Ramadan.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana menegaskan bahwa data pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh telah sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan pemberitaan sejumlah media yang menyebutkan adanya ketidaksinkronan data antara Kepala Posko Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Aceh, Safrizal ZA, dan Satgas Nasional.
Juru Bicara Satgas Nasional, Amran, menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan bersumber resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan telah disampaikan secara konsisten dalam konferensi pers. Menurutnya, perbedaan narasi yang beredar di media terjadi akibat penulisan yang tidak utuh dari pernyataan yang disampaikan.
“Data yang kami sampaikan sesuai dengan kondisi di lapangan dan tidak pernah ada pernyataan bahwa pembangunan huntara di Aceh telah rampung 100 persen. Kami telah berkoordinasi dengan media untuk melakukan klarifikasi dan perbaikan, dan sejumlah media, termasuk media nasional, telah melakukan koreksi,” ujar Amran.
Ia menambahkan, dalam setiap penyampaian informasi di lapangan, Satgas selalu didampingi unsur TNI dan Polri. Bersama Brigjen Dodi dari TNI dan Kombes Wahyu dari Polri, Satgas menegaskan tidak pernah mengklaim bahwa pembangunan huntara di Aceh telah selesai seluruhnya.
Berdasarkan rekapitulasi resmi Satgas, total pembangunan huntara di Aceh mencapai 16.294 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.248 unit atau sekitar 19,9 persen telah selesai dibangun, sementara 13.046 unit atau sekitar 80,1 persen masih dalam proses pembangunan. Data ini menunjukkan adanya progres signifikan, namun belum seluruhnya rampung sebagaimana disalahartikan dalam pemberitaan sebelumnya.
Sementara itu, untuk skema Dana Tunggu Hunian (DTH), jumlah penerima tercatat sebanyak 8.047 kepala keluarga (KK). Sekitar 4.000 KK telah menerima penyaluran, sedangkan 4.000 KK lainnya masih dalam proses, yang didominasi tahapan pembukaan rekening dan verifikasi administrasi.
Adapun daerah dengan progres penyelesaian huntara tertinggi meliputi Aceh Tamiang dengan sekitar 1.000 unit selesai dan 1.600 unit masih dalam pembangunan, Aceh Utara 829 unit selesai dan sekitar 3.400 unit dalam proses, Pidie Jaya 222 unit selesai, Aceh Tengah 275 unit selesai, serta Bener Meriah sekitar 200 unit selesai.
Satgas menegaskan komitmennya untuk terus menyampaikan data secara transparan dan akurat kepada publik guna mencegah kesalahpahaman serta menjaga kepercayaan masyarakat. (EQ)
