Home / OPINI

Jumat, 19 Mei 2023 - 06:23 WIB

KETIKA “RUMAH KEBANGSAAN” DIRENOVASI, BISAKAH KITA BERSABAR DAN BERSIKAP BIJAK


Oleh :
T.M. Jamil, Dr., M.Si
Associate Profesor
Social Sciences, USK, Banda Aceh

BEBERAPA HARI INI suasana keluarga kami sangat gaduh gara-gara mau direnovasi besar-besaran. Beberapa bagian rumah yang sudah mulai lapuk dan bocor akan dihancurkan untuk diperbaiki. Kamar-kamar yang ada akan dirombak karena terlalu banyak sekat yang rumit sehingga menyulitkan para tamu yang datang.

Bahkan hubungan antara keluarga juga sering terhambat karena banyaknya sekat dalam bangunan rumah kami. Dapur dan gudang yang selama ini dijadikan tempat menimbun dan menyembunyikan makanan dan barang-barang, sebagian hasil curian dari anggota keluarga yang nakal, juga akan dibongkar untuk ditata ulang agar tidak menjadi sarang tikus dan rayap. Itulah kondisi “rumah kebangsaan” kami saat ini.

Para penghuni yang sudah merasa nyaman merasa terganggu oleh rencana renovasi besar-besaran ini. Mereka takut beberapa fasilitas yang sudah mereka nikmati selama bertahun-tahun akan dicabut atau dikurangi karena harus berbagai dengan yang lain. Ada juga yang khawatir mereka akan disuruh pindah dari kamar yang nyaman ke kamar lain yang lebih pengap.

Beberapa saudara kami yang selama ini menyebunyikan barang di gudang dan menimbun makanan di dapur mulai panik karena takut harta dan makanan yang mereka sembunyikan akan terbongkar. Mereka juga bingung mencari tempat untuk menaruh makanan dan barang-barang pribadi yang sangat banyak itu jika gudang dapur dan gudang dibongkar untuk diperbaiki.

Tak hanya mereka yang telah merasa nyaman yang resah dengan proses renovasi ini, para “pembantu” yang selama ini bekerja di rumah kami juga memiliki kegelisahan yang sama. Mereka merasa nasibnya terancam. Para pembantu ini takut akan kehilangan pekerjaan karena selama proses renovasi ini tidak banyak perekerjaan rumah yang harus dikerjakan.

Hal ini membuat mereka tentan terhadap PHK tanpa pesangon. Mereka juga khawatir hak-haknya sebagai pembantu rumah tangga di keluarga kami akan hilang atau terkurangi sebagai dampak pelaksanaan renovasi besar-besaran ini.

Para pembantu ini juga merasa gelisan karena membayangkan nasib buruk setelah selesai renovasi. Dia membayangkan akan semakin banyak orang luar yang datang ke rumah kami yang terlihat semakin menarik dengan fasilitas dan perabot yang makin canggih. Kondisi ini akan membuat persaingan menjadi pembantu semakin ketat, sehingga menuntut mereka bekerja semakin keras dan profesional, meski kadang-kadang terkesan emosional dan tak rasional.

Mereka tidak bisa lagi bekerja seenaknya, malas-malasan dan mangkir dengan segala alasan; mulai alasan sakit, hajatan, kepentingan kelurga sampai keperluan ibadah. Kondisi inilah yang membuat para pembantu mulai gelisah, karena kecanggihan perabot itu akan bisa menjadi dalih menyingkirkan mereka. Sungguh menggelisahkan. Bahkan para tukang pun dijadikan sumber amarah dan dihujat habis-habisan.

Baca Juga  Pilkada Satu Putaran Dapat Menjadi Model Demokrasi yang Elegan di Indonesia

Di sisi lain, ketika mengetahui rumah kami mau melakukan renovasi secara besar-besaran, maka banyak pemborong dan kontraktor, meski dihujat, tetap saja tukang bangunan, sampai calo datang untuk berebut proyek renovasi tersebut.

Banyak di antara mereka yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dan kelompok dari proyek renovasi rumah ini dengan cara mendekati dan mempengaruhi “orang tua” kami sebagai penanggung jawab renovasi.

Mereka memanfaatkan momentum ini untuk mengkapling kamar baru, ada juga yang berusaha mengambil perabotan yang tidak terpakai. Bahkan ada yang berusaha masuk dan menguasai rumah kami dengan menekan dan pemanfaatkan “orang tua” kami yang dianggap lemah dan tak berdaya dalam mengelola rumah tangga. Wooowww ….

Pendeknya, proyek renovasi rumah besar kami telah menjadi ajang kontestasi kelompok kepentingan untuk berebut dan mempertahankan kepentingan masing-masing. Hhmmm … Jika Omnibus Law atau Pemilu, misalnya, dianalogikan sepagai bentuk proyek renovasi terhadap rumah besar Indonesia, maka kegaduhan yang terjadi saat ini pada hakekatnya adalah bentuk pertarungan kepentingan antar kelompok di dalamnya.

Dalam perspektif Ralp Dahrendorf, seorang ahli sosiologi konflik, orang yang berada dalam posisi dominan yaitu kelompok kepentingan super-ordinat akan berusaha menjaga status quo, sehingga akan menolak segala bentuk berubahan. Sedangkan orang-orang yang berada pada posisi sub-ordinat akan berusaha menuntut terjadinya perubahan dengan memanfaat setiap momentum yang ada.

Kelompok super-ordinat ini ada dalam berbagai lapisan sosial. Mereka tidak hanya berada di kalangan elite ekonomi atau kekuasaan, tetapi juga ada di kalangan buruh dan kelompok sosial lapis bawah lainnya.

Di era hyper reality, konflik kentingan ini muncul dalam bentuk yang lebih rumit dan coplicated. Karena pada era ini batas anatara fakta dan fiksi menjadi kabur, antara data dan imaginasi tidak bisa dibedakan dan antara kebenaran dan kebohongan sulit dibedakan.

Menurut Jean Baudrillard (1979), pada era hyper-reality masyarakat tidak memiliki predikat, atribut maupun referensi yang bisa dijadikan pegangan (realitas sosiologikal). Baudrillard menyebut kondisi ini dengan istilah simulacra, yaitu dunia yang penuh dengan simulasi, tidak nyata, hanya seolah-olah karena “yang ada” atau yang tampak hanyalah simulasi.

Menghadapi dunia simulacra yang dibutuhkan adalah kepekaan batin dan kejernihan hati agar bisa bersikap kritis terhadap kenyataan. Karena pada situasi seperti ini setiap orang bisa menggunakan topeng apa saja dan mengatasnamankan siapa saja, termasuk atas nama Tuhan, untuk memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan masing-masing. Inilah yang membuat kebenaran dan kebohongan menjadi sulit dibedakan.

Jika kita memahami huruk pikuk Omnibus Law atau “tahun politik” yang terjadi sebagai bagian dari simulasi yang terjadi di era hyper-reality, ada baiknya kita menjaga jarak terhadap realitas simulacra untuk melakukan pengendapan diri, agar bisa melihat persoalan yang rumit dan gaduh ini secara jernih, sehingga bisa membedakan antara fakta dan fiksi, antara kebenaran dan kebohongan secara tepat dan proporsional.

Baca Juga  Politik Semakin Acak-adut

Paling tidak dengan pengendapan diri ini kita bisa melihat beberapa hal. Pertama, kita semua tahu bahwa rumah kebangsaan kita yaitu Indonesia saat ini sudah sedemikian rapuh, kumuh dan bobrok akibat ulah orang-orang rakus yang terus menggerogoti rumah ini selama berpuluh-puluh tahun. Kita perlu melakukan upaya renovasi besar-besaran agar rumah kebangsaan ini perlu direnovasi secara toral agar lebih baik, lebih bersih dan lebih kuat.

Kedua, dalam upaya renovasi ini ada bagian yang harus dibongkar sehingga akan mengurangi kenyamanan dan menutut pengorbanan semua pihak. Artinya, ada pihak-pihak tertentu yang untuk sementara harus berkorban demi terlaksananya proses renovasi.

Ketiga, renovasi butuh proses, perlu waktu untuk bisa memperoleh hasil. Selama proses renovasi berjalan akan timbul suasana ketidak normalan, oleh karenanya kita tidak bisa menuntut sesuatu sesuai dengan kondisi normal.

Yang diperlukan saat ini adalah mendukung dan membantu agar “proses renovasi” ini berjalan secara cepat dan membawa dampak positif bagi seleuruh warga bangsa, sehingga hasilnya makin cepat dinikmati.

Hal ini bisa dilakukan dengan cara meminimalisir berbagai dampak negatif yang muncul akibat pelaksanaan renovasi melalui langkah-langkah; pertama, bersikap kritis terhadap kelompok yang ingin mempertahankan kenyamanan dan kepemilikan mereka dengani menjegal proses renovasi.

Kedua, bersikap kritis kepada pemerintah agar tidak tidak menjadi alat para makelar dan cukong untuk memasukkan kepentingan mereka dalam proses renovasi “rumah” kebangsaan melalui omnibus low dan suasana tahun politik.

Mereka ini memang bisa mempercepat pelaksanaan renovasi, tetapi dengan hasil yang buruk dan dampak yang negatif bagi seluruh warga penghuni “rumah” kebangsaan Indonesia. Oleh karenanya pengaruh dan campur tangan mereka harus diminimalisir.

Pendeknya, kita perlu mendukung pelaksanaan renovasi besar-besaran rumah kebangsaan Indonesia. Tetapi harus ada kepastian bahwa renovasi ini akan membawa dampak positif dan menimbulkan kemaslahatan bagi seluruh warga bangsa Indonesia.

Dan hal ini tidak bisa dilakukan dengan kegaduhan yang terus menerus, apalagi menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Sikap seperti ini tidak saja menghambat, tetapi juga bisa menghentikan proses renovasi.

Ketahuilah, tanpa adanya sikap kerelaan berkorban dari seluruh komponen bangsa ini maka maka proses renovasi tidak akan bisa dilakukan dengan baik. Dan ini artinya rumah kebangsaan yang sudah kumuh, bobrok dan rapuh ini akan terus seperti ini.

Apakah kita tega mewariskan rumah kebangsaan yang reot, rapuh dan bobrok pada generasi mendatang, hanya karena ego dan ketamakan kita masing-masing? Renungkanlah !!!

Bumi Sultan Iskandar Muda, 19 Mei 2023

Share :

Baca Juga

EDUKASI

Ketika Guru Membangun Peradaban di Tengah Kebisingan Publik

EDUKASI

SNBT Bukan Takdir : Jangan Jadikan Kampus Impian Sebagai Berhala Masa Depan

OPINI

UUPA Bukan Belas Kasihan Jakarta: Aceh Jangan Terus Dipimpin oleh Keberanian Palsu

OPINI

Aceh Tidak Lagi Butuh Wacana : Saatnya Kebijakan dan Keberanian Politik untuk Kedaulatan Energi

EDUKASI

Generasi Emas atau Generasi Brutal? Ketika Pendidikan Melahirkan Kecerdasan tanpa Nurani dan Demokrasi Kehilangan Etika

OPINI

Bangkit atau Sekadar Bertahan? Indonesia di Tengah Krisis Moral Generasi

EDUKASI

Hari Kebangkitan Nasional 2026: Menyelamatkan Generasi di Tengah Krisis Digital

ACEH

Perdamaian Aceh Belum Tuntas Tanpa Ruang Ekonomi Baru