Oleh :
T.M. Jamil [Associate Profesor Pengamat Sosial, USK, Banda Aceh]
MELALUI Wabah virus corona beberapa waktu telah memaksa kita merenungkan kembali tentang arah pembangunan. Salah satunya tentang urbanisasi serta ketimpangan hubungan antara desa dan kota. Dua pekan lalu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan memulangkan warga kota yang kehilangan pekerjaan akibat penyebaran virus corona ke kampung halaman.
Gelombang pulang kampung sebenarnya telah terjadi tanpa campur tangan pemerintah. Puluhan ribu orang telah mudik lebih awal ke desa-desa di Jawa, misalnya, akibat kontraksi ekonomi. Berhentinya aktivitas ekonomi di kota-kota besar akibat corona telah memicu gelombang pengangguran yang nyata. Para penganggur adalah buruh dipecat karena menyusutnya sektor industri dan jasa, serta para sopir, tukang ojek dan pedagang kaki lima yang kehilangan tetesan kegiatan ekonomi formal.
Mengapa pemerintah ingin campur tangan dengan aktif memulangkan? “Masyarakat perkotaan yang kehilangan pekerjaan berpotensi menjadi masalah baru di masa mendatang,” kata Doni Monardo. Saya kira, itu pula alasan utama mengapa Presiden Jokowi gamang: di satu sisi melarang orang mudik (karena berpotensi menularkan wabah ke desa), tapi belakangan membolehkan orang mudik (agar tidak menjadi beban di kota).
Doni Monardo dengan gamblang cara berpikir pemerintah yang cenderung egoistik: mencegah potensi kerusuhan sosial di kota dengan mengirimnya ke desa. Pemerintah, menurut Doni, memang sedang memikirkan agar warga yang pulang kampung diberikan kegiatan baru di sektor pertanian, perkebunan, dan budidaya perikanan, untuk menjamin lancarnya pasokan pangan di musim wabah ini.
Namun, pada dasarnya itu mencerminkan cara berpikir egois kedua : memindahkan masalah di sektor industri dan jasa di kota dengan melemparnya ke sektor pertanian di desa. Praktik pembangunan kita sudah lama mengabaikan desa dan sektor pertanian. Tidak mudah buruh migran di perkotaan bisa dan mau bekerja di sektor pertanian. Lahan pertanian di desa pun terus menyusut. Kerusakan lingkungan hutan dan sungai mengancam sektor pertanian dengan bencana sepanjang tahun: banjir di musim hujan, serta kekeringan di kala kemarau.
Mengejar pertumbuhan ekonomi dengan menekan inflasi, pemerintah sejak Orde Baru juga menindas para petani: membuat harga pangan tetap murah, salah satunya dengan membuka keran impor lebar-lebar. Pertanian menjadi sektor yang tidak menarik, dan desa-desa menjadi kantong kemiskinan kronis. Pada akhirnya, orang yang bekerja di kota memang akan pulang ke desa, baik sendiri-sendiri maupun dipulangkan pemerintah.
Bahkan jika sektor pertanian tak bisa diandalkan, mereka bisa berharap dari lingkungan sosial pedesaan yang lebih ramah. Virus corona membuka kedok betapa rapuh sektor industri dan jasa serta betapa kejam kehidupan sosial di perkotaan. Dan betapa maya impian urbanisasi serta hal-hal keren yang disematkan padanya. Itulah yang seharusnya membuat kita berpikir ketika menetapkan arah pembangunan: mencegah orang pergi ke kota sejak dari awal.
Yakni dengan benar-benar serius memperkuat desa dan sektor pertanian. Serta menjadikan hidup di desa tak kurang keren dibanding hidup di kota. Urbanisasi mungkin tak terelakkan. Tapi, kesehatan kota-kota bergantung dari sehatnya kehidupan pedesaan. Dengan segala kemakmurannya, kota hanyalah produsen sekunder, sementara sentra produksi primer yang menjadi kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, pakaian, dan papan, sebenarnya ada di pedesaan.
Tak ada jalan pintas menuju industrialisasi. Negeri-negeri industri maju memiliki fondasi yang kuat di sektor sumber daya alam (pertanian, perikanan, kehutanan) terutama di pedesaan. Wabah corona kini memaksa kita untuk menengok gagasan sederhana Mahatma Gandhi dan Mohammad Hatta tentang pengembangan desa serta tentang filosofi pembangunan ekonomi secara keseluruhan.
Menentang “produksi massal” (mass production), seperti pabrik-pabrik besar di kota, Gandhi sebaliknya menyarankan “produksi oleh massa rakyat” (production by mass). Ini menjamin hidupnya ekonomi kerakyatan dan mendorong swadeshi, atau kemandirian ekonomi dari tingkat terkecil: yakni lokal di desa. Swadeshi tak hanya merupakan cetak biru ekonomi kerakyatan tapi juga kedaulatan (politik) rakyat.
Kedaulatan desa, menurut Bung Hatta, adalah bentuk kedaulatan paling hakiki. Sistem ekonomi dan politik desa tak hanya peduli pada capaian materi, tapi juga capaian budaya, seni, harmoni sosial dan spiritual. Tak sekadar melempar masalah ke desa, wabah corona seharusnya mendorong Pemerintahan Jokowi untuk mewajibkan dirinya menunaikan janji Nawacita yang dilupakan. Yakni “membangun dari pinggiran, dari desa, dan dari sektor pertanian.”
