Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Saiful Bahri surati badan legislasi (Banleg) DPR Aceh dan pemerintah Aceh untuk memberikan laporan tentang implementasi MoU Helsinki secara tertulis, Jum’at (20/05/2022).
Saiful Bahri atau yang sering disapa Pon Yahya meminta laporan tentang butir-butir MoU Helsinki yang sudah dijalankan atau yang belum dijalankan serta qanun yang sudah di lahirkan oleh DPR Aceh sebelumnya.
Selaku DPRA saat ini dirinya mengaku sebagai penerima amanah rakyat, DPRA layak untuk mempertanyakan sejauh mana implementasi dari butir – butir Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah di sepakati di Helsinki, Finlandia, pada Senin 15 Agustus 2005 silam.
“Kita sudah surati Banleg DPR Aceh dan Pemerintah Aceh untuk memberikan laporan tentang implementasi MoU Helsinki dan secara tertulis” kata Ketua DPR Aceh Saiful Bahri.
Pon Yahya menambahkan, kita meminta poin-poin yang sudah berjalan, sedang berjalan, dan yang salah jalan serta poin-poin yang belum berjalan, tambahnya.
Dirinya juga meminta qanun Aceh yang sudah di buat atau disahkan oleh DPR Aceh sejak ditetapkan undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh disahkan, Pungkas Pon Yahya Kepada Media.
Kemudian kita juga meminta secara tertulis UURI nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang tidak sesuai dengan perjanjian MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia (RI), tutupnya.
Reporter : Ek | Photo : Ist | Editor : Endang
