MEDIALITERASI.ID | ACEH UTARA – Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa membahas pentingnya keterbukaan informasi penggunaan Dana Desa dalam kegiatan ngopi bareng wartawan bersama pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Aceh Utara dan Kecamatan Lhoksukon serta pengurus ASWIN Aceh Utara di kawasan Panton Labu, Jumat malam (20/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus diskusi mengenai sejumlah persoalan pembangunan Aceh Utara, termasuk transparansi pengelolaan anggaran desa melalui publikasi dan digitalisasi informasi.
Dalam pembahasan itu, implementasi Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2026 tentang publikasi dan digitalisasi turut menjadi perhatian. Pemerintah gampong didorong untuk mengoptimalkan penyampaian informasi mengenai penggunaan anggaran desa melalui media elektronik yang telah terdaftar sesuai ketentuan yang berlaku.
Keterbukaan informasi mengenai Dana Desa dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui program, penggunaan anggaran, serta perkembangan pembangunan di tingkat gampong. Informasi tersebut juga diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Publikasi penggunaan anggaran desa, menurut pembahasan dalam pertemuan tersebut, tidak hanya dilakukan melalui pemasangan baliho. Media elektronik juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.
Bagi media yang belum terdaftar, dalam pertemuan tersebut disampaikan agar melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfo) Aceh Utara maupun pihak terkait di masing-masing kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan keterbukaan informasi, pertemuan juga membahas sejumlah sektor yang dinilai membutuhkan perhatian dalam pembangunan Aceh Utara, antara lain pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Bupati Ayahwa menekankan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan pembangunan. Dukungan organisasi kemasyarakatan, pekerja sosial, insan pers, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur masyarakat lainnya diperlukan untuk mendukung program pemerintah.
Dalam konteks tersebut, IPSM dinilai memiliki peran dalam membantu masyarakat, khususnya dalam bidang sosial dan kesejahteraan. Sementara itu, insan pers memiliki fungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat secara objektif, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pertemuan berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban. Para peserta juga bertukar pandangan mengenai tantangan pembangunan serta pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pekerja sosial, dan insan pers diharapkan dapat memperkuat keterbukaan informasi sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan Aceh Utara yang lebih transparan dan akuntabel. (Marzuki)







